Ilustrasi: Alifiah Nurul Izzah

Ini merupakan tulisan yang memuat opini penulis tentang institusi pendidikan tempat ia berburu dan meramu. Ingat ya ini opini, pandangan subjektif penulis yang masih berburu dan meramu ilmu di tempat megah tapi entah kenapa terasa gerah. Terlebih lagi ketika masuk edisi Pemira (Pemilihan Mahasiswa Raya), huhh bawaannya pengen marah-marah. Dan sekarang bumi Brawijaya lagi resah sama Pilrek (Pemilihan Rektor)! Hadeh

Tapi dalam tulisan ini kita nggak bahas spesifik soal Pilrek apalagi tema ngeselin kayak Pemira. Kali ini penulis ingin mencoba bertamasya seputar apa aja sih yang sudah dilakukan rektor kita, ya Lord Nuhfil. Penulis nggak bahas banyak soal apa yang dilakukan Lord kita selama menjabat jadi rektor. Bukan malas atau takut ditelepon rektorat pas tulisan ini publish, tapi lebih ke bingung cari datanya. Ya ini lah realita yang miris di institusi pendidikan yang baru meraih gelar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 3 tahun berturut-turut.

Bukannya nggak menyediakan, tapi memang aksesnya yang nggak tau pakai apa. Ada yang bilang sih untuk golongan goib aja. Mau minta secara langsung pun berdasarkan pengalaman konco senasib beda tanggungan, ya nggak bakal dikasih. Ya intinya, “kon sopo cok” itu kalimat kasar yang menggambarkan posisi penulis. Ya, bukan siapa-siapa dan nggak berniat jadi siapa-siapa, jadi jangan hujat ya, hehe.

Oke-oke, cukup kita basa-basinya. Kita mulai obrolan yang lebih serius.

Pertama berangkat dari program rancangan Lord kita yakni Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 yang merupakan kelanjutan dari Renstra periode sebelumnya. Dalam Renstra ini, satu hal yang dijadikan sebagai cita-cita UB kedepannya yakni PTN-BH, hal ini tertuang di poin pertama Renstra. Bahkan cita-cita ini lahir di tahun 2012 dalam bentuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Pendidikan (PTNBHP) yang sebelumnya menggantikan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PTBHMN). Namun cita-cita tersebut harus tertunda akibat gagalnya pengesahan UUBHP. Namun ketika UU No.12 Tahun 2012 lahir, UB pun langsung gaspuoll untuk merancang cita-cita mereka. Peraturan yang silih berganti nama, tetapi tak banyak berubah secara esensi, layaknya seorang anak penyakitan yang cuma ganti nama dan modal selametan. Namun, UB tetap fokus untuk mengejar cinta pertamanya yang tak kunjung datang, hehe. Dari kenyataan ini bisa dilihat betapa tinggi “libido” Kampus Biru mengejar status Badan Hukum. 

Renstra tersebut bahkan mengacu pada rencana Lord yang lebih visioner yakni pada Rancangan Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) UB 2019-2039. Dalam RPJP sudah ada indikator teknis yang dibungkus dalam konsep “Milestone Pengembangan 20 Tahun” yang terbagi dalam 4 babak. Lord Nuhfil kebagian di babak pertama dengan indikator ketercapaian yakni peningkatan peringkat UB diatas 800 besar QS World, 28 persen Program Studi terakreditasi Internasional dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non UKT sebesar 20 persen. Penulis percaya bahwa indikator yang dirancang Lord sangat baik untuk UB kedepannya. Namun, apakah UB siap dengan konsekuensi lain yang tidak banyak dibahas mengenai PTN-BH? 

Secara konsep, PTN-BH bukanlah hal yang secara otomatis berdampak buruk bagi pendidikan Indonesia. Ada beberapa hal positif dari konsep ini seperti otonomi penuh dalam mengelola PTN (ekonomi, akademik, dll), memiliki independensi dari negara, dapat mendirikan usaha sendiri, dan dapat membuka investasi. Secara umum konsep ini menjadikan PTN layaknya perusahaan swasta yang mengelola secara mandiri, tetapi dimiliki oleh negara sepenuhnya. Namun, disisi lain ada dampak negatif yang dikhawatirkan muncul dengan adanya konsep PTN-BH seperti kenaikan biaya kuliah, pengenaan pajak, korporatisasi pendidikan, dan mempersempit akses pendidikan terutama bagi golongan ekonomi bawah. 

Lalu, bagaimana status quo UB menghadapi tantangan ini? Dilihat pada Renstra UB tahun  2020, untuk mencapai indikator ketercapaian “Milestone Pembangunan 20 tahun”, UB menempati peringkat 800+ QS World. Hal ini berarti UB belum mencapai indikator pertama. Dalam data yang sama, Program Studi terakreditasi Internasional UB juga masih di angka 20 persen dan akreditasi A nasional masih di angka 53,41 dari target 80 persen. Terakhir dari sisi keuangan, berdasarkan laporan keuangan UB tahun 2020 tercatat pendapatan 1.441 Miliar, dengan PNBP 948 Miliar. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yang berkisar 1.527 Miliar dengan PNBP 1.002 Miliar. 

Jika melihat data di atas, masih banyak pekerjaan rumah UB terutama dalam aspek keuangan. Status PTN-BH yang menghadirkan pajak akan menjadi tantangan besar bagi UB untuk menjaga keuangannya tetap stabil. Terlebih lagi banyak spekulasi mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa yang menjadi sasaran utama ketika keuangan collapse, ini seakan diamini dalam Renstra yang menjelaskan bahwa tingginya minat dan pendapatan UKT sebagai faktor pendorong UB siap dengan status PTN-BH. Bahkan, dalam analisis SWOT Renstra Tahun 2020-2024, Lord kita mengakui bahwa pengelolaan unit usaha di UB masih belum efektif.  Tentu saja itu menjadi tantangan UB untuk meningkatkan pendapatan melalui unit usaha secara signifikan dalam menutupi beban pajak yang diterima UB ketika berstatus PTN-BH.

Lebih jauh lagi, jika kita lihat “Tonggo deso” di utara sana yang lebih dahulu PTN-BH, bisa dilihat kenaikan biaya kuliah yang membuat dompet bunda ketar-ketir. Hal yang tidak jauh beda terjadi di “Kampus Kuning” dan “Kampus Kerakyatan”. Dari referensi diatas membuat penulis berpikir 18 kali, apakah PTN-BH cocok untuk iklim pendidikan Indonesia, atau lebih cocok sama iklim kepentingan Indonesia yang kurang lebih kayak “sedot WC” lewat pajak, hehe?Penulis ingin mengingatkan kembali, ini hanyalah opini dengan analisis dasar menggunakan seucrit data. Bukan menjadi kebenaran ataupun pembenaran, hanya sebuah pandangan jalanan, sekian.

Penulis: Ahmad Daerobby
Editor: Alda Silvia Fatmawati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.