Foto : Times Indonesia (Antara)

Oleh: Dwi Kurniawan (Anggota Magang)

Beberapa waktu lalu, media sosial diramaikan dengan munculnya #PercumaLaporPolisi. Tagar tersebut merupakan manifestasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian yang jauh dari harapan. Kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum sudah seharusnya bertugas melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Namun, apa yang terjadi tidak sesuai ekspektasi.

Mulai dari pelanggaran prosedur hingga lambatnya penanganan tindakan seakan hal yang lumrah dilakukan oleh Polri. Kasus seperti pemerkosaan tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang melibatkan seorang aparatur sipil negara ditutup oleh kepolisian setempat dengan alasan tidak ditemukannya bukti trauma dan kelainan yang terjadi pada korban. 

Sementara itu, hasil pemeriksaan yang dilakukan di sebuah puskesmas di Luwu Timur atas inisiatif dari ibu korban menunjukkan adanya kerusakan pada bagian intim korban.  

Pada kasus lain, korban pelecehan seksual di Aceh ditolak laporannya oleh kepolisian setempat dengan alasan tidak memiliki sertifikat vaksin. Padahal, korban tidak dapat menjalani vaksin akibat penyakit yang dideritanya. 

Dua contoh kasus tersebut merupakan gambaran bagaimana tidak profesionalnya kepolisian dalam penanganan laporan kasus dari masyarakat. 

Belum lagi pengalaman warganet yang kecewa kepada kepolisian karena laporannya tidak ditangani dengan cepat dan justru ada yang sampai dimintai uang. Bahkan, muncul anekdot jika kehilangan domba dan melaporkannya ke polisi justru kehilangan sapi karena harus mengeluarkan uang agar kasusnya segera ditangani. 

Oleh karena itu, wajar apabila kepercayaan masyarakat kepada kepolisian rendah. 

Hasil survei yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Publik Indonesia (KedaiKOPI) pada bulan Juli 2021 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian hanya sebesar 66,3%. Hasil tersebut membuat kepolisian berada pada posisi terendah dibanding institusi lainnya. 

Kepolisian harus segera berbenah agar citra buruk ini tidak ingin terus disematkan. Jika tidak, tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin menurun dan lebih buruk lagi, hilangnya tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan! 

Setidaknya, ada tiga hal yang dapat dilakukan kepolisian untuk memperbaiki citranya di mata masyarakat. Hal tersebut penting karena kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang sering bersinggungan dengan warga sipil. 

Hal pertama adalah penyampaian permintaan maaf secara terbuka oleh Kapolri kepada masyarakat. Permintaan maaf juga dapat menjadi sikap awal yang baik dan menunjukkan bahwa kepolisian mau berbenah. 

Hal ini tentu sifatnya hanya “pertolongan pertama”. Namun, untuk beberapa pelanggaran yang sudah kelewat fatal hal ini tentu tidaklah cukup. Oleh karena itu, harus diikuti dengan langkah perbaikan yang konkret. 

Yang kedua adalah kepolisian harus lebih giat lagi melakukan sosialisasi peraturan kepada seluruh jajarannya. Sepanjang bulan Januari sampai April 2019, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima 525 aduan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian.

Pelanggaran tersebut terdiri dari lambatnya penanganan laporan, permasalahan administratif, dan penangkapan yang tidak sesuai prosedur. Bagaimana bisa institusi penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik jika kedalaman pemahaman hukum oleh anggotanya masih rendah? Hal itu, penting agar kejadian perampasan privasi warga sipil dan pembantingan demonstran tidak terjadi kembali. Ups!

Asesmen juga perlu dilakukan secara berkala, minimal satu tahun sekali. Hal itu, bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan yang telah dicapai. Asesmen ini tentu harus dilakukan oleh lembaga yang independen dan hasilnya dapat dilihat oleh publik. 

Yang terakhir adalah polisi harus memperbaiki sikapnya dalam berhadapan dengan warga sipil. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah menyampaikan agar kepolisian bersikap lebih humanis kepada masyarakat.

Laporan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) kepolisian menjadi institusi yang dilaporkan paling banyak terkait kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan 921 laporan. 

Kepolisian juga harus lebih terbuka ketika menerima kritik dari masyarakat, termasuk bersikap saat menanggapinya. Sehingga kasus perundungan warganet yang menyindir agar semua polisi diganti satpam BCA tidak perlu terjadi lagi!


Editor: Octavio Benedictus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.