Ilustrasi: Priska

Penulis: Nuril Zainal Fanani (Mahasiswa Fakultas Peternakan UB)

Belum habis masalah pembelajaran daring dan konyolnya kartu prakerja, lagi-lagi pemerintah mengeluarkan rancangan kebijakan lucu, yang sepertinya layak masuk season ke-sekian stand up comedy.

Saat diwawancara terkait kebijakan pelatihan militer pada mahasiswa, Wamenhan Pak Wahyu Trenggono berargumen, “Kita Jangan kalah dengan Korea Selatan yang mampu mengguncang dunia melalui budaya K-Pop. Jika dilihat dari sudut pertahanan itu cara mereka melalui industri kreatifnya mempengaruhi dunia. Indonesia harus bisa seperti itu karena kita punya seni dan budaya yang banyak.” Mamam, tuh!

Tapi tunggu sebentar, mon map nih pak. Otak saya belum sampai untuk mengorelasikan antara wajib militer dan industri kreatif. Atas dasar apa argumentasi itu ada? Bapak ingin Indonesia menandingi Korea Selatan? Dalam hal K-Pop, lagi. Jika kita intip sedikit, industri kreatif di sana didukung penuh oleh kebijakan pemerintahnya. Ada sebuah kebijakan bernama “Lima Tahun Rencana Pengembangan Budaya” yang menekankan kebijakan pada pengembangan industri budaya dan pemanfaatan sektor teknologi informasi (IT). Pemerintah Korea Selatan mendukung penuh perihal industri kreatif mereka. Ngga ada kaitannya tuh, dengan wajib militer.

Coba bandingkan dengan negeri tercinta ini. Di Indonesia sendiri, bagaimana dukungan pemerintah terhadap industri kreatif? Saya sudah obrak-abrik di google tetap saja tidak menemukan kebijakan mengenai hal ini. Dari perbandingan itu saja sudah terlihat bahwa tidak ada keseriusan dari pemerintah. Lha wong transparansi data untuk anggaran pengembangan industri kreatif saja hidden.

Ngomong-ngomong soal anggaran, pendanaan yang di anggarkan oleh pemerintah Korea Selatan bisa dibilang jor-joran, lur. Buktinya nih, pada tahun 2000 pemerintah Korea Selatan memperluas anggaran sektor budaya hingga mencapai 0,9 miliar dolar AS atau satu persen dari anggaran nasional untuk menunjang persebaran Hallyu (K-Pop) lebih sukses dan masif. Suksesnya sampai mendunia dan merasuk ke alam bawah sadar mbak-mbak army BTS.

Bahkan, pemerintah Korea Selatan menganggarkan hampir 5,2 miliar dolar AS untuk industri kreatif dan juga media, atau sekitar 1,4 persen dari total anggaran nasional. Ini bisa buat mbayari 838 kali lipat influencer itu tuh. Betewe, isunya, bahkan setelah tiga tahun berselang, angka itu kembali meningkat hingga 7,5 miliar dolar AS!

Sementara itu, di Indonesia boro-boro ada dukungan anggaran yang besar. Mau cari tahu rencana anggaran untuk industri kreatif saja susahnya sudah seperti mengharap dapat jodoh dengan Chelsea islan. Hampir mustahil. Yang jelas, tidak ada transparansi dana mengenai berapa nominal yang telah dikeluarkan pemerintah untuk medukung industri kreatif ini. Mana bisa industri kreatif berkembang bahkan menyamai Korea Selatan jika dari segi pendanaan saja pemerintah belum menganggarkannya?

Butuh bukti ? Nih saya kasih pernyataan dari Bu Mentri Keuangan tentang dana tetap atau pagu bagi industri kreatif Indonesia. Bu Menkeu bilang bahwa, “… di tahun 2019 memang tidak ada (dana abadi/pagu), tapi di tahun 2020 mungkin ada.” Masih mungkin lho, cuy. Sudah seperti nembak gebetan, mungkin ditolak, mungkin juga diterima jadi teman saja. Hehe.

Tidak hanya itu saja lho, mari kita bandingkan dengan lembaga yang menaungi bidang industri kreatif. Pemerintah Korea Selatan mempunyai badan pemerintah yang langsung menaungi Hallyu (K-Pop), yaitu Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan (MCST) yang terdiri dari KOCCA, KOFICE, dan KTO. Di mana ada tugas pokok bagi lembaga-lembaga tersebut yang mendukung industri kreatif disana.

Sedikit rincian tentang apa saja sih tugas dari masing-masing lembaga di atas, nih. Pertama ada KOCCA atau Korea Creative Content Agency yang memimpin kemajuan konten kreatif Korea Selatan, baik dalam maupun luar negeri. Kemudian yang kedua, KOFICE atau Korea Foundation for International Cultural Exchange, merupakan badan pemerintah yang menjalankan misi pertukaran budaya dan akademik. Bahkan Hallyu (K-Pop) disini menjadi perhatian khusus bagi lembaga ini. Terakhir adalah KTO atau Korean Tourism Organization yang bertanggung jawab atas pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang berdampak langsung terhadap devisa negara dalam hal pariwisata. Ruang lingkup KTO sangat luas karena atraksi wisata yang mereka kerjakan merupakan atraksi yang sudah dikenal atau yang akan diperkenalkan dalam konten Hallyu yang meliputi drama, game, hingga musik.

Jika kita bandingkan dengan Indonesia, perbandingannya sudah seperti langit dan remah-remah gorengan. Lembaga yang menaungi industri kreatif di negeri ini hanya dan hanya the only one  Badan Ekonomi Kreatif aka BEKRAF (jeng jeng) yang di bentuk pada tahun 2015 lalu. Masih belia, lur. Kalau  masuk taman hiburan masih dapat potongan tiket.

Tugas pokok dari BEKRAF adalah membantu presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Dalam menjalankan tugasnya, BEKRAF menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Dilihat dari tugas pokoknya saja sudah jelas bahwa tugasnya hanya membantu presiden. Tidak ada tuh kewenangan khusus atau tanggung jawab khusus untuk memajukan industri ekonomi kreatif di Indonesia. Tapi nih, lagi-lagi anggaran BEKRAF juga gaib. Tidak ada transparansinya ke masyarakat.

Dari perbandingan ketiga aspek diatas, yaitu kebijakan, pendanaan, serta lembaga yang menaunginya, pemerintah Indonesia masih belum mampu untuk memajukan, mengembangkan, mendukung, bahkan menyamai Korea Selatan dalam hal Industri kreatif. Lalu apa dasar bapak Wamenhan bisa demikian optimis dengan argumennya di atas?

Lha wong pekerja seni lokal dan industri kreatif saja masih banyak yang megap-megap, bagaimana mau menandingi Korea Selatan? Dengan menerapkan wajib militer pada mahasiswa? Wkwkwk. Saya harap ini hanya lawakan, sih. Di tengah ketimpangan ekonomi, pendidikan yang belum optimal, dan permasalahan-permasalahan lainnya yang masih menjadi PR bagi pemangku kebijakan negeri ini, lawakan seperti itu sih terasa perih, pak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.