Ilustrator: Salsa

MALANG-KAV.10 Pemilihan Mahasiswa Raya (Pemira) Universitas Brawijaya 2020 sementara ini (9/1) terhenti pelaksanaannya. Hal ini disinyalir karena pihak rektorat campur tangan terhadap persoalan di Pemira.

Muhammad Nur Arifin selaku Ketua Pelaksana Pemira UB 2020 mengonfirmasi pada 26 Desember 2020 lalu dengan mencoba menjelaskan kronologis permasalahan dalam pelaksanaan Pemira kali ini.

Pada lini masa yang tertera di akun resmi Pemira, mulanya tanggal 2 – 8 Desember merupakan pekan registrasi calon kandidat. Kala itu, bakal calon kandidat yang mendaftar kurang. Hanya ada 8 calon untuk Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan 2 pasang calon Eksekutif Mahasiswa (EM).

Ipin, panggilan akrabnya, mengatakan bahwa panitia pelaksana hanya bisa  melakukan perpanjangan selama 2×24 jam terhitung hingga 10 Desember 2020. Jika masih belum terpenuhi, menurut Pasal 23 BAB XV UU Pemira, maka akan ditempuh cara aklamasi.

Aklamasi sendiri merupakan penetapan langsung calon menjadi pihak yang terpilih. Cara ini sekaligus menggugurkan keharusan melaksanakan pemungutan suara.

Sementara itu, pada 10 Desember 2020, sekitar pukul  19.00 WIB terdapat panitia dosen yang menghubungi Ipin. Panitia itu adalah Staff Ahli Bidang Kemahasiswaan WR III Arief Andy Soebroto. Arief menelepon Ipin dengan tujuan menanyakan perihal calon kandidat apakah sudah terpenuhi.

“Karena memang belum terpenuhi, saat itu beliau langsung memberikan rekomendasi timeline (perpanjangan, red) yang cukup rapi berjumlah 7 hari,” akunya.

Awak Kavling10 telah mencoba menghubungi Ketua Panitia Dosen Ismatul Hasanah maupun Arief Andy Soebroto untuk mengonfirmasi hal ini, namun hingga tulisan ini dipublikasikan (9/1) belum ada keterangan apapun yang disampaikan.

Di saat Ipin dihunbungi pihak Kemahasiswaan, di saat itu pula ‘sidang insidental’ Kongres Mahasiswa diselenggarakan mulai pukul 19.00 WIB hingga sekitar pukul 02.00 WIB via zoom meeting.

‘Sidang’ yang dipimpin oleh Muhammad Maulana Nasution selaku Presidium 1 menghasilkan keputusan untuk menganulir menganulir kepanitiaan Pemira UB 2020. Menurut sejumlah peserta ‘sidang’, Surat Keputusan terbentuknya kepanitiaan Pemira UB 2020 tidak lagi sah karena UU Pemira 2020 baru disahkan setelahnya. Buntutnya, ‘sidang’ tersebut menginginkan timeline Pemira diundur.

Namun, mengapa permasalahan mengenai SK hanya berdampak pada perpanjangan pekan registrasi yang terbilang cukup lama? 

Ipin menduga bahwa pembahasan mengenai ketidakabsahan SK Panitia Pemira UB 2020 merupakan upaya intervensi beberapa pihak yang memang hanya menginginkan adanya perpanjangan masa pendaftaran. Ia menjelaskan, ketika panitia melaksanakan sosialisasi di Fakultas Hukum, ada sejumlah pihak yang mulai mempermasalahkan hal tersebut. Persoalan itu, lanjut Ipin, kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan ulang pendaftaran.

“Ini pernah dipermasalahkan oleh pemangku kepentingan di FH. Mereka tidak butuh format kepanitiaan dibubarkan seperti penggantian panitia maupun pelaksanaan ulang pendaftaran. Sasarannya ya untuk pekan registrasinya mundur,” ujar Ipin.

Perpanjangan Penerimaan Berkas (Lagi)

Berdasarkan lini masa terbaru yang diunggah panitia pada akun Instagram @pemiraub, revisi berkasi dilakukan hingga tanggal 22 Desember 2020. Namun, pada 23 Desember siang, menurut Panitia Pengawas Pemira UB 2020 Muhammad Rosa Sya’roni, pemberkasan kandidat ditangani oleh pihak Kemahasiswaan Rektorat.

Nama-nama bakal calon kandidat tersebut ialah: Ali Yafie, Dani Munawir, Kautsar Ibnu, Fara Fazira, Irma Mulyaricha, dan Juwita Wulandari.

Denius, yang merupakan salah satu bakal calon, mengatakan bahwa di tanggal 22 Desember malam hari, ada rapat koordinasi antara panitia pelaksana dan panitia dosen. Ia mengaku tidak tahu menahu apa yang dibicarakan pada saat itu. Namun setelahnya bakal calon diberikan waktu untuk merevisi berkas dengan tenggat waktu hingga pukul 24.00 WIB pada hari itu juga.

Sementara itu, pada tanggal 23 Desember pukul 10.00 WIB diadakan rapat yang mengundang bakal calon. Rapat ini terhitung sehari setelah tahap revisi berkas ditutup. Dalam rapat dibahas tentang pemecahan masalah mengenai sistem pengembalian dan sistem pemeriksaan kelengkapan berkas para calon. 

“Dalam rapat mendadak tidak ada Arifin (Ketua Pelaksana, red), Roni (Ketua Panitia Pengawas, red), maupun Imad (Ketua DPM UB, red). Tetapi ada CO Acara dan panitia lain,” kata mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya 2017 itu.

Saat itu, menurut Denius, Arief selaku perwakilan Kemahasiswaan sekaligus pemimpin rapat mengambil langkah tegas. Panitia pelaksana diminta untuk memeriksa berkas dan mengirimkan revisi untuk para calon sebelum pukul 13.00 WIB pada hari itu juga (23/12/20).

Dia sendiri telah mengumpulkan berkas revisi pada pukul 12.07 WIB. Akan tetapi, pihaknya kembali memeroleh revisi dari panitia pelaksana melalui Koordinator Acara Pemira pada pukul 15.35 WIB dengan tenggat waktu akhir pengumpulan yaitu pukul 16.00 WIB.

“Saya hanya memiliki waktu revisi 25 menit, pada pukul 15.54  WIB saya akhirnya mengirimkan kembali berkas yang telah direvisi dan berkasnya dinyatakan telah diterima oleh pihak panitia. Kemudian, pukul 16.15 saya mendapatkan pesan bahwa berkas saya sudah aman dan sudah masuk Daftar Calon Tetap (DCT), hanya tinggal menunggu surat legitimasi saja,” jelas Denius.

Namun sejak pesan terakhir yang ia dapat, pihaknya tidak kunjung menerima surat legitimasi yang dimaksud. Bahkan hingga DCT dipublikasikan di akun Instagram @pemiraub, namanya tidak dapat ditemukan di dalam daftar.

 Daftar nama calon EM dan DPM yang tercantum masih sama persis dengan daftar yang telah diunggah sebelumnya. Hanha saja, terdapat perubahan pada tanggal yang semula dari ‘22 Desember 2020’  menjadi ‘23 Desember 2020’.

Pengalaman serupa juga terjadi pada Irma Mulyaricha Najelina, calon DPM lain yang juga dinyatakan tidak lolos verifikasi meski telah melalui prosedur pemberkasan yang diarahkan panitia. Irma menyatakan telah mengikuti serangkaian proses pemberkasan yang ditentukan pada tanggal 21-22 Desember. Selama proses revisi berlangsung, ia menilai panitia inkonsisten dan tidak logis dalam memeriksa berkas pencalonan. 

Beberapa kali Irma dinyatakan gugur karena terdapat kesalahan tanda tangan dalam salah satu dokumen yang ia kirimkan. Namun, akhirnya berkas mahasiswi Fakultas Pertanian itu pun diterima dan pihaknya dinyatakan secara lisan termasuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Akan tetapi, pada Rabu (23/12/20) Irma kembali dinyatakan gugur dan tidak terverifikasi.

“Keesokan paginya tiba-tiba digugurkan lagi. Saya tanya alasannya apa, tapi panitia tidak ada satupun yang bisa dihub untuk memberikan klarifikasi,” jelas Irma kepada Kavling10.

Menanggapi hal ini, Ipin mengatakan bahwa bakal calon yang masih melakukan pemberkasan di tanggal 23 Desember memang tidak seharusnya masuk ke dalam DCT. Menurutnya, perpanjangan ini bukan berasal dari pihak panitia.

“Revisi yang dilakukan pada tanggal 23 itu bukan diadakan oleh pihak panitia, melainkan oleh Kemahasiswaan. Dan bisa dikatakan itu ilegal. Maka dari itu (pemberkasan yang dilakukan di tanggal tersebut, red) tidak terekam dan (bakal calon, red)tidak masuk ke dalam DCT,” kata Ipin.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, CO Acara Pemira Hotijeh membenarkan adanya pemberkasan kembali di tanggal 23 Desember. Akan tetapi, senada dengan Ipin, ia mengatakan bahwa pemberkasan ini diinisiasi oleh pihak Kemahasiswaan.

“Kapel saya tidak menyetujui. Tetapi karena ada paksaan dari Kemahasiswaan, jadinya saya memeriksa berkas pada tanggal 23 Desember tersebut,” kata Hotijeh melalui pesan Whatsapp pada Selasa (5/1).

Menurutnya, pemberkasan pada saat itu sudah tidak sesuai dengan tata tertib dan SOP yang berlaku. Maka nama bakal calon tidak dicantumkan dalam DCT sekalipun telah selesai melengkapi berkas.

“Pemberkasan di hari itu malah diambil alih oleh panitia dosen. Makanya di sini tidak sesuai tatib dan SOP, oleh karena itu nama-nama calon tersebut tidak dimasukkan dalam DCT dan itu atas perintah Kapel,” tandasnya.

Penulis: Lydia Wahyuni, Salsabila Raihani
Editor: Priska Salsabiila

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.