foto : wallpaperflare.com

Oleh : Anjani Audita

Pulau Komodo telah menjadi kawasan ikonik Indonesia. Bagaimana tidak? Pulau Komodo memiliki dua status Internasional sekaligus, yakni Cagar Biosfer (Biosphere Reserve) sejak tahun 1977 dan Warisan Alam Dunia (World Natural Heritage) sejak 1991 oleh UNESCO. 

Tak hanya itu, pada tahun 2011 Pulau Komodo menyandang predikat sebagai salah satu dari 7 Keajaiban Dunia Baru. Artinya, keberadaan Pulau Komodo menjadi sorotan dunia.

Prestasi Pulau Komodo ini mendatangkan banyak atensi dari masyarakat dunia karena Indonesia merupakan habitat asli kadal raksasa tersebut. Oleh karenanya, komodo sangat ikonik dan memikat penasaran. 

Turis dari berbagai daerah datang dengan kerelaannya mematuhi peraturan apapun demi melihat kadal terbesar ini di habitat aslinya. Juga, mereka rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk melihat keindahan Taman Nasional Komodo.

Dengan berkembangnya wisata alam di Pulau Komodo terutama di titik-titik seperti kawasan Loh Buaya dan Pulau Rinca, dimana beberapa perusahaan mencoba untuk membangun proyek wisata di tempat tersebut untuk mendapat keuntungan. Tentu, hal itu juga dilakukan agar lebih banyak lagi orang yang mengakses Pulau Komodo dengan mudah dan aman.

Memiliki potensi sebagai objek wisata yang menjanjikan, Pulau Komodo akan segera menjadi andalan Indonesia untuk menarik lebih banyak turis dari berbagai latar belakang. Maka dari itu, lokasi Taman Nasional Komodo akan dibuat menjadi kawasan “Ramah Pengunjung”. 

Kawasan “ramah pengunjung” itu adalah sebuah tujuan praktis dari proyek “Jurassic Park” yang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo, NTT. 

foto : rri.co.id

Beberapa waktu lalu, proyek ini menimbulkan kritik dan diperparah sejak tersebarnya foto seekor komodo yang merayap tepat di depan truk pengangkut material. Ya, telah berlangsung pembangunan di Pulau Komodo sejak 2020 lalu demi meraih satu status lain, “ramah pengunjung”.

Kabar tersebut menimbulkan kritik besar di sosial media hingga media internasional. Sebab dinilai mengancam ekosistem komodo dan satwa lainnya, juga bertentangan dengan konsep konservasi karena adanya betonisasi. Bahkan, UNESCO sempat ikut turun berkomentar untuk menghentikan pembangunan dan meminta AMDAL terbaru. Sayangnya, pemerintah terus melanjutkan proyek ini.

Masalah lain pun muncul, proyek ini tak hanya berdampak pada lingkungan hidup saja, tetapi juga pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang menghuni sekitar Taman Nasional Komodo. 

Pertama, mengenai rencana relokasi UMKM yang semula di Loh Liang Pulau Komodo ke Loh Buaya Pulau Rinca. Relokasi ini berimbas pada ekonomi warga dikarenakan adanya kemungkinan merosotnya pendapatan masyarakat setempat. 

Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena UMKM di Pulau Rinca tidak dilibatkan langsung dalam interaksi wisata dengan para wisatawan. Belum lagi perjalanan dari Loh Liang ke Pulau Rinca ini cukup memakan waktu, yakni sekitar 8 jam perjalanan. 

Artinya, aksesibilitas masyarakat dari tempat tinggal ke tempat usaha menjadi semakin sulit. Sudah selayaknya, mega proyek ini dikaji ulang dengan mengikutsertakan masyarakat setempat Pulau Komodo untuk mengambil kebijakan.

Padahal, di Indonesia tak terkecuali di Pulau Komodo itu sendiri, masyarakatnya berhak memiliki kemandirian dalam ekonomi mereka sendiri, seperti cita-cita Bung Hatta yang pada akhirnya mengenalkan koperasi dengan asas kekeluargaannya setelah keadaan carut marut pasca penjajahan. 

Hal tersebut juga bertujuan agar masyarakat Indonesia kemudian tidak memiliki ketimpangan dengan peran mereka dalam menjalankan roda ekonomi sendiri. 

Sementara dalam kasus pembangunan Jurassic Park Pulau Komodo, ada keraguan mengenai peran masyarakat. Yakni, mereka dikhawatirkan kurang dapat menentukan nasib ekonomi mereka sendiri. 

Sebab pada pembangunan Pulau Komodo, telah diluncurkan rencana relokasi UMKM seperti yang disebutkan di atas, sehingga secara tidak langsung, masyarakat sekitar Pulau Komodo harus mengikuti aturan proyek tersebut jika tetap mau mencari sumber penghasilan.

Jika sistem ekonomi modern kemudian terus berkembang dan mengikis ekonomi kerakyatan, tak hanya berdampak pada kemampuan masyarakat untuk mandiri dalam kehidupan ekonominya, tetapi juga nilai budaya yang akan terus memudar di tengah masyarakat sekitar Pulau Komodo. 

Itulah mengapa proyek ini sebaiknya berjalan dengan mengkaji ulang kepentingan lingkungan dan memperhatikan dampak yang lebih kompleks yaitu ekonomi kerakyatan. 

Atau, apakah lebih baik jika proyek ini dihentikan saja?

Editor : Faisal Amrullah

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.