Menuntut keringanan. Ilustrator: Isna Nurhaliza

MALANG-KAV.10 Amarah (Aliansi Mahasiswa Resah) Brawijaya mengadakan konsolidasi tentang pemotongan uang kuliah tunggal (UKT) di masa pembelajaran dalam jaringan, Senin (11/1). Target yang diupayakan yaitu pemotongan UKT sebesar 50% tanpa mekanisme yang selama ini dilakukan. Sebelumnya, Amarah Brawijaya pernah melakukan hal serupa di bulan Agustus 2020 lalu menjelang perkuliahan semester ganjil.

“Ini seharusnya menjadi bentuk kebijakan di masa pandemi seperti ini dalam mengatasi kondisi ekonomi para mahasiswa yang terdampak pandemi,” terang humas Amarah Brawijaya Muhammad Raffy Nugraha

Selain mengajukan tuntutan pemotongan UKT, dalam konsolidasi ini juga merencanakan adanya pengawalan terhadap mahasiswa yang mengajukan penurunan ataupun pengangsuran UKT. Bentuk pengawalan tersebut berupa meminta akses Layanan Bantuan Keuangan UB terkait berkas-berkas sebagai bentuk transparansi dan pendampingan terhadap mahasiswa yang pengajuannya ditolak.

“Selain fokus pada pemotongan UKT secara otomatis (tanpa adanya mekanisme, red), kita juga memiliki fokus di portal bantuan UKT,” ujarnya  yang juga menjabat Menteri Gerakan Kebijakan Internal EM UB

Lebih dari 128 orang mengikuti Forum Konsolidasi yang diadakan Via teleconference. Foto: Farhan

Adanya tuntutan pemotongan UKT didasari oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban mahasiswa. Mahasiswa membayar seratus persen UKT sebagai bentuk melaksanakan kewajiban.

 “Hak yang kita dapat itu tidak sebanding kewajiban yang kita laksanakan,” ujar Philip Aquila Salvator, perwakilan Amarah Brawijaya yang memimpin jalannya konsolidasi.

Akan tetapi, apabila terdapat permintaan akses Layanan Bantuan Keuangan UB tersebut ditolak, maka beberapa solusi yang dikonsolidasikan adalah pembentukan crisis center di masing-masing fakultas. Pembentukan crisis center tersebut sudah dilaksanakan di beberapa fakultas.

“Ketika tidak mendapat akses layanan, kita juga bisa dapet data dari crisis center itu, dan di sisi lain kita juga adakan filantropi untuk mahasiswa yang membutuhkan,” tegas Philip merumuskan beberapa pendapat peserta.

Tuntutan terakhir dalam konsolidasi ini adalah mengenai pengembalian tingkat UKT bagi mahasiswa Bidik Misi semester 10 yang dinaikkan dari golongan 1 (golongan terendah) ke golongan 3. Tuntutan ini sebelumnya sudah dilaksanakan audiensi, baik secara formal maupun informal pada bulan Agustus 2020 lalu.

Namun pihak rektorat belum mengabulkan tuntutan tersebut. Seperti halnya tuntutan pemotongan UKT, penurunan golongan pembayaran UKT juga harus dilakukan melalui mekanisme sebagaimana dijelaskan dalam Pertor (Peraturan Rektor).

Sementara itu, Taufany Ikmal Billah berpendapat bahwa konsolidasi ini merupakan bentuk keseriusan dan kesungguhan dari setiap elemen mahasiswa dalam mengawal isu UKT di era pandemi. “Kita harus mengawal isu UKT ini terkhusus di masa pandemi seperti ini,” ujar peserta Amarah UB sekaligus perwakilan dari KP UB itu.

Yakin Dipenuhi

Dalam wawancara dengan awak Kavling10, Muhammad Raffy Nuraha merasa yakin dan optimis poin-poin yang mereka rumuskan dapat dipenuhi rektorat. Ia menyatakan bahwa Amarah UB telah memahami dan telah mempersiapkan strategi-strategi dalam menyampaikan dan mengawal tuntutan tersebut.

Lebih lanjut lagi, Raffy menargetkan tuntutan-tuntutan tersebut mendapat tindak lanjut dari rektorat. Dan tindakan lanjut dari konsolidasi ini adalah mengadakan audiensi ke rektorat. “Nanti akan ada perwakilan saja yang melakukan audiensi, mengingat kondisi masih pandemi,” tandasnya.

Penulis: Ahmad Farhan Al Hamid, Mochammad Izzul
Editor: Abdi Rafi Akmal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.