Ilustrasi : Adelia Fisrty Hernanda

“Pro dan kontra Permendikbudristek 30/2021 adalah percampuran antara kemampuan literasi yang rendah dan kalimat ambigu yang perlu direvisi.”

Masyarakat tengah ramai memperbincangkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Banyak kalangan sivitas akademika maupun masyarakat biasa yang bersorak. Bagaimana tidak, kini telah ada payung hukum yang menaungi kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Sebaliknya, tak sedikit juga warganet yang bersikeras menolak dan menuntut agar peraturan tersebut dicabut. Bahkan dalam media sosial, terdapat video pendek dengan backsound cuplikan lagu “Rhinestone Eyes” oleh Gorillaz yang berbunyi ‘sick’ yang direpetisi (yang belakangan saya sadari bahwa dalam lirik sebenarnya berbunyi ‘electric’ alih-alih ‘sick’), sebagai bentuk sindiran bahwa menteri yang membuat peraturan tersebut telah ‘sakit’. Lho, kok bisa?

Tak lain dan tak bukan, beberapa poin dalam peraturan tersebut mengandung unsur yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, alias adanya klausul “tanpa persetujuan korban”. Apalagi adanya beberapa judul dan postingan sosial media yang clickbait, menambah percikan penolakan masyarakat. Hal ini menimbulkan anggapan dan tanggapan yang… begini kira-kira:

“Lah, berarti kalau korban setuju nggak termasuk pelecehan seksual dong?

“Wah parah, ini melegalkan seks bebas dan eljibiti, nih!”

“Gimana sih, kok jadi bernuansa sekuler begini?”

Tunggu dulu…

Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah masyarakat memahami betul isi dari Permendikbudristek 30/2021? Atau jangan-jangan, hanya sekadar dapat dari scroll sekian detik, terpantik, langsung koar-koar pakai hastag dan caption yang asal copas dari kolom komentar… Waduh, sick

Lagi-lagi, rendahnya tingkat literasi perlu dipersoalkan. Masyarakat cenderung mudah terbawa satu-dua pihak yang berstigma, lantas ikut-ikutan share tanpa mengerti betul esensinya, membuat hoaks dan debat kusir tak terhindarkan. Padahal membaca informasi tak hanya soal mengeja yang tersurat, melainkan juga mendalami isi yang tersirat. Kalau perlu, selain mengamati dari sudut pandang sendiri, juga ditambah mencermati sumber-sumber lain yang menambah point of view.

Oke, mari kita cermati. Mas Menteri menegaskan, sasaran Permen ini hanyalah pada tindak kekerasan seksual. Klausul “Tanpa persetujuan korban” jelas menunjukkan salah satu tindakan kekerasan seksual. Artinya, ada pihak yang dirugikan. Jika kedua belah pihak setuju, maka bukan termasuk kekerasan seksual (dan peraturan tersebut tidak membahas tentang aktivitas yang menuju ke arah sana). Persetujuan ini tidak sah apabila korban berusia di bawah umur, terancam, dipaksa, di bawah pengaruh alkohol dan narkoba, sakit, tidak sadar, atau tertidur.

Tentu bukan pula maksud Mas Menteri mendukung LGBT dan melegalisasi seks bebas. Hanya saja, penggunaan kata yang multitafsir berpotensi menimbulkan pemikiran yang demikian. Perlu diluruskan, consent yang ditekankan di sini adalah bentuk penegasan atas banyaknya kasus kekerasan seksual yang selama ini dianggap atas dasar suka sama suka, sehingga tindakannya bebas dari jeratan hukum yang berlaku.

Lagipula, jika saja dimasukkan peraturan tentang perbuatan yang bertentangan dengan norma agama karena termasuk perbuatan dosa, itu bukan lagi berada dalam lingkaran urusan negara apalagi Menteri Pendidikan. Persoalan pribadi tersebut lebih cocok dibicarakan dengan agamawan atau rohaniwan. Negara nggak se-gabut itu mengurusi ranah privat, sampai-sampai mengatur dosa-dosa warganya karena janji-janjinya yang dikatakan sewaktu kampanye saja belum sepenuhnya terealisasi.

Percayalah, ini pasti sangat melelahkan negara karena—mengaku saja—kita berbuat dosa setiap hari! Eh, sampai mana tadi…

Ya, sebaliknya, karena negara tercinta ini bukan negara agama maupun negara sekuler, maka tidak sepatutnya lebih condong pada salah satunya saja. Poin demi poin yang ‘hanya’ menekankan ketiadaan persetujuan korban sedikit ke arah sekuler sehingga perlu direvisi. Nilai-nilai agama yang luhur ada baiknya dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam peraturan ini. Bukan secara spesifik, tetapi lebih digeneralisasi untuk mengimbangi poin-poin yang ‘sekuler’. Mungkin bisa dengan menambahkan sedikit frasa pada Pasal 5 ayat (2) poin ke-21 menjadi “melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama.

Jika tidak memungkinkan untuk direvisi, maka perlu alternatif pengimbagan dari Kementerian lain, misalnya dengan menetapkan peraturan “pencegahan dan larangan aktivitas yang bertentangan dengan norma sosial dan norma agama” oleh Kementerian Agama. Dan selesai.

Selebihnya, Permen ini perlu didukung karena kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus sudah sangat meresahkan. Harapannya, korban tergerak agar berani bicara, kampus menjadi tempat aman untuk berproses menjadi manusia yang tak hanya intelek tetapi juga berhati nurani, serta kasus kekerasan seksual baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan yang lebih luas tidak terulang kembali.

Sekian.

Penulis : Adila Amanda (Anggota Magang)

Editor : Faisal Amrullah

1 COMMENT

  1. Sederhana tapi susah sekali menambahkan kalimat luas soal “norma agama”. Jadi siapa yang sebenarnya punya kepentingan?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.