MALANG-KAV.10 Pada 29 Agustus lalu, DPM Fakultas Hukum (FH) mendapat laporan dari beberapa lembaga kemahasiswaan yang ada di FH mengenai munculnya akun Instagram @sarjanacovidbisa. Laporan ini disampaikan di grup Whatsapp Forum Komunikasi FH. Akun tersebut menjelaskan suatu fenomena politik kampus dengan melakukan pengenalan terhadap lembaga-lembaga kemahasiswaan di Fakultas Hukum dan menyatakan merilis akun itu pada (23/8) yang diberi nama “Kabinet Putar Balik”.

Dalam unggahannya, akun @sarjanacovidbisa menyatakan bahwa mereka hadir karena keprihatinannya mengenai perspektif mahasiswa baru yang salah. Akun ini, menurutnya, digunakan untuk membeberkan “fakta dan data” yang berkaitan dengan polah organisasi-organisasi Ekstra (OMEK) di FH.

Menanggapi hal itu, DPM FH secara cepat mengeluarkan surat imbauan pada hari yang sama. Imbauan itu berisi tiga poin, yaitu untuk tidak mempercayai informasi yang sumbernya tidak resmi, me-report akun @sarjanacovidbisa, dan mengikuti informasi resmi hanya melalui akun resmi masing-masing lembaga.

“(Dikeluarkan imbauan, red) karena menurut DPM FH merupakan suatu “anomali etis” ya. Jadi, meskipun tidak ada aturannya, ya itu tidak etis. Karena informasi itu tidak terkonfirmasi, tidak tervalidasi,” jelas Rafly Rayhan selaku Ketua DPM FH saat diwawancarai Awak Kavling10 pada (6/9).

Rafly juga menyatakan bahwa dikeluarkannya surat imbauan tidak diinisiasi oleh DPM FH sendiri, melainkan adanya dorongan dari berbagai pihak. Dalam hal ini, Wakil Dekan III FH juga ikut serta dalam memberikan pandangannya.

“Jadi, atas laporan tersebut, DPM selaku perwakilan mahasiswa memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti aspirasi itu, terutama menyangkut nama baik organisasi atau menyangkut informasi organisasi yang seharusnya itu tervalidasi dan terkonfirmasi. Paling tidak kan begitu,” kata Rafly.

Keputusan DPM untuk mengeluarkan surat imbauan ikut didukung oleh Rama Halim selaku Direktur Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) FH UB. Dukungan tersebut diberikan karena adanya kekhawatiran bersama dari seluruh lembaga organisasi di lingkungan FH bahwa unggahan-unggahan yang ada dapat memengaruhi pemikiran mahasiswa baru.

“Karena untuk LO (Lembaga Otonom, red) sendiri belum melakukan pengenalan kepada Maba. Jadi, demi kepentingan bersama FKPH dalam posisi mendukung adanya imbauan tersebut untuk menjaga stabilitas bersama,” jelasnya ketika diwawancarai oleh Awak Kavling10 pada (8/9).

Ia juga memberikan pandangan bahwa munculnya akun tersebut di negara demokrasi sudah menjadi hal yang wajar. Akan tetapi, jika sudah memberitakan hal yang mencemarkan nama baik atau menginformasikan berita bohong, perlu adanya penindakan lebih lanjut.

“Tapi kalau merujuk pada postingan kemarin terkait FKPH sendiri, saya rasa tidak diperlu ditanggapi. Karena apabila ditanggapi, akan semakin memberikan ruang akun-akun seperti itu untuk berkembang. Dari FKPH sendiri istilahnya jangan kebakaran jenggot,” tutur Rama.

Surat imbauan yang dikeluarkan DPM FH, menurut Rafly, tidak ada kecenderungan untuk menekan kebebasan. Ia hanya menyayangkan bahwa cara mereka berekspresi dalam beropini dengan membuat akun anonim merupakan suatu hal yang kurang tepat.

“Saya pribadi mengatakan kepada teman-teman, silakan teman-teman yang punya opini apa pun, dilemparkan ke publik, silakan. Asalkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah syarat untuk dipertanggungjawabkan yang pertama, orangnya siapa, identitas penulisnya siapa, yang kedua sumbernya apa, sumbernya valid tidak,” tuturnya.

Awak Kavling10 sudah mencoba menghubungi akun @sarjanacovidbisa untuk mendapat keterangan lebih lanjut sejak 30 Agustus lalu, namun yang bersangkutan belum memberikan keterangan.

Pandangan Ahli

Menanggapi kemunculan akun @sarjanacovidbisa, Anang Sujoko selaku Dosen Komunikasi Politik UB menyatakan ada beberapa hal yang dapat memunculkan akun anonim yang mengiring pada opini tertentu.

“Akun anonim yang muncul dalam komunikasi politik disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, biasanya dia akan berbicara pada anti status-quo. Biasanya akun-akun ini muncul sebagai bentuk “sebuah ekspresi”. Jika mereka menunjukkan identitasnya, khawatir akan memunculkan tindakan-tindakan represif. Jadi bisa jadi kalau nama-namanya diketahui akan ada sanksi yang diterapkan oleh pemegang status-quo,” tuturnya.

Anang juga menyebutkan bahwa munculnya akun-akun anonim yang muncul di dalam dunia perpolitikan yang berusaha menjadi anti status-quo dapat pula disebabkan adanya kekuasaan yang autoritatif. Dalam hal ini, berarti semua praktik-praktik kekuasaan yang berjalan cenderung untuk otoriter dan membuat ranah demokrasi dibatasi.

“Alasan lain akun ini bisa muncul, yaitu ketika seseorang takut diketahui identitasnya karena memiliki motivasi yang tidak bagus. Dalam hal ini, mereka sebenarnya tidak memiliki data yang akurat tetapi memiliki rasa kebencian terhadap pihak-pihak pemegang status-quo,” lanjut Anang.

Unggahan-unggahan di akun tersebut, menurut Anang, masih berbasis prasangka. Sementara seharusnya yang bersangkutan menunjukkan data yang dimiliki. Karena informasi yang belum dapat dijamin kebenarannya muncul ke ranah publik, hal ini dapat memunculkan keresahan yang sifatnya kontroversional.

“Menurut saya, munculkan saja namanya (pemilik akun, red) dan tunjukkan data kalau memang (hal-hal yang disampaikan di akun, red)itu ada. Sehingga nanti akan terjadi dialog. Kalau nanti ada represi terkait hal itu padahal sudah ditunjukkan data, hukum yang akan bicara.”

Penulis: Alda Silvia F, Priska Salsabiila

Editor: Rafi Ramadhan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.