Siswa/i SDN Banjaran VI Kediri, Jawa Timur, dengan menggunakan masker mulai kembali bersekolah, Senin (17/2). Siswa/i ini menggunakan masker demi mencegah terkena Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Sumber: RepublikaOnline

Penulis: Lydia Wahyuni

Di beberapa daerah, tingkat penularan virus corona mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan, berdasarkan informasi dari media daring nasional – yang kini diperbincangkan orang – banyak daerah yang mulai menjadi zona hijau.

Beberapa sekolah yang berada pada wilayah berstatus zona hijau ini disebutkan mencoba melakukan sekolah tatap muka. Ada empat syarat agar sekolah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Empat syarat tersebut, yakni sekolah harus berada di zona hijau, harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah, sekolah siap dalam penerapan protokol kesehatan, dan mendapatkan persetujuan dari para orangtua siswa.

Namun, status Indonesia sebagai negara yang berpenduduk padat memungkinkan banyakhal buruk bisa terjadi. Penerapan kebijakan sekolah tatap muka justru menjadi bumerang bagi para pelajar maupun guru.

Klaster sekolah muncul di sejumlah wilayah di Jawa Tengah saat pandemi COVID-19 baru-baru ini, yakni di Tegal, Pati, dan Rembang. Pada salah satu pesantren di Pati, sekitar 35 santri terkonfirmasi positif COVID-19 usai menjalani swab test.  

Kemudian, di Kabupaten Tegal, salah satu siswa dinyatakan positif COVID-19 dan 29 orang di SD Bogares Kidul 02, Kecamatan Pangkah diduga pernah melakukankontak erat dengan pasien.

Pada kenyataannya, virus corona masih bisa menyebar di wilayah zona hijau. Penerapan protokol kesehatan yang tidak ketat akan semakin meningkatkan kemungkinan terjadinya penularan.

Apalagi virus ini memang diketahui memiliki daya sebar yang tinggi antara manusia satu dengan lainnya. Belum lagi dengan adanya perkumpulan di suatu sekolah sangat sulit menerapkan physical distancing.

Banyak bertemu dengan orang yang berbeda juga tidak menjadikan aman. Jika satu orang terjangkit, maka akan meluas ke yang lainnya.

Setop Sekolah Tatap Muka

Kemunculan klaster baru virus corona harus segera dicegah karena jika terlambat, akan semakin banyak memakan korban. Cara yang paling utama, yaitu dengan menghentikan sekolah tatap muka dan tetap menjadikannya sebagai sekolah daring.

Persentase anak-anak kurang dari 18 tahun yang terpapar COVID-19 pada Bulan Juli lalu sebanyak 8,6% dirawat, 8,3% sembuh, dan 1,6% meninggal. Beberapa sekolah yang menerapkan tatap muka memang melakukan protokol kesehatan. Namun, hal itu bukan menjadi acuan pasti. Contoh kecilnya, seseorang malas dengan aturan yang ada.

Dilansir dari liputan6.com, seorang narasumber yang diwawancarai mengatakan jika memakai masker membuat tidak nyaman dan pengap sekalipun banyak model yang bagus. Bahkan juga ada yang menganggap itu merepotkan dan dirinya merasa sehat-sehat saja meski tidak memakai masker.

Sayangnya, belum ada tindakan tegas terkait pelanggaran protokol COVID-19, hanya sebatas teguran kecil lalu dibiarkan. Padahal jika diamati dengan saksama, banyak pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan sekitar kita.

Ketika hal seperti ini saja tidak ketat, bukan tidak mungkin jika anak-anak mudah terkena paparan virus ini. Beberapa orang yang menyebutkan sekolah daring kurang efektif, tidak bisa dijadikanpatokan.

Resiko terkena paparan virus lebih mengerikan dibandingkan dengan kelemahan dalam proses belajar mengajar. Lebih baik kesulitan dalam belajar daripada harus memakan ribuan nyawa.

Apalagi nyawa itu menyangkut generasi muda yang penting untuk membawa Indonesia kedepannya nanti. Lagipula, kesulitan belajar pun masih bisa diatasi daripada kehilangan nyawa.

Sudah banyak nyawa berguguran sejak virus ini melanda tidak bisa didiamkan begitu saja. Hal yang harus dilakukan adalah mengenai sebuah inovasi. Misalnya melalui inovasi yang dilakukan pemerintah.

Bantuan Pemerintah

Inovasi pemerintah ini berkaitan dengan pemberian alat pembelajaran daring beserta bantuan kuota agar memudahkan murid yang selama ini tidak memiliki gawai ataupun kekurangan biaya untuk membeli kuota.

Jika untuk memberikan bantuan sosial kepadapekerja swasta saja bisa, mengapa untuk pelajar tidak? Harusnya segera dibahas, mengingat kualitas pelajar sangat penting untuk menentukan generasi selanjutnya.

Jika pelajar untuk mengenyam pendidikan saja susah, bagaimana nantinya kelak? Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara.

Apalagi,pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya.

Baru-baru ini, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) merilis data siswa dan guru positif COVID-19, baik di lingkungan sekolah maupun pesantren. Melihat data yang ada, FSGI berkomentar jika itu dapat mengancam kesehatan dan keselamatan warga sekolah.

FSGI juga menyebutkan bahwa pembelajaran tatap muka tidak akan optimal ketika pembatasan-pembatasan di lingkungan sekolah terjadi. Kesannya seperti setengah-setengah atau nanggung banget.

Untuk itu, pemerintah harus mengusahakan pembelajaran secara daring agar klaster baru COVID-19 tidak terus bermunculan. Belum diketahui pasti, kapan pandemi ini berakhir.

Menurut Bill Gates, pandemi diperkirakan berakhir ketika memasuki akhir tahun 2021. Lamanyapandemi inibukan berarti membuat kitatidak produktif. Lantas, menilik soal produktivitas civitas akademika, jika melihat realitas-realitas yang ada seharusnya tetap bisa produktif tanpa melalui tatap muka.

Tinggal kebijakan saja yang berbicara. Mau sekolah daring dengan resiko terpapar virus rendah, atau sekolah tatap muka dengan virus yang semakin merajalela?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.