Masuk sini butuh banyak uang. Ilustrator: Isna Nurhaliza

MALANG-KAV.10 Pihak UB belum melakukan pembahasan apapun mengenai skema pemotongan Uang Kuliah Tunggal (UKT)  di semester depan. Sekalipun kuliah pada semester genap akan diselenggarakan secara daring kembali, nominal UKT masih akan tetap sama.

“Umumnya menjelang registrasi administrasi (pembayaran UKT), tidak ada pertemuan yang melibatkan seluruh Wakil Dekan II Fakultas mengenai pembahasan mengenai UKT,” ujar Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UB, Esti Junining.

Esti menyampaikan, mahasiswa yang memerlukan keringanan UKT dapat mengikuti prosedur yang ada.  Ada empat kategori bantuan UKT untuk mahasiswa,  yakni keringanan, penurunan, penundaan, dan pembebasan.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa ada perbedaan mekanisme pengajuan UKT pada sebelum dan saat pandemi. “Sebelum pandemi, mekanisme penyaluran bantuan UKT kepada mahasiswa biasanya menggunakan google form yang dikelola dan dikoordinir oleh advokesma dari masing-masing BEM fakultas. Akan tetapi, pada saat pandemi seperti sekarang mekanisme tersebut semuanya dikelola secara terpusat oleh pihak universitas,” ujarnya.

Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB, Anang Sujoko juga tidak memberikan kepastian soal ada atau tidaknya pembahasan dengan rektorat mengenai pemotongan UKT untuk seluruh mahasiswa. Anang meminta untuk mengonfirmasikannya langsung ke rektorat.

Dia mengatakan bahwa untuk pemotongan UKT dilakukan sesuai dengan arahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pemotongan besar UKT hanya untuk mahasiswa yang menempuh semester 9 dan yang sedang menempuh program skripsi.

Menurutnya, tidak ada pemberlakuan kuota mahasiswa yang bisa diturunkan UKT-nya. “Dari FISIP tidak memberlakukan kuota, meski secara keuangan jika pendapatan dari PNBP kurang dari 30% akan mengganggu proses bisnis, namun karena kondisi darurat, untuk sementara kita tidak berlakukan,” kata Anang kepada Kavling10.

Di samping itu, Muhammad Raffy Nugraha selaku perwakilan Aliansi Mahasiswa Resah (Amarah) Brawijaya merespons terkait isu pemotongan UKT tersebut. Menurutnya, pemotongan UKT sangat penting bagi para mahasiswa di masa pandemi ini. Apalagi dengan kondisi ekonomi Indonesia yang masih mengkhawatirkan. Ia menyebutkan banyak terjadi PHK serta karyawan yang dirumahkan, sehingga pendapatan masyarakat turun.

“Kalau berapa nominal pemotongan UKT, diserahkan kembali kepada rektorat yang paham mengenai arus keuangannya,” tegasnya.

Raffy menambahkan, sesuai dengan Permendikbud yang mengatur mengenai UKT, biaya yang dibayarkan seharusnya untuk menunjang kegiatan akademik mahasiswa, seperti fasilitas kampus, dan lainnya. Namun dengan diberlakukannya perkuliahan daring, fasilitas-fasilitas yang semestinya didapatkan mahasiswa pun sangat minim

“Mahasiswa tidak mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Lantas harus ada kompensasi atas fasilitas yang tidak didapatkan tersebut, yaitu dengan pemotongan UKT,” katanya.

Kawal Kebijakan Pemotongan UKT

Setelah tahu bahwa perkuliahan akan dilakukan secara daring lagi, Amarah Brawijaya berencana akan mengawal kembali isu ini seperti di semester sebelumnya. Sebelumnya, isu pemotongan UKT jadi hal yang dituntut mahasiswa di awal semester ganjil 2020/2021, Agustus lalu.

Oleh karena itu, pada semester yang akan datang, Amarah Brawijaya berencana melakukan pengawalan tersebut dengan strategi dan taktik yang baru sebab mereka sudah memahami pola-pola permasalahan atau dinamikanya. Ia tidak menjelaskan secara pasti strategi yang dimaksud dan juga waktu pengawalannya.

Penulis: Ahmad Farhan Al Hamid, Nafisah Aulia Rachma
Editor: Abdi Rafi Akmal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.