Aksi Peringatan International Women’s Day di Depan Balai Kota Malang. Sumber: Asa Amirsyah Al-Kindi

MALANG-KAV.10 Sejumlah kelompok masyarakat telah menggelar aksi di beberapa titik memperingati International Women’s Day pada Selasa, (8/3), salah satunya di depan Balai Kota Malang dan Jl. Veteran. Kelompok yang tergabung dalam aliansi gerakan sipil ini menuntut komitmen pemerintah terhadap kesetaraan gender serta perlindungan kepada perempuan.

“Yang melatarbelakangi aksi ini yakni keresahan-keresahan dari tiap-tiap organisasi yang ada di Malang Raya, kita mengamini bahwasanya kita semua menuntut kesetaraan gender dan keadilan untuk perempuan,” ujar Dyah Kemala Hayati, Koordinator Lapangan aksi IWD aliansi Setara. 

Aksi yang digawangi oleh delapan belas organisasi mahasiswa ini berlangsung pada siang hari di depan Balaikota Malang.  Terdapat empat belas butir tuntutan massa aksi mengenai pemenuhan hak kepada perempuan meliputi pengesahan RUU PKS, pencegahan kekerasan seksual pada seluruh sektor publik, menghentikan stereotip bias gender, serta mendesak pengesahan RUU PRT dan RUU Masyarakat Adat.

“Untuk fokus tuntutannya yakni pertama kesetaraan gender dan juga keadilan bagi perempuan yakni untuk mengesahkan yang namanya adanya RUU PKS,” Sambung Dyah Kemala.

Aliansi Pergerakan Perempuan Terpecah Pada IWD 2022

Beberapa kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Bersama Rakyat (GEMPUR) juga menggelar aksi yang sama pada pagi hari di Jalan Veteran Malang (8/3). Aksi yang digelar oleh beberapa organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat ini membawa grand issue yang sama mengenai perlindungan kepada perempuan, buruh perempuan, termasuk perempuan Papua dan HAM.

”Untuk di aliansi sebelah ada tuntutan yang tidak bisa kita samakan, tidak bisa kita sepakati yakni adanya poin untuk pembebasan Papua dan juga LGBT,” papar Dyah Kemala saat disinggung mengenai pemecahan diri aliansi Setara.

Sementara itu, Alan Ahmad massa aksi yang tergabung dalam aliansi Gempur menilai bahwa penarikan diri beberapa organisasi dari aliansi Gempur disinyalir karena adanya perbedaan ideologi dan preferensi politik. 

“Kalau dari yang kusimak ya, di perdebatan aliansi kemarin sebelum turun itu kan ada konsolidasi isu. Nah kawan-kawan tarik diri itu karena dari isu yang memang bertentangan dengan prinsip organisasi ataupun politik. Itu karena isu Papua, itu yang kulihat,” ujar Alan saat dihungi awak Kavling via telepon pada Rabu, (9/3).

Berkaca dari aksi International Women’s Day pada Maret 2021 lalu, yang digelar oleh aliansi GEMPUR yang sempat mengalami tindakan represif dari aparat, menurut Alan beberapa organisasi pada akhirnya melepaskan diri dari aliansi. Hal tersebut karena menilai adanya risiko yang membahayakan untuk kembali membawa muatan isu yang sama.

“Kalau baca dari pandanganku, pertama bagi aku ya tidak menjadi problem. Kenapa, karena setiap gerakan dinamikanya seperti itu. Ya mungkin karena ada yang bertentangan soal isu atau soal tendensi politik, dan itu ya ga apa-apa kaya gitu.” Sambung Alan pada awak Kavling (9/3).

Pentingnya Gerakan yang Tidak Sekadar Momentual

Menurut Alan Ahmad, dirasa penting untuk menyatukan semua irisan persoalan perempuan untuk diangkat pada International Women’s Day. Beberapa persoalan tersebut meliputi pengesahan RUU PKS, upah setara terhadap perempuan dan laki-laki, pengawalan kekerasan seksual, persoalan HAM dan demokrasi, perampasan tanah, dan termasuk juga penindasan di Papua. 

Dirinya juga menambahkan, selama ini gerakan yang dilaksanakan hanya bersifat momentual dan minim kesadaran dasar atau ideologisasi.

“Yang pertama mungkin jadi kita ga boleh membangun gerakan hanya berdasarkan momentum saja. Nah di Indonesia akhir-akhir ini sering terjadi seperti itu. Padahal secara ideologisasi itu dia masih minim. Makanya apa ya, gerakan perempuan, bukan gerakan perempuan saja, gerakan rakyat tertindas hanya masih bersifat momentum,” papar Alan (9/3). Kedua aliansi juga bersepakat mengenai pentingnya pencerdasan masyarakat yang berkelanjutan melalui platform media sosial maupun kelas publik mengenai pembebasan perempuan sebagai bentuk perlawanan selanjutnya.

Penulis: Sifin Astaria
Kontributor: Oyuk Ivani Siagian
Editor: Moch Fajar Izzul Haq

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.