Ilustrasi: Priska

MALANG-KAV.10 Unit Pemberdayaan Perempuan Progesif (P3) EM UB telah mengeluarkan Buku Pedoman Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk mengawal pelaksanaan PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru) tahun ini. Satu di antara poin penting di dalamnya yakni kerja sama dengan pihak kampus, baik itu di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas, sebagai pemberi sanksi.

“Respons dari pihak kampus sebenarnya mau kooperatif. Dalam artian siap untuk diajak kerja sama ketika nanti kita meneruskan laporan dan sebagainya,” ujar Kepala Unit P3 EM UB Karina Damayanti

Selain upaya kerja sama tersebut, P3 EM UB mengatakan belum ada bentuk kerja sama lain yang secara khusus berkaitan dengan hal tersebut. “Kami juga sudah menegaskan ke pihak kampus kalau P3 akan mengawal kasus ini, bahkan sampai ke fakultas,” tambahnya.

Presiden EM UB Muhammad Farhan Azis mengungkapkan bahwa kerjasama yang terjalin adalah konsekuensi dari adanya pedoman akademik yang berlaku di Universitas Brawijaya. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya secara teknis telah mengirimkan kasus dan buktinya ke rektorat.

“Rektorat sedang menindaklanjuti kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk ke depannya ataupun untuk menanggulangi secara retrospektif. Apalagi hingga hari ini belum ada payung hukum, dalam artian hanya berbentuk panduan yang bahkan tidak bersifat enforcement,” katanya senada dengan pernyataan P3 yang mengungkapkan tentang sulitnya pemberian sanksi akibat tidak adanya peraturan rektor yang mengatur.

Karina juga mengatakan telah menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam menangani kasus KBGO, di antaranya seluruh BEM Fakultas melalui lingkar PSDM serta DPM UB yang turut mengoordinasi DPM Fakultas. Harapannya, pihak-pihak ini bisa bersinergi mencegah kasus KBGO selama berlangsungnya PKKMB Fakultas.

Sementara itu, P3 EM UB juga turut membentuk tim Lekas Pulih untuk mendampingi penyintas. Tim ini bekerjasama dengan berbagai ahli di bidangnya untuk memberikan pendampingan.

“Jelas itu akan memiliki hubungan dengan psikolog, ahli hukum, dan semacamnya. Kan di UB sudah ada bagian konseling, itu untuk internal kampus. Namun, kita juga bekerjasama dengan WCC (Woman Crisis Centre), serta LBH yang mungkin bisa memperlancar proses kegiatan Lekas Pulih ini,” kata Farhan.

Di dalam Buku Pedoman KBGO dijelaskan bahwa segala bentuk aduan, baik itu mengetahui/mengalami bisa melapor ke akun Instagram @pemberdayaanperempuanub atau melalui surat elektronik. Selanjutnya, tim advokasi P3 EM UB akan menindaklanjutinya terlebih dahulu ke panitia bersangkutan, baru kemudian upaya tindak lanjut ke ranah universitas/fakultas/program studi terlapor.

Sanksi yang diterapkan akan mengikuti Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2020/2021. Pada Bab XV tentang Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa subbab Sanksi dijelaskan, “sanksi bagi pelanggar kode etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari Universitas”.

Sanksi akan diperoleh dari pimpinan fakultas masing-masing. Meski begitu, dalam subbab yang sama juga dijelaskan bahwa “rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik”.

Penulis: Adelia Firsty Hernanda
Editor: Abdi Rafi Akmal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.