Ilustrasi: Kreatif Kavling10.

Pada tanggal 3 Mei 1993 di kota Windhoek, para jurnalis Afrika berkumpul dan melakukan deklarasi menuntut seluruh negara di dunia untuk berkomitmen memberikan jaminan kebebasan, independensi, dan perlindungan dari segala macam bentuk ancaman maupun kekerasan kepada jurnalis. Deklarasi ini kemudian dikenal dengan Deklarasi Windhoek dan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditetapkan bahwa setiap tanggal 3 Mei diperingati sebagai hari pers sedunia. Deklarasi ini juga menegaskan bahwa pers sebagai sumber informasi publik dan alat kontrol negara memiliki risiko yang besar untuk diintervensi dan mengalami serangan teror ataupun kekerasan.

Masih banyak ditemukan ancaman, tindakan kekerasan, hingga pembunuhan yang dialami oleh pekerja pers. Laporan dari Committee to Protect Journalists (CPJ) tercatat terdapat 1426 jurnalis terbunuh  sepanjang tahun 1992-2021 di seluruh dunia. Hal yang menyedihkan lagi adalah 500 di antaranya tidak terdapat kejelasan motif dan penyelesaian kasusnya. Baru-baru ini juga terjadi salah satu kasus pembunuhan jurnalis di Meksiko. Jurnalis bernama Armando Linares dibunuh oleh orang tidak dikenal di rumahnya sendiri setelah memberitakan korupnya para pejabat pemerintah. Ironisnya pembunuhan itu terjadi di rumahnya sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman. Kematian Linares juga sekaligus menggenapkan jumlah jurnalis Meksiko yang dibunuh pada tahun ini menjadi 8 orang.

Di Indonesia sendiri kasus kekerasan terhadap pekerja pers juga masih banyak terjadi. Laporan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat pada tahun 2017 sampai 2021 terdapat 315 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Tahun 2020 menjadi tahun tertinggi dengan 84 kasus kekerasan. Kepolisian secara empat tahun berturut-turut menjadi aktor utama yang paling banyak melakukan kekerasan kepada jurnalis.

Pada tahun 2021 seorang jurnalis Tempo dianiaya oleh dua orang polisi saat mencari berita terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh salah satu pegawai Kementerian Keuangan. Kedua polisi tersebut kemudian divonis sepuluh bulan penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya karena terbukti menghalangi atau menghambat proses mencari informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Selain ancaman teror dan kekerasan, para pekerja pers juga dihadapkan dengan potensi kriminalisasi. Belum luntur dari ingatan kita mengenai kasus Muhammad Asrul, seorang jurnalis yang menjadi korban kriminalisasi setelah memberitakan dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat Palopo, Sulawesi Selatan. Asrul divonis tiga bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pemidanaan ini seharusnya tidak perlu karena Dewan Pers memiliki mekanisme penyelesaian sendiri terkait produk jurnalistik. Ali-alih menciptakan iklim pers yang sehat, pemidanaan ini justru memperburuk kondisi kebebasan pers di Indonesia. 

Apalagi memasuki era digital seperti sekarang ini, para jurnalis dihadapkan pada tantangan dan potensi ancaman yang lebih besar. Liarnya arus informasi dapat menjadi bumerang bagi para jurnalis dan akhirnya tersesat pada sumber-sumber berita yang tidak kredibel. Sekalipun, informasi yang diberitakan merupakan fakta hasil liputan atau kajian ilmiah belum tentu para jurnalis terlepas dari ancaman peretasan hingga doxing.

Sama halnya terjadi pada beberapa media online seperti tirto.id dan Tempo yang mengalami peretasan setiap pemberitaan yang menyangkut terkait obat Covid. Tak hanya itu, kasus peretasan juga terjadi kepada beberapa akun WhatsApp Presiden BEM saat menyuarakan pendapat terkait mahalnya harga minyak goreng dan isu perpanjangan masa jabatan presiden pada aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

Jika melihat laporan dari Reporters Without Borders (RSF) kebebasan pers di Indonesia berada di peringkat 113 dari 180 negara. Walaupun peringkat ini naik ketimbang di tahun 2020, tetapi hal ini tidaklah cukup dan cenderung masih buruk. Apalagi mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Pers memiliki peran penting dalam tatanan negara demokrasi salah satunya sebagai watchdog (anjing penjaga) negara. Melalui pers, publik dapat melihat dan mengevaluasi apa saja yang telah, sedang, dan akan dilakukan negara.

Oleh sebab itu, pada peringatan hari pers sedunia ini dapat menjadi momentum untuk menagih keseriusan pemerintah dalam memperbaiki iklim pers yang bebas dari intervensi dan perlindungan hukum yang bagi para jurnalis. Terlebih lagi, penguatan kebebasan pers merupakan hal yang wajib bagi negara yang mengaku demokrasi.

Penulis: Dwi Kurniawan

Editor: Mahesa Fadhalika Ninganti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.