Ilustrasi : Adelia Firsty Hernanda

Oleh : Rafi Ramadhan

“Anak adalah investasi bangsa,”. Sepertinya, telinga kita semua tak jarang mendengar narasi-narasi seperti itu. Namun, bagi sebagian orang yang melanggengkan perkawinan anak, narasi tersebut hanyalah angin berlalu. Jika mendengar frasa “perkawinan anak”, sontak membuat bulu kuduk naik. Bagaimana tidak, jika dibayangkan, berapa banyak hak-hak yang seharusnya diperolah seorang anak justru dikorbankan untuk mengurus sebuah keluarga; kerja demi mencari nafkah; dan mengurus seorang bayi. Tak bisa dibayangkan jika seorang anak remaja yang sedang asik-asiknya bermain dengan temannya di sekolah, dipaksa terjun ke dalam kubangan “perkawinan anak”, sehingga ia harus mengandung seorang bayi bahkan bekerja banting tulang menghidupi keluarganya.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 telah membatasi usia minimal perkawinan seseorang, yaitu 19 tahun. Akan tetapi, nyatanya, masih banyak orang tua yang ingin menikahkan anaknya di usia anak ataupun remaja. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementrian PPN/ Bappenas dan Badan Pusat Statistik, sebesar 41,78% laki-laki dan 47,90% perempuan di Indonesia menikah pertama pada usia kurang dari 18 tahun. Tentunya, hal ini sangat mengiris hati dan membuat batin seakan terombang-ambing. Dalam perkawinan anak, aspek pendidikan sudah tidak dipedulikan lagi. Tingkat pendidikan mereka relatif rendah, hanya sampai tingkat menengah pertama (SMP). Dengan pendidikan yang rendah, mereka rentan terjerembak di dalam lubang kemiskinan.

Sebenarnya, masalah-masalah yang membayangi perkawinan anak sangat kompleks dan luas. Beberapa di antaranya, yaitu kemiskinan, kepadatan penduduk, ketimpangan jender dan pembangunan, dan rendahnya derajat pendidikan. Masalah tersebut akan membentuk dan membingkai agar perkawinan anak  terjadi.

Dalam perkawinan anak, sebagian kalangan menganggap bahwa hal ini menjadi solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dan terhindar dari belenggu kemiskinan. Akan tetapi, di kehidupan nyata, perkawinan anak justru lebih banyak mendatangkan kemiskinan. Mengapa demikian? tingkat pendidikan yang rendah, baik laki-laki maupun perempuan, membuat terbatasnya lapangan pekerjaan yang dapat diperoleh. Sebagai akibatnya, hidup mereka digantungkan kepada orang tua. Bukan mengurangi beban keluarga, melainkan menambah beban keluarga. Apalagi, jika mereka sudah memiliki bayi.

Tak bisa dimungkiri, sebagian besar perkawinan anak terjadi di desa. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Yayasan SATUNAMA bahwa perkawinan anak marak terjadi di desa-desa karena dilatarbelakangi kondisi kemiskinan; sulitnya akses pendidikan; letak geografis yang sulit dijangkau; serta kebijakan Pemda setempat yang belum diatur secara jelas. Tak ketinggalan, tafsir agama dan ajaran adat juga turut serta melanggengkan perkawinan anak. Penelitian lain oleh Dewi Candraningrum menghasilkan temuan bahwa perkawinan anak di pedesaan disebabkan oleh adanya kemiskinan; akses pendidikan yang sulit; tingginya fundamentalisme agama sehingga tabunya diskusi seksualitas dan takut akan zina; serta akses yang buruk atas Hak Kesehatan Reproduksi Seksual.

Pengentasan masalah tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak. Pemerintah diharapkan mampu membuat regulasi yang mengatur akan hal tersebut. Selain itu, sekolah sebagai institusi pembentuk karakter juga harus mengambil bagian dalam mengakomdasi masalah ini.  Tak ketinggalan, keluarga sebagai agen sosialisasi utama harus mampu menanamkan nilai dan norma yang baik terhadap seorang anak.

Mengutip pada laman Harian Kompas, kerja sama antarkementrian juga harus diwujudkan. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menjalin sinergitas dengan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementrian  Dalam Negeri untuk membangun kelembagaan desa demi mencegah perkawinan usia anak. Selain itu, hakim di pengadilan agama harus tegas memeriksa alasan pengajuan dispensasi dari orang tua si anak. Perlu diingat bahwa UU Perlindungan Anak menjamin hak anak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi ekonomi dan sosial.

Jika kita berada dekat seorang anak, biarkanlah hak mereka digunakan dengan sebaik-baiknya. Melihat anak-anak bermain petak umpet dengan temannya lebih indah daripada melihat mereka menggendong bayi-bayi tak bersalah. Sudah saatnya kita hentikan narasi “anak punya anak” yang saat ini berkembang di masyarakat. Tak berhenti sampai di situ, alangkah baiknya kita bisa mengambil peran untuk menyudahi ini semua. Langkah kecil dengan mengampanyekan batas usia kawin 19 tahun, cukup untuk kita lakukan. Lebih lanjut, kita juga bisa memberikan saran kepada pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa, untuk mengatur regulasi secara tegas tentang perkawinan usia anak.

Setelah dirasa, institusi pendidikan juga mengambil peran cukup besar dalam pengentasan segala bentuk perkawinan usia anak. Alangkah baiknya kita memberi masukan dan saran kepada pemerintah untuk menyediakan dan mempermudah aksesibiltas bagi anak-anak, khususnya di daerah tertinggal, untuk dapat merasakan duduk di bangku sekolah. Dengan bekal dasar pendidikan dari sekolah, nantinya si anak sadar akan kesehatan dirinya – khususnya kesehatan reproduksi yang komprehensif– untuk menolak perkawinan di usia yang belum matang itu. Ilmu pengetahuan yang terakumulasi dan wawasan terbuka di dalam diri seorang anak pastinya akan bermanfaat untuk menangkal segala tawaran untuk melakukan perkawinan di usia dini.

Sudah saatnya, kita memberhentikan segala bentuk perkawinan anak yang terjadi di sekitar kita. Anak tak boleh jadi korban keburukan ego pribadi orang tua. Anak sebagai asset bangsa harus dijaga demi tercapainya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pembangunan bangsa dan negara akan berjalan lancar dengan dipanggul oleh pundak pemuda yang bersahaja. Terlebih lagi, mimpi mewujudkan Indonesia maju juga akan menjadi kenyataan dengan tingginya kualitas SDM yang ada.

Sudah saatnya, kita memberhentikan segala bentuk perkawinan anak yang terjadi di sekitar kita. Anak tak boleh jadi korban keburukan ego pribadi orang tua. Anak sebagai asset bangsa harus dijaga demi tercapainya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pembangunan bangsa dan negara akan berjalan lancar dengan dipanggul oleh pundak pemuda yang bersahaja. Terlebih lagi, mimpi mewujudkan Indonesia maju juga akan menjadi kenyataan dengan tingginya kualitas SDM yang ada.

Editor : Faisal Amrullah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.