Logo Pemira UB 2020.

MALANG-KAV.10 Panitia Pelaksana (Panpel) Pemilihan Mahasiswa Raya (Pemira) Universitas Brawijaya 2020 terpaksa menghentikan sementara rangkaian Pemira. Keputusan ini berawal dari diadakannya Kongres Mahasiswa pada 10 Desember 2020 yang bertujuan untuk mengevaluasi jalannya Pemira UB 2020.

Kongres Mahasiswa (KM) diselenggarakan dengan status “sidang insidental”, seperti yang tertera pada undangan tidak resmi melalui grup-grup WhatsApp dan LINE. “Sidang” dimulai sejak pukul 19.00 WIB dan berakhir pada sekitar pukul 02.00 WIB melalui Zoom Meeting. Menurut catatan Kavling10, peserta sidang sempat mencapai 200 peserta yang terdiri dari anggota tetap dan anggota biasa KM UB.

Pembahasan pada malam itu belangsung cukup alot, beberapa pihak mempertanyakan legalitas Panpel Pemira 2020. Alasannya, panitia yang dipimpin oleh Muhammad Nur Arifin dan dibentuk menggunakan UU Pemira 2019 itu seharusnya tidak lagi sah semenjak UU Pemira 2020 disahkan pada 18 November 2020.

Dari hasil pembahasan tersebut, KM menerbitkan Surat Ketetapan Nomor 007/TAP/KM-UB/XII/2020 tentang Pemberhentian Sementara Proses Pelaksanaan Pemilihan Mahasiswa Raya Universitas Brawijaya 2020.

Lalu, bagaimana yang sebenarnya terjadi?

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) selaku penanggung jawab pelaksanaan Pemira pada mulanya hanya berupaya mengagendakan forum untuk mengevaluasi Pemira dalam Kongres Mahasiswa tersebut.

“Rapat insidental (di dalam internal DPM, red) 4 Desember lalu memang disimpulkan untuk mengadakan forum KM dan mengevaluasi panitia Pemira. Tapi bukan sidang apalagi sidang khusus, akhirnya undangan tidak jelas dan berjalannya sidang KM juga tidak optimal dan cacat prosedur,” ujar Ketua DPM UB 2020 Imaduddin Al-Azzam kepada Kavling10, Rabu (16/12) lalu.

Kavling10 mencoba menelusuri notulensi pada rapat insidental untuk memastikan kesimpulan yang dihasilkan DPM UB, namun hasilnya nihil. Sekretaris DPM UB Wafi Rohadatul ‘Aisy menjelaskan ketiadaan notulensi saat itu karena agendanya hanya forum sharing biasa.

Selain itu, penyelenggaraan KM dengan mekanisme sidang sebetulnya tidak mencapai kuorum persetujuan dari DPM UB. Anggaran Rumah Tangga Lembaga Kedaulatan Mahasiswa (ART LKM) UB Pasal 16 ayat 2 menyebutkan, “Sidang Khusus diadakan bila diusulkan sekurang-kurangnya 1/3 anggota DPM UB”. Di dalam AD/ART LKM UB pula, tidak dijelaskan adanya jenis “sidang insidental” seperti undangan tidak resmi yang disebarluaskan.

Itu berarti perlu usul dari minimal empat anggota DPM UB agar KM bisa melaksanakan Sidang Khusus tersebut.

“Yang menyetujui atau sepakat kurang dari empat orang,” kata Wafi.

Kavling10 masih belum bisa memastikan siapa saja anggota DPM UB yang mengusulkan hal tersebut.

Presidium 1 Kongres Mahasiswa UB Muhammad Maulana Nasution menuturkan, agenda “sidang” yang dimaksud memang bermaksud untuk mengevaluasi jalannya Pemira UB 2020.

“Dari awal kita soundingnya pun sidang. Jadi misal malam hari itu ada yang menyampaikan bahwa ini lebih kepada evaluasi, ada masukan pun tetap diterima. Tapi tetap kita laksanakan mekanismenya dengan sidang,” jelasnya

UU Pemira 2020 Baru Disahkan Setelah Panitia Terbentuk

DPM UB sendiri memang baru mengesahkan UU Pemira 2020 pada 18 November, sekitar seminggu sebelum grand launching Pemira UB pada 24 November digelar. Meski begitu, UU Pemira, baik tahun 2020 maupun tahun 2019, tidak menjelaskan apakah proses pembentukan kepanitiaan harus menunggu pengesahan undang-undang.

Infografik: Priska

Saat dimintai konfirmasi terkait pembentukan panitia yang mendahului pengesahan UU Pemira, Imaduddin mengaku sejak tanggal 30 September 2020, DPM UB didesak oleh Panitia Rektorat untuk segera membentuk kepanitiaan.

“Di awal kita membentuk kepanitiaan terlebih dahulu dibanding membentuk UU Pemira. Karena kenapa? Karena panitia itu diminta dipercepat oleh rektorat. Saya dihubungi oleh rektorat secara langsung untuk segera membentuk kepanitiaan. Adapun target awal membentuk kepanitiaan 30 September. Kemudian 30 September itu kita tidak bisa memenuhi karena masih penjaringan aspirasi,” terang Imad, sapaan akrabnya.

Kemudian, kata Imad, DPM diberi tenggat waktu oleh rektorat untuk membentuk panitia paling lambat 24 Oktober. Karena terus didesak, akhirnya pada 22 Oktober, DPM memutuskan untuk membuka tender dan perekrutan panitia. Posisinya saat itu RUU Pemira 2020 tengah dalam pembahasan.

“Akhirnya sudah, saya minta pendapat teman-teman DPM UB semuanya, bagaimana kalau kita membuat panitia lebih dulu daripada mengesahkan undang-undang. Karena pembahasan undang-undang masih cukup panjang sebenarnya. Akhirnya kita bentuk panitia lebih dulu, karena memang disepakati semuanya pada saat itu. Saya sampaikan kembali, disepakati seluruh anggota DPM UB untuk membentuk panitia,” imbuhnya.

Ketua Komisi II Hukum dan Undang-Undang DPM UB Raden Suryo menilai secara historis panitia memang seharusnya baru bisa dibentuk setelah UU Pemira disahkan. Namun karena ada tuntutan dari rektorat untuk segera membentuk panitia, maka DPM memutuskan untuk membentuk panitia terlebih dahulu.

“Sebenarnya aturannya (pembentukan Panpel) sendiri itu belum diatur sah atau tidaknya. Karena di dalam DPM UB sendiri belum memiliki produk hukum peraturan pembentukan undang-undang. Memang secara historis dibentuk UU dulu baru dibentuk panitia. Tapi kemarin itu ada tuntutan dari rektorat untuk segera dibuat panitianya,” terangnya.

Muhammad Maulana Nasution selaku Presidium 1 Kongres Mahasiswa menyebutkan bahwa saat “sidang insidental” KM yang dibahas adalah substansi UU Pemira 2020 dan Surat Keputusan tentang pembentukan panitia Pemira UB 2020 yang dikeluarkan DPM. Menurutnya, saat itu anggota kongres mempertanyakan SK Panitia yang dibentuk menggunakan undang-undang lama tahun 2019.

“Itu (SK Panitia) menjadi hal yang kurang tepat. Sehingga perlu dilakukan pencabutan SK yang lama untuk digantikan kepada SK yang baru yang landasannya UU Pemira 2020,” ungkapnya.

Ia menjelaskan pelaksanaan Pemira bisa saja dihentikan sebab hal itu terkait dengan pencabutan SK mengenai panitia lama ke SK yang lebih baru. Meski pada akhirnya, DPM UB menyepakati tetap melanjutkan rangkaian pelaksanaan Pemira dengan beberapa pengulangan.

“Saya rasa bisa (memberhentikan Pemira, red). Karena ini terkait dengan pencabutan SK. Sehingga ketika SK itu dicabut, maka seharusnya rangkaian itu diulang kembali. Namun pada akhirnya kita, DPM UB, sepakat bahwa rangkaiannya tetap dilanjutkan walaupun hanya rangkaian yang terkait dengan pengambilan dan pengembalian formulir itu yang diulang,” jelasnya.

Hasil dari Kongres Mahasiswa pada malam itu sendiri cukup kontroversial, yaitu memutuskan untuk memberhentikan sementara rangkaian Pemira. Terbaru, Panpel Pemira sudah memberlakukan kembali perpanjangan pendaftaran hingga tanggal 22 Desember 2020.

Penulis: Zainal Mustofa
Editor: Abdi Rafi Akmal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.