Salah satu aktivitas mural. Foto: Izzul

MALANG-KAV.10 Tindakan penghapusan mural yang berkaitan dengan pemerintah oleh aparat akhir-akhir ini dinilai sebagai sikap antikritik oleh banyak pihak. Pegiat seni rupa Figo Dimas Saputra menilai bahwa penghapusan tersebut mencerminkan bahwa pemerintah takut pada masyarakat Indonesia.

“Penilaianku lucu aja sih. Di negara berbudaya, aktivitas kesenian kok dibungkam?” ujar Figo pada awak Kavling10 saat diwawancarai pada Kamis, (29/9).

Padahal menurut Figo, mural berperan penting bagi masyarakat karena berguna untuk menyadarkan sesama tentang apa yang sedang terjadi. Selain dari bentuk ekspresi atas kegelisahan diri suatu individu atau seniman terhadap fenomenal sosial.

“Kalau (pemerintah, red) salah, ya dievaluasi. Cara kita sebagai praktisi seni (mengkritik, red) ya salah satunya melalui aktivitas mural. Bahkan masuk penjara bagi pelaku street art merupakan kebanggaan.”

Sejatinya, Figo menyadari bahwa aktivitas mural memang beresiko. Namun, mahasiswa UB sekaligus seniman, penulis dan kurator ini tidak bisa menampik bahwa nuranilah yang menggerakannya dan seniman lain untuk tetap berkarya. Walaupun seninya mengandung kritik yang dapat membahayakan diri.

Ia juga tidak luput dari pengalaman ditangkap aparat akibat karya seninya. Saat itu, sebelum dibebaskan, Figo diminta untuk mengisi surat pernyataan bahwa ia harus meminta izin aparat apabila ingin berkarya seperti mural dan sejenisnya lagi. Namun ia justru menulis; Saya tetap akan mengulangi lagi tanpa izin.

“Karena kelamaan kalau harus izin dulu, keburu isunya basi dan kalau izin pun belum tentu diperbolehkan. Perizinan itu ribet dan sulit di negara kita,” jelas Figo.

Figo pun ikut menyoroti rendahnya wawasan kebudayaan masyarakat Indonesia sebagai salah satu penyebab pemboikotan mural. Karena kurangnya pemahaman akan esensi hadirnya karya mural di ruang publik itu.

“Di luar negeri aktivitas-aktivitas seperti itu sudah banyak diterima.”

Dosen Antropologi UB, Manggala Ismanto, juga menyayangkan tindakan pemboikotan mural oleh aparat. Tetapi ia melihat bahwa jika mural semakin dilihat dan dilirik, maka pesan akan sampai meskipun berujung terhapus.

“Para publik figur dan orang-orang dalam ranah publik adalah subjek yang sah untuk dikritik. Sehingga hukum-hukum yang melarang kritik pada pejabat publik, perlu dirumuskan agar tidak melanggar kebebasan berekspesi.”

Dalam diskusi Dialog Etnografi pada Sabtu, (4/9), Manggala memaparkan bahwa kemunculan mural juga merupakan akibat dari sistem pemerintah yang tumpang tindih. Hal itu kemudian meningkatkan hasrat seniman untuk membuat mural yang berisi kritik atau sindiran kepada pemerintah sebagai suatu pengekspresian yang tidak menyenangkan.

Agustus lalu, ramai berita mengenai penghapusan mural bergambar Presiden Jokowi ‘404: Not Found. Terkait mural tersebut, terdapat audience yang bertanya apakah presiden merupakan lambang negara sehingga tidak boleh dikritik.

“Presiden bukan merupakan lambang negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 36A UUD 1945 dan Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 46 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila,” jawab Manggala.

Penulis: Mahesa Fadhalika Ninganti, Anjani Audita
Editor: Ranti Fadilah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.