Barisan polisi di sebelah border massa aksi. Foto: Fira

MALANG-KAV.10 Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) beserta gabungan mahasiswa dan komponen lain dari Aliansi Malang Melawan menggelar aksi lanjutan tolak Omnibus Law pada Selasa (20/10). Ketua Komite Pusat SPBI, Andi Irfan, menilai aksi lanjutan ini diselenggarakan sebagai buntut kinerja Kepolisian yang tidak profesional pada Aksi Tolak Omnibus Law di depan gedung DPRD sebelumnya (8/10).

“Polisi tidak melakukan tindakan persuasif. Menghentikan proses dialog di lapangan dan justru mengurangi personil saat proses pengamanan (untuk mencegah adanya provokator, red) terjadi. Dampaknya adalah, seperti kita tahu, letusan di mana-mana,” terangnya saat tengah-tengah aksi berlangsung (20/10).

Andi mengonfirmasi, massa yang turun pada aksi kali ini berjumlah sekitar 1500 massa. Komponen massa tersebut, sebut Andi, terdiri dari buruh-buruh pabrik dan para mahasiswa yang berasal dari hampir seluruh Kota Malang.

Pihaknya juga mengingatkan para personil Kepolisian agar tetap menjalankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengamanan.

“Kalau mereka (Polisi, red) teguh, kalau mereka disiplin, kalau mereka profesional tidak akan ada kekerasan dan tidak akan ada kerusuhan” pungkasnya.

Ungkapan Andi terkait penyebab kerusuhan tempo lalu selaras dengan pernyataan Wahyu Ramadhan, koordinator lapangan Aliansi Malang Melawan (AMM). Menurutnya, kerusuhan pada aksi Tolak Omnibus Law sebelumnya (8/10) terjadi karena Kepolisian tidak menerapkan protokol keamanan yang seharusnya dalam pengendalian aksi.

“Jadi kalau ada teman-teman yang menyerukan perdamaian, kami menyatakan kami juga ingin damai. Kami tidak ada ingin kekerasan satupun,” tegasnya.

Wahyu menyebut hadirnya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dapat menggerus semua orang menjadi lebih miskin dan menggerus kesejahteraan masyarakat.

“Jadi kalau ada ormas aksi hari ini bilang soal perdamaian, kami ingin pastikan kami lebih ingin damai. Lebih dari yang mereka inginkan” tandasnya.

Dari pantauan lapangan, aksi Mosi Tidak Percaya tersebut sempat terpusat di perempatan Rajabali, sebelum pada sore hari massa menuju ke depan gedung DPRD Malang. Kepolisian dengan bantuan TNI mengerahkan 3000 personil dalam pengamanan aksi ini.

“Pasukan gabungan dari TNI Polisi sebanyak 3000 personil telah kami siapkan. Selain itu kami juga melakukan penyekatan massa aksi di batas-batas kota,” ungkap Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata, dilansir dari Jawa Pos Radar Malang pada Senin (19/10).

Personil pengamanan ini ditempatkan pada titik-titik strategis, diantaranya di perempatan Rajabali dan bundaran Tugu Malang.

Penulis: Zainal Mustofa
Editor: Priska Salsabiila

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.