Foto: BBC Indonesia

MALANG-KAV.10 Kabar adanya pendidikan militer untuk mahasiswa santer mencuat setidaknya sejak dua minggu ke belakang. Pembahasan mengenai hal ini pertama kali muncul dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 26 september tahun lalu yang membahas mengenai Rancangan Undang-Undang PSDN (Pengelolaan Sumber Daya Nasional).

Terkait penerapan pendidikan militer, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UB Rizqy Bachtiar mengatakan bahwa belum ada pembahasan di ranah fakultas maupun kampus. Hal ini diungkapkan Rizqi saat diwawancara oleh awak Kavling10 pada Sabtu, (29/8).

“Justru yang dibahas dan mulai di-rigid-kan adalah mengenai Kampus Merdeka. Walaupun secara sistem (pendidikan militer, Red) kurang lebih mirip-mirip dengan Kampus Merdeka. Jadi kita (kampus, Red) bebas memilih ada tidaknya,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Jurusan Sosiologi FISIP UB Annif Fatma juga mengaku masih belum memahami penerapan program pendidikan militer dan pemasukannya ke dalam hitungan SKS nantinya.

“Belum jelas juga evaluasi capaian pembelajarannya. Perlu diingat bahwa proses belajar mengajar dan outcomenya juga dipengaruhi oleh banyak hal,” tambah Annif.

Wacana Wajib Militer dari Kemenhan

Dikutip dari CNN Indonesia, Wakil Menteri Kementrian Pertahanan (Kemenhan) Sakti Wahyu Trenggono (18/8) mengatakan, “Nanti, dalam satu semester mereka bisa ikut pendidikan militer, nilainya dimasukkan ke dalam SKS (Satuan Kredit Semester) yang diambil. Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan.”

Ia juga menjelaskan, dalam hal ini Kemenhan akan bekerja sama dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), khususnya berkenaan dengan Program Kampus Merdeka. Menurutnya, pendidikan militer dimaksudkan sebagai wujud dari pelaksanaan program Bela Negara yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan.

Rencananya, program ini akan ditawarkan di kampus-kampus untuk dijadikan sebagai salah satu mata kuliah pilihan.

Dilansir dari TEMPO.CO, Mendikbud Nadiem Makarim mengaku tidak ada bahasan mengenai pendidikan militer dalam diskusinya dengan Kemenhan. Pembahasan hanya terkait program Kampus Merdeka, di mana mahasiswa mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan minat masing-masing dan tidak ada paksaan tertentu.

“Kalau ingin, misalnya, mengikuti pelatihan perwira atau leadership military, intelijen atau pelatihan lainnya selama satu semester, ya itu baik. Begitu opini saya. Tapi, enggak pernah ada diskusi soal wamil. Saya belum mengetahui isu itu dan tentunya belum mengambil keputusan apapun,” ujar Nadiem.

Tanggapan Dosen dan Mahasiswa

Menanggapi isu ini, Rizqy mempertanyakan tujuan konkret dari wacana pendidikan militer milik Kemenhan. Ia meragukan bahwa ke depannya Indonesia akan terlibat dalam perang yang melibatkan kontak fisik.

“Kalau misalnya untuk semakin meningkatkan nasionalisme, kita sudah dari PAUD sampai kuliah. Itu mata kuliah dan mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan itu sudah diberikan secara konsisten,” ujar Rizqy.

Tanggapan lain juga datang dari mahasiswa jurusan Ilmu Politik UB 2019, Kelvin Argo Beni. Ia mengaku tidak setuju dengan wacana pendidikan militer bagi mahasiswa. Menurutnya, bela negara melalui pendekatan militer tidak relevan untuk diterapkan di kampus.

“Pendekatan militer adalah pendekatan yang satu komando, dan itu kurang tepat kalau diterapkan di kampus, karena budaya di kampus kan berbeda dengan budaya militer,” ungkap Kelvin lebih jelas.

Penulis: Hamim Maulana, Ranti Fadilah
Editor: Priska Salsabiila

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.