Konferensi Pers Brawijaya Menggugat yang dilangsungkan via Zoom. Foto: Priska

MALANG-KAV.10 Mahasiswa Universitas Brawijaya melalui Eksekutif Mahasiswa (EM) UB mengeluarkan pernyataan sikap terhadap pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja pada Selasa (6/10) kemarin. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui Konferensi Pers Brawijaya Menggugat, dipaparkan beberapa alasan mengapa Omnibus Law Cipta Kerja dinilai bermasalah beserta sikap yang diambil mahasiswa UB.

“Ketika tahun ‘98 kita berpikir bahwasanya pergerakan mahasiswa yang terlalu politis sudah dikatakan basi, yang akan kembali lagi seperti sekarang, menjadi orde paling baru dan semacamnya. Yang pertama, ketika kita mahasiswa semakin apolitis dan tidak ada policy engagement, itu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap keserakahan penguasa,” ujar Presiden EM UB Farhan Azis.

Farhan juga menilai bahwa upaya yang dilakukan mahasiswa saat ini merupakan bentuk partisipasi yang tepat di bidang politik. Menurutnya, pengawalan setiap kebijakan diperlukan, termasuk dalam Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020 tersebut.

Dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan, seluruh elemen mahasiswa UB menyatakan:

  1. Mosi tidak percaya kepada Pemerintah dan DPR.
  2. Mengecam keras segala tindakan represif aparat selama proses demonstrasi dan penyampaian aspirasi publik.
  3. Seluruh elemen mahasiswa Universitas Brawijaya mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk terus melakukan perlawanan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja serta turut serta dalam mengawal dan memperjuangkan proses pembatalan UU tersebut melalui mekanisme Judicial Review.

Turun Ke Jalan

Lebih lanjut, dalam konferensi pers juga dipaparkan adanya rencana aksi dari mahasiswa UB yang akan dilakukan pada 8 Oktober mendatang. Aksi ini tersebar di beberapa daerah, di antaranya Surabaya, Solo, Malang, dan daerah Jabodetabek.

“Saya, Farhan, dari EM UB mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk bergerak, baik melalui media maupun secara fisik, terutama untuk di tanggal 8 Oktober 2020. Silakan di masing-masing daerah kita umumkan lagi lebih detailnya, termasuk terkait contact person di tiap daerah,” kata Farhan.

Nantinya, terdapat koordinator dari UB untuk aksi yang dilakukan di beberapa daerah yang telah disebutkan. Selain itu juga sudah diwadahi grup-grup Whatsapp yang disediakan untuk mengoordinasikan mahasiswa UB yang ikut aksi di tiap-tiap daerah.

Judicial review merupakan cara yang bisa ditempuh secara konstitusional. Tapi ketika kita hanya melakukan Judicial Review tanpa ada aksi, saya pikir itu merupakan perbuatan yang kurang maksimal. Karena kita harus menekankan kepada pemerintah bahwa hal ini merupakan hal yang penting,” ujar Gilang Al Farizki selaku Menteri Gerakan Kebijakan Eksternal EM UB.

Namun, menurut Gilang, konsolidasi masih terus berlanjut terkait bentuk aksi lain yang akan dilakukan. Meski begitu, sampai saat ini, mahasiswa di berbagai daerah sedang dalam proses menggodok rencana untuk menyuarakan aspirasi terkait pembatalan Omnibus Law Cipta Kerja.

Penulis: Priska Salsabiila
Editor: Ima Dini Shafira

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.