MALANG-KAV.10Pemira (Pemilihan Mahasiswa Raya) UB berstatus tidak ada kejelasan sejak rilis pers yang dikeluarkan melalui akun instragram resmi mereka pada Selasa (19/1). Disinyalir terdapat konflik internal yang terjadi antara pemangku kuasa Pemira. Muhamad Nur Arifin selaku Ketua Pelaksana Pemira UB 2020 mengaku bahwa dirinya sudah tidak lagi menjadi panitia pelaksana acara tersebut.

“Sejak tanggal 26 Januari (sudah keluar sebagai panitia, red), tetapi baru melampirkan surat pada tanggal 28 Januari. Atas dasar pertimbangan kepanitiaan yang digantung. Selain itu, opsi yang diberikan rektorat bisa diibaratkan (membuat panitia, red) maju kena mundur pun juga kena,” ungkap Arifin saat dimintai keterangan mengenai Pemira oleh awak Kavling10 pada Jumat (29/1).

Keputusan tersebut diungkapkan oleh Arifin karena ia dan sebagian panitia merasa tidak dapat menyanggupi untuk menjalankan keinginan rektorat. Arifin mengatakan Pemira telah diambil alih secara penuh oleh rektorat.

“Soalnya dari rektorat sendiri tidak menginginkan aklamasi dan meminta kepada saya saat masih sebagai Kapel untuk melaksanakan registrasi kembali jika kepanitiaan ingin dilanjut. Jika tidak, maka akan dibentuk kepanitiaan baru,” jelas Arifin.

Keinginan rektorat tersebut disampaikan melalui forum tertutup yang diadakan pada 20 Januari lalu.

Dalam forum yang sama, rektorat meminta pemudahan registrasi Pemira. Salah satunya dengan tidak menyantumkan persyaratan KTM atau berkas-berkas yang tercantum pada UU Pemira, SOP, dan Tata Tertib Pemira. Fit and proper test calon juga diminta tidak perlu diadakan.

“Jadi nanti saya gak tau terkait siapa yang berhak untuk melakukan verifikasi atau segala macamnya. Bisa saja nanti sebagai verifikatur atau legitimator dari WR3 langsung, staff ahli kemahasiswaan, pak rektor, atau justru dari mahasiswa-mahasiswa yang dipercaya oleh mereka sebagai supervisor keberlangsungan Pemira,” lanjut Arifin.

Arifin menambahkan, jalannya kepanitiaan Pemira akan bergantung pada dua opsi. Bisa dengan dibentuknya kepanitiaan baru dengan pembukaan open recruitment ataupun menggunakan panitia yang masih berada di dalam kepanitiaan.

Dihubungi di hari yang sama, Imaduddin Al’ Azzam selaku Ketua Umum DPM UB 2020 membenarkan terkait keluarnya sebagian panitia pelaksana Pemira beserta ketua pelaksananya sekaligus.

“Suratnya telah disampaikan kepada saya. Tentu DPM keberatan dengan hal tersebut mengingat Pemira belum tuntas. Yang dilakukan kemudian adalah membahas perihal ini bersama-sama terlebih dahulu,” ungkap Imad.

Ia juga tidak menampik bahwa terjadi perbedaan pandangan terhadap dinamika yang sudah terjadi di Pemira antara panitia dan rektorat. Pelaksanaan Pemira yang diambil alih rektorat dinilai Imad sebagai suatu keputusan yang menciderai kedaulatan mahasiswa.

“Panitia Pelaksana telah mempublikasikan Daftar Calon Tetap (DCT), kemudian juga keterangan melalui rilis dll, dari DCT tersebutlah awal mula dinamika Pemira sehingga terhenti dan diambil alih rektorat,” pungkas Imad.

Penulis: Ranti Fadilah
Kontributor: Salsabila Ayu Azalia
Editor: Priska Salsabiila

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.