Ilustrasi: Isna Nurhaliza

MALANG-KAV.10 Pemilihan Mahasiswa Raya (Pemira) UB 2020 dilaksanakan hari ini (17/03) dengan menggunakan sistem daerah pemilihan atau dapil dalam pemilihan DPM UB. Pada sistem ini, masing-masing fakultas mengirimkan calon untuk jadi perwakilan anggota DPM UB. Jika ada fakultas yang memiliki lebih dari satu calon, maka dilakukan pemilihan dalam lingkup fakultas dalam waktu yang sama dengan pemilihan presiden EM yang sedang berlangsung.

Akan tetapi, beberapa fakultas hanya memiliki satu calon untuk menjadi perwakilan anggota DPM UB, di antaranya  FEB, FK, FPIK, FMIPA, FISIP, FKH, FKG, Filkom, Vokasi, dan PSDKU Kediri. Informasi ini disebarkan melalui akun resmi Instagram DPM UB. Masing-masing calon dari fakultas tersebut tidak lagi melalui tahap pemilihan dan langsung ditetapkan secara aklamasi.

“Ada info yang sampai ke saya bahwa tidak semua fakultas memiliki perwakilan yang siap maju atau bisa mengirimkan perwakilan. Akhirnya banyak fakultas yang cenderung memaksakan dan hanya ada satu perwakilan,” kata Muhammad Nur Arifin, calon DPM UB dari Fapet yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pelaksana Pemira UB 2020.

Menanggapi hal ini, Dani Munawir selaku calon DPM UB dari FK menyoroti kurangnya minat mahasiswa FK dalam kontestasi politik kampus. Menurutnya, karena ini pula FK hanya memiliki calon tunggal.

“Ini berkaitan dengan rendahnya minat mahasiswa FK, rendahnya pendidikan politik di lingkungan FK, dan tentunya padatnya kegiatan akademik yang mempersempit ruang gerak mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan,” ujar Dani.

Hal serupa terjadi di FMIPA. Tidak ada mahasiswa lain yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPM UB. Hanya Yuka Fandana yang maju untuk menjadi DPM UB sebagai calon tunggal dari FMIPA.

“Dari MIPA memang saya saja yang mencalonkan diri untuk menjadi DPM UB. Tidak (ditunjuk, red), real inisiatif saya,” kata Yuka.

Pendapat berbeda datang dari Aham Jalanidhi Sampurna Jati, calon DPM UB dari FP. Menurut Aham, kurangnya mahasiswa yang mencalonkan diri untuk DPM UB dari tingkat fakultas dikarenakan kurangnya akses informasi mengenai Pemira ini. Aham mengatakan bahwa dirinya hanya mendapat informasi terbaru mengenai Pemira, termasuk sistem Dapil, dari teman yang tergabung di grup panitia dosen dan mahasiswa.

“Terbentuknya panitia baru yang terdiri dari dosen-dosen membuat akses informasi ke publik sedikit sulit dan terbatas sehingga hanya segelintir orang saja yang tahu informasi tersebut,” ujar Aham.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran No. 1964/UN10.A03/KM/201 yang sekaligus membubarkan kepanitiaan Pemira UB 2020, teknis pelaksanaan Pemira berada di tangan pihak Kemahasiswaan UB. Pada ketentuan yang ditetapkan, pihak Kemahasiswaan membuka peluang untuk angkatan berapapun yang ingin mencalonkan diri.

“Tanpa persyaratan tertentu, hanya menunjukkan surat keterangan aktif berorganisasi sebanyak dua kali di lingkup kampus yang dibuktikan oleh sertifikat serta tanda tangan Wakil Dekan 3 atau Wakil Rektor 3,” Imbuh Muhammad Nur Arifin.

Selain Arifin, diketahui ada beberapa nama calon DPM UB yang sebelumnya tidak tercantum pada daftar calon tetap (DCT) yang dikeluarkan panitia Pemira UB 2020 sebelum pembubaran. Terdapat nama-nama baru yang masuk dan mencalonkan diri setelah Pemira 2020 dipegang penuh oleh Kemahasiswaan UB.

“Pada persyaratan sebelumnya itu minimal syarat calon DPM adalah angkatan 2018 sedangkan saya angkatan 2019 jadi belum bisa daftar. Sehingga baru setelah diambil alih panitia dosen ini saya bisa mencalonkan diri,” pungkas Aham sebagai salah satu calon yang juga menggunakan kesempatan ini.

Penulis: Priska Salsabiila
Kontributor: Ranti Fadillah, Alda Silvia, Anggik Karuniawan
Editor: Faisal Amrullah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.