Ilustrasi: Priska

Penulis: Rinto Leonardo Siahaan

Kondisi pandemi mendorong beberapa gerakan mahasiswa, atau desakan mahasiswa ke ranah sosial media. Desakan tersebut bermacam-macam, mulai dari permintaan mendapatkan kuota untuk belajar online, bantuan logistik atau konsumsi bagi mahasiswa, sampai pada subsidi pendidikan (Pemotongan dan penurunan biaya kuliah). Hal itu dapat kita lihat, semisal dari Twitter muncul berbagai hastag yang mencapai ribuan, seperti #UndipKokJahatSih, #BebaskanUKTUNY, #UNSBohong, dan lain semacamnya. Bahkan, di dalam kampus sendiri, Brawijaya tercinta mendapatkan desakan dari mahasiswa. Munculnya #AmarahBrawijaya, #UBPelit, sampai pada #AmarahBrawijaya2 harusnya menjadi pertimbangan bagi pihak kampus, untuk dapat mengeluarkan kebijakan yang meringankan mahasiswa.

Berangkat dari Pasal 76 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah dan Perguruan Tinggi dapat memberi “bantuan” atau “pembebasan” biaya pendidikan kepada mahasiswa, dalam rangka pemenuhan hak mahasiswa. Maka, kampus seharusnya dapat memberikan subsidi atas biaya pendidikan, baik lewat bantuan atau pembebasan biaya pendidikan tersebut. Lewat penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, pasal 76 Ayat (2) huruf b dijelaskan bahwa “bantuan” adalah dukungan biaya pendidikan kepada Mahasiswa (tanpa terkecuali stratanya), berdasarkan pertimbangan utama yaitu keterbatasan kemampuan ekonomi. Dalam kondisi pandemi ini, maka kondisi ekonomi seseorang dapat diperburuk oleh pengaruh pandemi itu sendiri.

Perbedaan kondisi, sebelum dan ketika adanya pandemi harusnya menjadi pertimbangan prioritas kampus hari ini, dalam membuat kebijakan yang pro mahasiswa. Seharusnya dalam kondisi seperti ini, idealnya Universitas Brawijaya dapat menunjukkan good will kepada Mahasiswa terdampak Covid-19, tak hanya S1, termasuk juga Pascasarjana. Sebagaimana sewaktu terjadinya Bencana Nasional di Palu, pihak UB dengan senang hati mengratiskan kuliah kepada mahasiswa terdampak (lihat UM dan UB Gratiskan Biaya Kuliah 10 Mahasiswa Korban Gempa dan Tsunami Palu dan Tunggu Untad Pulih, UB Buka Program Kuliah Gratis untuk Mahasiswa Palu). Berangkat dari hal tersebut, idealnya pihak kampus dapat menjalankan kebijakan tersebut kepada Mahasiswa UB sendiri, dan menunjukkan niat baik UB sebagai kampus yang pro mahasiswa, bukan pro komersialsiasi pendidikan.

Urusan pemenuhan hak atas pendidikan, khususnya di masa pandemi harusnya tanggung jawab pemerintah. Sebagaimana Pasal 31 Ayat (1) yang menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Maka, secara eksplisit pasal ini menyatakan bahawa tanpa terkecuali, setiap warga negara berhak atas pendidikan. Sebagaimana juga Pasal 14 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menjelaskan bahwa pendidikan tinggi adalah bagian dari jenjang pendidikan formal. Maka, konsekuensinya adalah pemberian dan jaminan atas akses pendidikan dalam ranah pendidikan tinggi.[1]

Namun, akibat pergeseran wewenang karena otonomi kampus dan komersialisasi pendidikan, maka wewenang diberikan penuh kepada pimpinan universitas (lihat Menelisik Komersialisasi Pendidikan: Sebuah Pengantar Memahami Asal Usul dan Dampaknya dan Globalisasi, Hegemoni, dan Tanggung Jawab Negara Studi Kasus: Pengaruh Globalisasi terhadap Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia Skripsi: Rizky Adhyaksa). Dalam kondisi seperti ini, wajar kemudian mahasiswa menyuarakan keresahannya melalui hashtag #NadiemManaMahasiswaMerana. Lewat hashtag #NadiemManaMahasiswaMerana, seharusnya pemerintah dapat memberikan kebijakan pro mahasiswa dengan cepat, dan bukan menyewa BuzzerRp untuk memberikan wacana tandingan lewat #NadiemMendengar. Hal ini berhubungan dengan bagaimana pemerintah merespon keresahan dan keluhan dari berbagai pihak, khususnya terkait permasalahan UKT.

Kita tahu lambatnya respons menteri, bahkan tidak munculnya beliau menjadi salah satu yang perlu dievaluasi. Pemerintah lewan Kemendikbud harusnya dapat menyelesaikan hal ini, bukan hanya memberikan Informasi Media pada 3 Juni 2020 berjudul “Dukung Mahasiswa Tetap Bisa Kuliah, Kemendikbud Pastikan Tidak Ada Kenaikan UKT”, yang tidak memiliki kekuatan hukum. Edaran Kemendibud tersebut juga tidak menyelesaikan permasalahan UKT. Bahkan, dalam wawancara dengan Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan, yang membawahi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan hanya melempar permasalahan itu kepada Kemendikbud.

Oooh itu urusannya Pak Mendikbud itu … Iya, tapi kan itu sudah teknis, saya kan kordinator … Saya kira apa yang akan diambil keputusan oleh Mendikbud pasti sudah dipertimbangkan dengan matang, ya?”[2]

Memang tupoksi pembuatan kewajiban terkait UKT adalah milik Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, namun jika responnya lambat, dan Menteri Nadiem tak kunjung muncul ke Publik, untuk menyelesaikan masalah UKT ini, lantas bagaimana? Maka, penting kemudian peran Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sebagaimana peran dan fungsi Kemenko PMK adalah melakukan koordinasi, pengawasan, sinkronisasi, pengendalian, dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenko PMK.[3]

Mari kita geser sejenak peran pemerintah, dan fokus ke peran kampus, sebagaimana peran kampus yang dapat memberikan bantuan dan pembebasan biaya pendidikan. Oleh karenanya, kampus harusnya dapat memakai dasar hukum Pasal 76 Ayat (2) huruf b Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebagai landasan untuk memberikan “bantuan” dan “pembebasan” biaya pendidikan kepada mahasiswa. Di sisi lain, kebijakan tersebut sudah dilakukan oleh pihak kampus di tiap semester, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan “Penurunan dan Penundaan UKT atau biaya pendidikan”.

Permasalahannya adalah kebijakan itu adalah kebijakan tiap semester yang dilakukan, sebelum terjadinya pandemi, dan kondisi saat ini harusnya mendorong pembuatan kebijakan baru, terkait bantuan dan pembebasan biaya pendidikan kepada mahasiswa. Dengan memakai logika dasar pada sebuah fakultas sebelum pandemi muncul, jumlah sekali permintaan penundaan dan penundaan sebesar 200-300 mahasiswa, maka ketika pandemi jumlahnya akan meningkat, karena dorongan pandemi sebagai kondisi yang memperparah kondisi ekonomi mahasiswa. Maka, kampus harus dapat mengakomodasi lonjakan permintaan tersebut nantinya.

Namun, jika kampus hanya mengeluarkan kebijakan yang sama, dalam menanggapi pandemi ini terkait UKT, lantas apa bedanya dengan kebijakan yang dikeluarkan sebelum pandemi terjadi? Kita mungkin belum lupa bahwa Maret lalu, kampus mengeluarkan kebijakan kenaikan UKT untuk mahasiswa baru angkatan 2020, yang kemudian direspon dengan penarikan kembali kebijakan tersebut, akibat dari gejolak mahasiswa yang ada. Apa dibutuhkan kembali gejolak mahasiswa, agar kampus mengeluarkan bantuan dan pembebasan biaya pendidikan terhadap mahasiswa? Tentu tidak segampang itu, mengingat #AmarahBrawijaya waktu itu, kampus merespon dengan memberikan kuota, itupun ketika mahasiswa sudah tidak melakukan Proses Belajar Mengajar (PBM), melainkan saat UAS dimulai.

Kondisi ini harusnya mendorong pihak kampus untuk melakukan beberapa hal. Pertama, UB sebagai kampus penerima penghargaan keterbukaan informasi publik, dapat memberikan transparansi data terkait penggunaan anggaran tahun ini, khususnya saat terjadinya pandemi ini. Hal ini penting kemudian dilakukan, mengingat laporan keuangan UB sampai saat ini tidak detail menjelaskan alokasi dana yang digunakan, dan bagaimana penggunaan dana UB di saat terjadinya pandemi ini. Misalnya pada Laporan Keuangan tahun 2017, pendapatan UB dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (UKT adalah bagian dari PNBP) adalah sebesar Rp. 955.250.625.939, dengan pengeluaran atas Belanja Negara sebesar Rp. 1.386.243.775.096.[4] sedangkan untuk tahun 2018, pendapatan UB dari PNBP sebesar Rp. 990.847.042.282, dengan dengan pengeluaran atas Belanjar Negara sebesar Rp. 1.396.629.320.570.[5]

Dari data tersebut, tidak banyak data rigid atau detail yang dapat kita ketahui, terkait pengeluaran dan pemakaian dana tersebut. Hal tersebut dikarenakan format yang disusun oleh pihak kampus menggolongkan pengeluaran ke pos-pos umum. Semisal, biaya pembelian a, b, dan c yang dapat kita ketahui akan digolongkan kedalam satu pengeluaran, dengan nama “Pembelian Peralatan TA 2017/2018” misalnya. Di sisi lain, hal tersebut tidak menjelaskan kepada publik secara pasti penggunaan operasional tersebut. Padahal, hal tersebut juga penting, yang nantinya dapat digunakan dalam perencanaan ulang anggaran, atau pemindahan prioritas anggara, khususnya terkait kondisi hari ini.

Selain itu, untuk membaca kebutuhan kampus di tahun 2020, mahasiswa tidak dapat mengakses hal tersebut, dikarenakan belum adanya dokumen Ikhtisar Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2020 yang dipublikasikan oleh UB. Data terakhir terkait Ikhtisar RBA ada di tahun 2019, dan tentu tidak bisa dipakai, karena tahun yang sudah berganti, dan tahun ajaran yang juga sudah berganti. Padahal, hal tersebut adalah data publik yang harus disediakan oleh kampus, jika merujuk pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta merupakan data yang nantinya harus dipertanggung jawabkan kepada negara, karena memakai keuangan negara berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

Sebagaimana juga Pasal 78 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, yang mengatur tentang kewajiban kampus untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat, jika akuntabilitas tersebut tidak ada, konsekuensi logis yang didapat oleh kampus adalah Sanksi Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 92 undang-undang yang sama. Oleh karena itu, kewajiban kampus untuk memberikan akuntabilitas terkait data di atas, transparansi UKT, serta alokasi anggaran di masa pandemi ini.

Kedua, memperbarui data mahasiswa. Hal ini penting, mengingat dampak pandemi ini kepada mahasiswa (S1, S2, S3) di bidang ekonomi akan mempengaruhi mahasiswa tersebut dalam membayar biaya pendidikannya. Hal ini juga berguna nantinya dalam penentuan target pemotongan dan pembebasan UKT bagi mahasiswa terdampak pandemi. Dengan membuat skema dalam pembaharuan data, nantinya kampus dapat membuat kebijakan terkait permasalahan UKT ini. Data mahasiswa terdampak juga harus memiliki sebuah ukuran, yang nantinya dapat menjangkau mahasiswa secara masif dalam memberikan potongan dan pembebasan biaya pendidikan.

Ketiga, melakukan realokasi anggaran. Realokasi anggaran dilakukan guna memilah penggunaan dana prioritas, mengingat keadaan mahasiswa terdampak pandemi di bidang ekonomi, dan PBM yang dilakukan dari rumah atau tempat kediaman. Dua kondisi diatas, harusnya dapat menjadi dasar lain bagi kampus untuk melakukan realokasi anggaran, artinya anggaran yang biasanya dipakai sebelum pandemi, dan pada saat pandemi tidak dipakai, karena hambatan pandemi tersebut, dapat dipindahkan ke pos-pos yang berhubungan dengan proses pemberian bantuan dan pembebasan biaya kuliah, dan keperluan lain yang menunjang pemenuhan hak mahasiswa atas pendidikan. Semisal, dana Perjalanan Dinas, yang pada pandemi ini kemungkinan tidak banyak, karena tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus, maka anggaran dapat dialokasikan ke dana terkait permasalahan UKT.

Keempat, dan yang terpenting adalah segera mengeluarkan kebijakan pro mahasiswa, seperti pembebasan UKT kepada mahasiswa, atau selemah-lemahnya iman adalah pemotongan 50% UKT mahasiswa di masa pandemi ini. Pada kondisi seperti ini, memang banyak kampus yang mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya pendidikan, seperti ITB misalnya, lewat Surat Edaran No.244/IT.1.B04.2.PP.2020 yang membebaskan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk mahasiswa yang mengambil 0 sks, atau mengambil Tugas Akhir/Tesis/Disertasi, dan untuk Pascasarjana membayar dengan ukuran Program Sarjana. UNS lewat Surat Nomor 1823/UN27/TU/2020 yang memberikan pembebasan kepada mahasiswa yang sedang mengambil Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi saja. Atau tetangga UB sendiri, yaitu UM lewat Surat Nomor 2.6.32./UN32.I/KM/2020 yang memberikan pembebasan bagi mahasiswa yang sedang mengambil Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi.

Ironinya, pembebasan hanya diberikan kepada mahasiswa tingkat akhir yang sedang melalui proses penyelesaian dari kampus. Lantas bagaimana mahasiswa lainnya? Alhasil, kebijakan yang mirip dengan praktik Lip Service ini, hanya akan menyentuh sebagian mahasiswa saja. Apalagi dengan proses pendundaan/penurunan UKT yang juga dilakukan di beberapa kampus, yang sebenarnya juga tidak ada bedanya dengan beberapa kebijakan di awal semester. Bisa saja, berangkat dari gambaran kampus-kampus diatas, saya berpikir bahwa UB akan mengeluarkan Surat Edaran seperti itu juga, dan memasukkan pola penundaan/penurunan UKT di dalam SE tersebut, sebagai tindakan dalam penyelesaian UKT. Jika iya, lantas apa bedanya dengan kebijakan di tiap awal semester? Bukankah kita memerlukan kebijakan yang lebih baik daripada itu, dan tentunya berpihak kepada mahasiswa?

Kampus harusnya dapat mengadaptasi kebijakannya terkait kondisi hari ini, bukan malah diam menunggu mahasiswanya tidak bisa kuliah karena dampak pandemi. Ngomong-ngomong, menutup tulisan ini, apakah pembebasan biaya pendidikan adalah salah satu priortas “Kampus Merdeka”? Sudah krisis Pak! Buk! Saatnya kuliah gratis!

Referensi:
1] Galih R. N. Putra, Politik Pendidikan: Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonsia dan India (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hal. 72.
2] Wawancara dengan Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan, pada 3 Juni 2020 di Kampung Tangguh, RW 5, Kelurahan Purwantoro, Malang.
3] Kementeriaan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kemenko PMK (Kemenko PMK, 2019), diakses: https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/profil-kemenko-pmk, pada 4 Juni 2020.
4] Laporan Keuangan UB Tahun 2017
5] Laporan Keuangan UB Tahun 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.