Pertor KS&P ketok palu. Foto: Priska

MALANG-KAV.10 Sejumlah respons positif berdatangan pasca UB mengesahkan Peraturan Rektor (Pertor) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan(KS&P). Pertor tersebut secara lengkap mengatur mengenai larangan keras perundungan dalam ranah kampus, perlindungankorban kekerasan seksual, dan penindakan tegas bagi pelaku sesuai sanksi kode etik. Pertor tersebut disahkan pada 22 Desember 2020 lalu.

Dian Mutiara selaku Pimpinan Women Crisis Center Dian Mutiara Malang misalnya, merespons positif atas langkah yang diambil oleh UB. Ia menilai, Pertor mengenai kekerasan seksual menunjukkan kepedulian pimpinan dan warga UB untuk mewujudukan kampus yang tidak menoleransi kekerasan seksual serta perundungan.

“Ini pertama kali perguruan tinggi di Jawa Timur memiliki Pertor semacam ini,” ungkap Dian kepada Kavling10 (2/1).

Menurutnya, hal ini merupakan suatu perkembangan yang signifikan bagi kampus. Kasus kekerasan seksual dan perundungan yang terjadi di lingkungan UB pada akhirnya bisa diproses. Dengan demikian, upaya mengurangi dan melenyapkan kedua isu tersebut mendapat titik terang. 

“Kekerasan berbasis gender, maupun kekerasan berbasis gender online merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus kita perangi bersama,” katanya.

Diketahui bahwa UB juga sedang menyiapkan Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan (ULTKSP) sebagai pranata hukum. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Pertor. 

“Pencegahan harus giat dilakukan, sehingga  kalau masih ada kasus, segera laporkan ke ULTKSP,” lanjut Dian.

Koordinator Unit Pemberdayaan Perempuan Progresif (P3) EM UB Karina Damayanti menjelaskan bahwa di dalam Pertor tersebut diatur mengenai sanksi yang akan diterima pelaku. Sanksinya mulai dari teguran sampai dengan Drop Out (DO). Sanksi akan diberikan oleh Komisi Etik yang payung hukumnya akan diatur kemudian bersamaan dengan kode etik.

“Mereka (Rektorat, red) sudah sangat kooperatif dari awal ketika kami mengajukan audiensi hingga sampai pertor ini disahkan,” ujar Karina.

Ia tidak menyangka pengesahan Pertor Pencegahan KS&P bisa dilaksanakan akhir tahun lalu. Padahal, ia mengira akan dilakukan di semester depan. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi itu berharap implementasi payung hukum dilakukan dengan sungguh-sungguh dan disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat UB.

Sementara itu, salah satu tim perumus Lucky Endrawati mengatakan, Pertor Pencegahan KS&P dirumuskan oleh gabungan antara mahasiswa dan dosen yang mempunyai pengalaman, pengetahuan, dan dedikasi tentang kekerasan seksual dan perundungan.

Pihak kampus mempertimbangkan bahwa payung hukum yang ada saat ini tidak cukup untuk memberikan perlindungan terhadap penyintas, lebih-lebih membuat efek jera kepada pelaku. Apalagi, kata Lucky, kasus-kasus tersebut umumnya bersifat tersembunyi dan tidak terlihat. Para penyintas hanya berani menceritakan hal yang dialaminya kepada orang terdekat, tanpa mau melaporkannya ke lembaga resmi penegak hukum. 

“Hal itu ditunjang oleh proses penegakan hukum yang tidak pasti dan jarangnya lembaga, baik pemerintah atau non pemerintah yg dpt memberi rasa aman bagi mereka,” tutur dosen Fakultas Hukum itu.

Pengesahan Pertor tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual dan Perundungan ini nantinya akan jadi payung hukum yang jelas. Terhitung sampai Pertor ini diterbitkan, belum ada peraturan serupa yang ada di lingkungan kampus UB.

Penulis: Widiyaningrum

Editor: Abdi Rafi Akmal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.