Potret pembangunan gedung rumah sakit. Foto: Roni

MALANG-KAV.10 Suara bising masih terdengar di pemukiman warga RT 05 dan 06 kampung Bethek pada Rabu (17/2) pagi. Sumbernya berasal dari pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) BRI Medika. Rumah sakit ini milik PT. Mandala Bhakti Husada, perusahaan milik Yayasan Pensiunan Pegawai (YPP) BRI. Pembangunannya masih menuai banyak kecaman dari pihak masyarakat yang tinggal di sekitar proyek.

Pembangunan proyek RSU BRI Medika dikerjakan oleh dua perusahaan konstruksi, yaitu PT. Bringin Karya Sejahtera dan PT. Wijaya Karya Bangunan. Berdasarkan informasi yang didapat, pembagian pengerjaan proyek RS BRI medika tersebut dibagi oleh kedua perusahaan dengan presentase 30% oleh PT. Bringin Karya Sejahtera dan 70% oleh PT. Wijaya Karya Bangunan.

Dalam Pembangunannya, RSU BRI Medika dinilai memiliki banyak kecacatan mulai dari informasi dan izin. Dari pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Solidaritas Bethek Melawan disebutkan bahwa PT. Mandala Bhakti Husada tidak menaati Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan memiliki cacat secara prosedural.

Proyek ini juga memiliki cacat Prosedural sejak awal pembangunan. Pada tanggal 29 Januari 2020, Pihak konstruksi melakukan Pembongkaran pada bangunan rumah sakit lama. Pada saat itu belum ada izin UKI/UPL dan IMB belum diterbitkan. Masyarakat pun melakukan demo untuk menghentikan proyek sementara.

“Januari dibongkar, terus saya demo, terus berhenti. Lapor DLH (Dinas Lingkungan Hidup) itu (setelahnya sempat, red) disetop. Terus juli, setelah itu bongkar lagi. kurang tahu tentang izinnya, tahu-tahu ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan),” jelas Agus Rachmadi sebagai perwakilan warga dari Solidaritas bethek melawan.

Izin baru keluar beberapa bulan setelah terjadinya demo penghentian pembangunan oleh masyarakat Bethek. tepatnya pada tanggal 11 juni 2020, Izin mendirikan Bangunan baru didapat oleh PT. Mandala Bahkti Husada.

Hasil tangkap layar halaman pertama Pernyataan Sikap Hasil Investigasi

Di surat Investigasi yang diterbitkan Solidaritas Bethek Melawan (SBM) menyebut pembongkaran dan pengubahan yang dilakukan pada proyek tersebut saat januari merupakan tindakan ilegal jika didasarkan pada PP No. 36 Tahun 2005. Pada peraturan tersebut dijabarkan bahwa untuk melakukan pengubahan dan pembangunan pada gedung harus mendapat izin telebih dahulu oleh pemerintah.

Selain masalah Peraturan, ada permasalahan dari aspek komunikasi dan informasi yang dikeluhkan warga.  Salah satunya berasal dari musyawarah yang membahas tentang dampak lingkungan sebelum pembangunan. Musyawarah ini dilakukan pada tanggal 17 juli 2020.

Agus menjelaskan musyawarah tersebut belum selesai dan direncanakan akan dilanjutkan keesokan harinya. Namun, musyawarah tak kunjung dilakukan dan pembahasan tentang dampak lingkungan terhenti tanpa ada tindak lanjut oleh pihak RS.

“Rapat cuman sekali. Itupun belum selesai. Harusnya kan ada sosialisai, itukan harus 3 sampai 4 kali. Itu sosialisasinya 2020 kalo nggak salah, itu rencana sosialisasi. Tapi warga udah dijebak, ‘warga sepakat-warga sepakat’ gitu tulisannya,” ujar Agus.

Agus menambahkan bahwa sosialisasi yang diadakan oleh Pihak RS hanya sekali dan pada sosialisasi pertama tersbeut belum selesai membahas tentang lahan dan dampak lingkungan dari proyek RS BRI Medika. Selain itu, informasi tentang teknis pembangunan juga tidak sampai pada masyrakat Bethek.

Keluh Warga atas Pembangunan yang Nonstop

Isnani, salah satu warga yang terdampak pembangunan RS menjelaskan bahwa dampak yang sangat ia keluhkan adalah waktu pengerjaan proyek. Pembangunan rumah Sakit yang belokasi di Jl. Mayjen Panjaitan ini dilakukan hampir 24 jam nonstop.

“Saya udah bicara setiap kali ketemu kulinya, pengawasnya sama kepalanya. ‘Jangan kerja malam,’ (kata saya, red).  ‘Kejar target bu’, katanya. Ya pikirkanlah orang-orang. Saya juga enggak tau apa-apa, itu juga enggak tak marahi. Kadang kalo malam ada juga yang teriakin ‘pak udah malam, ini enggak bisa tidur!’” Ujar Isnani saat diwawancarai di rumahnya.

Potret rumah warga yang jaraknya kurang dari 5 meter dari pembangunan RS. Foto: Roni

Suara bising juga terdengar saat awak Kavling10 meliput di lapangan. Pada saat wawancara dengan Isnani pun suara dari proyek terdengar jelas dari jarak beberapa meter dari proyek. Hanya ada tembok dengan ketebalan kurang lebih 40 cm yang menjadi pembatas proyek dan rumah warga.

Warga kerap mengeluhkan suara bising yang berasal dari proyek. Agus menjelaskan bahwa suara bising yang terdengar membuat warga sulit tidur dan membuat psikologi warga menjadi tidak stabil dan sering marah.

“Berhenti dulu lah (pembangunannya, red). Selesaikan masalah dengan warga dulu. Ini juga psikologinya juga nggak karuan, warga menjadi suka marah, sampai antar keluarga pun dimarahi. Parah kan itu,” terang Agus.

Selain suara bising dan waktu kerja yang yang nonstop, warga juga mengeluhkan debu yang berterbangan di sekitar proyek pembangunan. Isnani menjelaskan bahwa debu proyek mengotori jemuran dan membuat anak-anak sakit batuk.

“Itu debu, jemuran itu sampai kena. Iya sampai kotor. Saya bersihin kemudian saya ambil. Anak saya sampai sakit kena debunya. Batuk batuk kering. Kena kotorannya. Sudah saya kasih tahu berkali-kali jangan sampai malam. Enggak direspons sama sekali,” ujar Isnani.

Perihal kompensasi juga menjadi keluhan warga mengenai pembangunan RS. Agus menjelaskan bahwa kompensasi yang diterima tidak sebanding dengan dampak material dan immaterial yang dirasakan oleh warga Bethek. Nominal kompensasi yang tidak besar karena akumulasi dihitung per rumah.

“Pertama, kompensasi itu keluarnya saat IMB sudah keluar. (Setelahnya, red)baru rapat acara kompensasi. Mau enggak mau ya diterima, karena pihak rumah sakit juga harus membangun dan udah ada izin. Terus yang kedua, itu tidak dihitung perjiwa. Itu kan semua merasakan. Dihitung kompensasi itu per rumah, itu perumah pun jarak nggak ada 2 meter udah beda kompensasi sampai 1,5 juta. Yang mepet 6 juta, paling besar 6 juta, yang mepet dengan tembok pembatas,” terang  agus.

Dampak lainnya adalah tembok rumah warga yang retak karena adanya getaran dari mesin bor yang digunakan di proyek pembangunan. Pada saat getaran terjadi warga langsung menuju proyek untuk menghentikan aktivitas pengeboran.

“Waktu pemasangan paku bumi itu rumah pada getar semua, itu tidak dihiraukan sama pihak proyek. Saat itu diteruskan rumah malah roboh, warga langsung lari keluar rumah. Untungnya siang. Warga langsung datang terus menstop alatnya,” jelas agus.

Hingga saat ini warga masih menuntut pihak RS untuk melakukan komunikasi secara langsung dan berusaha menyampaikan keluhan mereka ke DPRD Malang. Bersama beberapa lembaga seperti Malang Corruption Watch, LBH Surabaya Pos malang, dan beberapa lembaga mahasiswa seperti BEM FEB UB serta Lembaga Yustisi Mahasiswa Islam.

“Lembaga lembaga tersebut membantu kami melapor ke ketua dewan, mengurus surat-surat izin, dan adminisitrasi, serta gugatan,” pungkas Agus.

Penulis: Faisal Amrullah
Kontributor: Agustina Sitti Anggawen, Nurkholis Fachroni
Editor: Priska Salsabiila

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.