Ilustrasi: Zen

Penulis: Zainal Mustofa

Ada-ada saja di masa pandemi ini. Selain pernah dikagetkan dengan “berita kiamat”, kini kita dikejutkan oleh satu fenomena musiman. Ya, merebaknya pesepeda atau lazim disebut gowes, seketika membanjiri jalan raya.

Pagi, sore, senja, bahkan malam tak sulit untuk kita temui para pesepeda ini. Bahkan di kota-kota besar, seperti Surabaya, pesepeda justru ramai di sepertiga malam.

Mungkin karena sibuknya lalu lintas kota sampai para pesepeda kesulitan menemukan waktu lengang untuk menunaikan aktivitasnya. Jadi, akan benar saja ungkapan “kutikung kau disepertiga malamku” ditikung bukan dengan tahajud tentunya, tapi dengan polygon. Riya, riya, riya!

Perlu diketahui, layaknya tren minuman dalgona dan es kepal, di Indonesia gowes diprediksi tidak akan mampu bertahan lama. Bukan tren yang buruk memang, tapi jika gowes ini dirasa semakin tidak viral, bukan tidak mungkin ia akan dilupakan.

Soal ini kita tak perlu kaget, entah mentalitas apa yang cocok untuk menggambarkan orang Indonesia ini.

Bagi para pesepeda, kegiatan bersepeda sangat bermanfaat bagi kesehatan, di samping (mumpung) mengikuti tren sekaligus memenuhi eksistensi maupun psikologis, dunia maya. Bagi para pedagang sepeda, tren ini menjadi sangat berkah bagi mereka dimana banyak keuntungan yang dapat mereka raup.

Bagi para pengkritik pesepeda, hadirnya tren ini dirasa meresahkan. Selain karena seringnya mengganggu lalu lintas, tren sepeda ini menunjukkan adanya jurang kecemburuan sosial yang pelik.

Kesenjangan antar masyarakat pro dan kontra pesepeda adalah satu dari sekian konflik horizontal yang negara seolah-olah “tidak niat” bertanggung jawab untuk menemukan solusinya. Tidak ada langkah konkrit dari negara untuk memperkecil ketimpangan antara si kaya dan si miskin hingga muncul kecemburuan sosial.

Begitupun dari segi kebijakan, dalam konteks olahraga bersepeda, fasilitas publik yang negara berikan tidak benar-benar menunjang kebutuhan masyarakat. Hasilnya, banyak masyarakat yang tidak tahu-menahu hanya menyalahkan pesepeda karena mengganggu jalannya lalu lintas.

Padahal jika merujuk pada UU Nomor 3 tahun 2005 sebagai policy outcome di bidang keolahragaan, ada tiga prinsip fasilitas olahraga public, yaitu murah, mudah, dan massal. Sekarang ini, jalan raya sebagai salah satu fasilitas publik dapat dinikmati secara gratis.

Memakai jalan raya pun mudah, tidak perlu perizinan dan banyak juga digunakan masyarakat (massal). Tapi apakah jalan raya yang dibangun pemerintah kita untuk kepentingan pesepeda?

Rasanya tidak! Infrastruktur kita terlampau diskriminatif terhadap para pesepeda dan mungkin begitupun pada olahraga lain selain sepeda.

Kamu dilahirkan mempunyai bakat luar biasa di bidang angkat besi misal, dan kamu ingin menjadi worldclass weightlifter. Tetapi negara tidak memberimu fasilitas yang layak untuk mencapai semuanya itu.

Alhasil kamu hanya mengisi latihanmu dengan angkat karung beras di pasar. Setelah melihat uang hasil angkat beras yang lebih realistis, akhirnya kamu memilih menjadi wiraswasta saja.

Ah, kira-kira begitulah plot twist kebanyakan olahragawan di negara ini. Kalaupun mau mujur sedikit pindahlah ke negeri seberang yang pengembangan olahraganya bagus, itupun kalau kamu siap dibilang penghianat bangsa.

Andai saja negara mau sedikit melek, membangun fasilitas olahraga publik sebagai wujud nyata mendukung partisipasi olahraga masyarakat maka akan dirasa lebih komprehensif. Sayangnya, pemerintah kita terlalu terpaku pada olahraga prestasi.

Ingat, soal prestasi kita serahkan saja pada federasi. Kemenpora maupun Komisi X DPR RI harusnya lebih concern ke sport policy, bagaimana meningkatkan minat masyarakat dalam berolahraga, bukan ke teknis-teknis olahraga atau prestasinya saja. Toh maklum, Kemenpora kita dari kalangan partai.

Dalam undang-undang setidaknya ada tiga fungsi olahraga nasional kita yaitu olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi. Tak usahlah kita ngomongin olahraga pendidikan, orang selama ini di level sekolah dasar saja mata pelajaran olahraga hanya dijadikan formalitas belaka.

Pun olahraga rekreasi, masyarakat sendiri lah yang harus memiliki kesadaran lebih untuk berolahraga, kesadaran untuk hidup sehat. Dan lagi terdapat korelasi yang kuat antara tingkat kesadaran masyarakat berolahraga dengan infrastruktur publik yang disediakan.

Bahkan di negara-negara maju,  pengembangan olahraga tidak melulu di bidang prestasi, pendidikan, dan rekreasi saja. Kementerian olahraga di Inggris misal, mulai menjadikan olahraga sebagai sarana economic development dan social inclusion.

Banyak negara di Benua Eropa, menjadikan olahraga sebagai sarana untuk tackling isu-isu rasial. Pride (rasa bangga)sebagai outcome dari olahraga prestasi ini memang penting, apalagi di negara nasionalis akut, ckaaakk.

Tapi hal tersebut hanya bersifat temporary atau sementara. Mereka para atlet yang berprestasi mungkin dapat membuat masyarakat punya hasrat lebih untuk berolahraga. Tapi lagi-lagi, it always starts with public sport facility.

Wahai bapak-bapak di atas sana, untuk kepentingan kesehatan masyarakat mohon jangan pakai logika kapitalis anda. Membangun lapangan publik, fitness gratis, lintasan khusus pesepeda dan fasilitas olahraga lain tidak akan akan membuat negara merugi.

Kalaupun rugi, kerugian terburuk adalah masyarakat dapat merasakan pola hidup sehat berkat infrastruktur yang anda bangun. Teruslah bermimpi untuk itikad baik negara, kawan.

Dengan pembangunan fasilitas olahraga yang layak dan berdasarkan prinsip pada UU Nomor 3 tahun 2005, dengan semangat membangun partisipasi masyarakat di bidang olahraga, tidaklah sulit menemukan atlet-atlet berbakat.

Infrastruktur yang ada di benak para bapak-bapak ini mungkin hanyalah industri, tol-tol, tol, dan kon***. Padahal bagaimanapun, kesehatan masyarakat secara komprehensif adalah investasi yang bagus juga.

Amerika saja, negara maju dengan segala infrastrukturnya yang juga sering menjuarai olimpiade internasional lho, tidak menjadikannya negara paling sehat. Banyak warganya justru terjerat obesitas dan diabetes yang tak lain disebabkan oleh pola hidup tak sehat.

So, jika ada orang bilang “membangun infrastruktur adalah membangun peradaban” Hee, peradaban sing endi, cok? Peradaban e bhaskara ta? Haess, kesel aing.

Jadi tak sederhanakan saja, sebenarnya dalam piramida olahraga ada tiga tingkatan olahragawan. Yang pertama adalah level grassroots (masyarakat bawah berolahraga) sebagai pondasinya, semakin banyak masyarakat berolahraga semakin bagus.

Kemudian naik level kompetitif di mana kemampuan berolahraga semakin di asah. Puncaknya akan menghasilkan atlet elit yang bukan tidak mungkin akan meraih banyak prestasi.

Tapi baru pondasi saja kita keteteran, fasilitas yang tidak memadai malah membuat konflik horizontal dan oleh para pemangku kebijakan semua diatur dalam jangka pendek.

Maka ngga usah berharap olahraga kita berprestasi, bisa berolahraga layak saja dah syukur. Pantes di Indonesia indomie goreng laku keras, sukanya instan sih, hehe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.