Ilustrasi : Faisal Amrullah

MALANG-KAV10 Seperti yang kita ketahui, situasi Indonesia masih dirundung Pandemi COVID-19. Pemerintah masih berjibaku untuk keluar dari masa pagebluk ini. Akan tetapi, pada 28 April 2021 angin kencang berhembus dari Istana Negara. Nadiem Makarim dilantik menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek).

Artinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kini resmi dilebur dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Seperti dilansir dari Tempo.co.id, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Nizam menjelaskan penggabungan antara kemendikbud dan kemneristekdikti bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan memperkuat Ditjen Dikti.

Meski dengan tujuan untuk memperkuat pendidikan di Indonesia. Di sisi lain, keputusan ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan, mulai dari ketidaksetujuan fraksi oposisi di DPR, pengamat pendidikan, dan tentunya mahasiswa.

Terlepas dari kontroversi yang timbul di masyarakat, terutama akademisi, perubahan nomenklatur tersebut telah disetujui DPR dan diketok palu oleh presiden melalui Keppres No. 72/P Tahun 2021 serta secara resmi tertuang pada Perpres No. 32 Tahun 2021.

Rekam jejak Jokowi dalam hal bongkar pasang pada tubuh Kemendikbud ternyata bukan kali ini saja terjadi. Apabila kita menengok ke belakang, tepatnya pada Periode Kabinet Kerja (2014 – 2019), Presiden Joko Widodo pernah melakukan perombakan dengan mengeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) dari Kemendikbud.

Kemudian, Dirjen Dikti dimasukkan ke dalam Kemenristek sehingga terjadi perubahan nama menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Memasuki periode kedua Jokowi menjabat sebagai Presiden RI, Dirjen Dikti dikembalikan lagi ke dalam tubuh Kemendikbud. Kini, sejak 28 April 2021 Kementerian Riset dan Teknologi dilebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Satu bulan sejak pelantikan Mendikbudristek, awak Kavling10 mencoba menghubungi Humas Kemendikbudristek. Kami berusaha mencari informasi terkait peleburan dua kementerian ini. Gayung pun bersambut, Humas Kemendikbudristek berhasil terhubung. Akan tetapi, jawaban yang diberikan tidak sesuai harapan dan ekspektasi kami.

Seno Hartono selaku Humas Kemendikbudristek mengatakan bahwa saat ini Kemendikbudristek masih menunggu payung hukum lanjutan terkait peleburan dua kementerian ini. Tidak hanya menunggu, adaptasi program harus segera dilakukan agar peleburan ini tidak berlarut-larut.

“Kami sedang memformulasikan program dari riset dan teknologi di dalam Kemendikbud,” tuturnya saat dihubungi oleh awak Kavling10 pada Senin (31/5).

Seno menuturkan bahwa nomenklatur riset dan teknologi sedang memasuki tahap penggodokan. Singkatnya, hingga saat ini Kemendikbudristek masih dalam tahap persiapan menuju transisi.

Di sisi lain, pemerhati pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji menyampaikan kritiknya mengenai peleburan dua kementerian ini.

“Menurut saya, terkait hal ini, pemerintah tidak punya desain yang matang tentang pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia,” ujar Indra saat dihubungi oleh awak Kavling10 pada Sabtu (12/6).

Ia menegaskan bahwa suatu lembaga kementerian yang telah disiapkan dengan matang, tidak mungkin secara tiba-tiba diubah begitu saja. Jika hal itu terjadi, berarti menunjukkan ketidakmatangan pemerintah dalam merumuskan pembangunan SDM.

“Penggabungan dua kementerian ini bukan langkah untuk merampingkan birokrasi, tetapi menyulitkan birokrasi,” jelasnya.

Pernyataan itu dilandasi oleh alasan bahwa pemerintah tidak mendesain Kemendikbudristek ini dengan baik. Pemerintah juga tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai alasan penggabungan dua kementerian ini.

Sejalan dengan pendapat Indra, Raffy Nugraha selaku perwakilan BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Bidang Pendidikan mengatakan bahwa fenomena ini menggambarkan ketidakseriusan pemerintah terhadap hakikat pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.

“Kalau negara ingin memfokuskan pada riset dan teknologi, maka harus difokuskan di satu kementerian saja. Kalau digabung dua kementerian, akan terpecah fokusnya,” ujar Raffy saat dihubungi oleh awak Kavling10 pada Sabtu (29/5).

Raffy menjelaskan bahwa saat ini permasalahan di bidang pendidikan sangat banyak. Ketika beban kerja Kemendikbud sudah banyak, kemudian ditambah dengan beban kerja riset dan teknologi, maka berpotensi berujung pada kekalutan. Ia menilai bahwa hingga saat ini, terobosan nyata di bidang Pendidikan belum dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Hal yang dikhawatirkan akan peleburan dua kementerian ini, yaitu dampak ke bidang pendidikan, misalnya masalah pendidikan akan sulit terselesaikan,” tegasnya.

Merespons karut-marut akibat peleburan dua kementerian ini, Indra Charismiadji menyampaikan saran yang ditujukan kepada pemerintah. Ia menyarankan untuk membuat Denah Pendidikan Indonesia karena saat ini pemerintah belum memilikinya.

“Kalau ada blueprint pendidikan, pemerintah jadi bisa membangun sesuai perencanaan,” pungkasnya.

Penulis : Rafi Ramadhan, Faisal Amrullah

Editor : Ocatvio Benedictus PR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.