Massa aksi dari Aliansi Malang Menolak Omnibus Law sedang berorasi di depan Balai Kota Malang, Jumat (14/8) pagi. Foto: Gemilang

MALANG-KAV.10 Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Malang yang tergabung dalam Aliansi Malang Menolak Omnibus Law kembali menggelar aksi di depan Balai Kota Malang, Jumat (14/8) pagi. Pada aksi kali ini, massa aksi dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

RUU Cipta Kerja belakangan ini memang sedang dikebut pembahasannya oleh DPR RI. Pembahasannya menjadi polemik di kalangan masyarakat, lantaran isinya berpotensi memberikan dampak buruk pada sejumlah sektor.

“Sesuai dengan kajian kami, paling tidak ada tiga sektor yang akan merugikan masyarakat secara umum. Pertama di aspek ketenagakerjaan, kedua di aspek pendidikan, dan ketiga itu di aspek lingkungan,” ucap Humas aksi Roni Versal.

Dari sektor ketenagakerjaan, ia menyoroti tentang upah bagi pekerja. Menurutnya, para pekerja harus diberi jaminan mendapat upah yang layak.

Roni menjelaskan bahwa RUU Cipta Kerja juga bisa mendera sektor pendidikan. Ia mengkhawatirkan nantinya ketika perundangan tersebut disahkan, maka pendidikan hanya akan mencari keuntungan semata.

“Kita tahu bahwa pendidikan ini sering dikomersialisasi. Kalau omnibus law (RUU Cipta Kerja) ini disahkan, bentuk sistem pendidikan kita yang awalnya nirlaba, maka ketika disahkan sifat nirlaba itu akan dihilangkan,” jelasnya.

“Kemudian untuk lingkungan, masalah AMDAL ini sudah dikesampingkan,” sambungnya.

Aksi berakhir sekitar pukul 10.30 WIB. Massa aksi yang terdiri dari IMM Malang Raya, BEM Malang Raya, Pembebasan, Senat UMM, BEM UMM, BEM UNISMA, BEM Polinema, BEM UKWK, dan Komitas Seni Merah ini kemudian berangsur-angsur meninggalkan tempat aksi.

Sebelum mengakhiri aksi pada pagi itu, massa aksi mengeluarkan pernyataan sikap, yaitu “Tolak Omnibus Law dan Wujudkan Kedaulatan Ekonomi Politik Rakyat”. Pernyataan sikap tersebut terbagi menjadi beberapa poin tuntutan, di antaranya:

1. Tolak politik upah murah, serta wujudkan upah layak nasional

2. Berikan hak normatif buruh, serta jaminan sosial kesehatan

3. Hentikan sistem kerja kontrak dan outsourcing

4.Tolak komersialisasi pendidikan dan wujudkan pendidikan bervisi kerakyatan

5. Hentikan eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan hidup, serta kembalikan sanksi pidana dan ganti rugi kepala pelaku usaha

6. Wujudkan kebebasan berserikat, berkumpul, berorganisasi, dan menyatakan pendapat bagi rakyat.

Sementara itu, dilansir dari Era.id, pembahasan RUU Cipta Kerja oleh DPR RI dikabar akan segera rampung. DPR RI memprediksi RUU yang masih terus mendapat penolakan oleh berbagai elemen masyarakat akan disahkan sekitar bulan Oktober.

Panita Kerja (Panja) sudah menyelesaikan lebih dari 6.000 daftar inventaris masalah (DIM) yang dibahas bersama perwakilan buruh dan pakar.

“Sudah 75 persen. Karena kurang lebih dari 8.000 DIM sudah diselesaikan sekitar 6.200 DIM,” ungkap Anggota Panja DPR RI Hendrawan Supratikno.

Penulis: Abdi Rafi Akmal
Editor: Ivan Yusuf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.