Aksi pada Hari Pendidikan Tahun 2019. Foto: Abdi

MALANG-KAV.10 Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (AMARAH Brawijaya) menyiapkan sejumlah tuntutan untuk disampaikan kepada pihak kampus. Tuntutan ini dibagi menjadi beberapa klaster, di antaranya Klaster UKT, Klaster Kuota Daring, Klaster Pembangunan, Klaster Kebijakan Kampus, Klaster UB Kediri, dan Klaster Vokasi.

Tuntutan-tuntutan itu akan disampaikan secara berkala kepada rektorat dengan beragam cara, mulai dari propaganda di media sosial (28/4) hingga melakukan audiensi ke pihak rektorat yang difasilitasi oleh Ekesekutif Mahasiswa (EM) UB.

“Kita menggunakan propaganda di media massa mengenai kuota daring. Lalu nanti juga ada propaganda di hari 2 Mei-nya sendiri mengenai konten edukatif yang berkaitan dengan poin tuntutan yang kita bawa dan permasalahan yang ada di Brawijaya. Nah, setelah itu kita juga ingin mengadakan audiensi dengan pihak rektorat,” ungkap Muhammad Raffy Nugraha selaku perwakilan dari AMARAH Brawijaya.

Presiden EM UB Muhammad Farhan Azis membenarkan bahwa pihak EM akan memfasilitasi penyampaian tuntutan. Hal-hal yang berkembang di mahasiswa dan keinginan-keinginan mahasiswa sudah dikomunikasikan ke pihak rektorat melalui EM.

“Baru tadi pagi (1/5) Wakil Rektor 2 membuatkan grup dengan saya dari EM. Terus ada juga yang dari DPM UB. Grup itu dibuat untuk menghubungkan antara apa yang diresahkan mahasiswa dan mungkin yang bisa dibantu dari rektorat,” katanya.

Enam Klaster Tuntutan

Infografik/Priska

Farhan mengatakan tuntutan yang akan dibawa oleh AMARAH Brawijaya menyasar isu dalam kampus, “Tuntutan yang saya ketahui dari mahasiswa itu salah satunya UKT, terus subsidi kuota, RSGM (Rumah Sakit Gigi dan Mulut) , lalu UB Kediri, Vokasi, dan juga tentang kebijakan kampus merdeka. Mungkin di antara itu ya karena ini kan banyak banget perihal isu domestik pendikan yang ada di Brawijaya”.

Sementara itu, Raffy menjelaskan perihal tuntutan pada setiap klasternya. Tuntutan pada Klaster UKT berfokus pada pengembalian dan pembebasan UKT di masa pandemi Covid-19.

“Kita seperti biasa menuntut rektorat terkait dengan transparansi UKT. Apalagi di masa pandemi kayak gini, kita harus tahu UKT kita dialokasikan ke mana saja selama kurang lebih dua bulan perkuliahan yang tidak efektif,” tuturnya kepada awak Kavling10 pada Rabu (29/4).

Pada Klaster Pembangunan menyasar tentang penyelesaian pembangunan yang mangkrak sesuai dengan Renstra (Rencana Strategis); Klaster Kebijakan Kampus mengenai penolakan komersialisasi pendidikan, pelibatan mahasiswa dalam membuat peraturan, dan kebijakan kampus merdeka.

Kemudian, Klaster UB Kediri mengenai menyamarataan ijazah, transparansi penggunaan UKT, dan kebijakan mahasiswa tingkat akhir; Klaster Vokasi mengenai fasilitas pendukung untuk difabel, laboratorium yang mangkrak, serta keterbatasan kelas.

Rektorat Menjawab Tuntutan Klaster Kuota Daring?

Tuntutan lainnya adalah pengadaan subsidi internet untuk mahasiswa. Tuntutan ini masuk ke dalam Klaster Kuota Daring.

Sebelumnya, Amarah Brawijaya juga sudah membuat video singkat berdurasi 15 detik yang disebarkan melalui media sosial sejak Selasa (28/4). Video ini memuat kata-kata “Kelas daring bikin dompet kering. Halo UB, UKT selangit tapi sama kuota pelit. Halo Rektorat, universitasnya elit tapi kuota daring dipersulit. Halo Birokrat, Rektorat medit subsidi? Geramnya sampe kebasss”.

“Sebenarnya ini hanya seruan di awal aja untuk menuju 2 Mei agar dinotice aksi kita. Itu untuk menuntut pihak rektorat agar segera memberikan subsidi kepada para mahasiswanya, bisa subsidi pulsa atau subsidi kuota,” jelas Raffy.

Pembagian kuota sendiri baru kemudian dilakukan UB pada Rabu (29/04). Pembagian ini dikhususkan untuk penerima Bidikmisi dan UKT golongan 1. Dilansir dari Prasetya Online, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Abdul Hakim mengatakan bahwa pembagian ini diberikan sebagai upaya UB membantu mahasiswa yang terdampak dalam masa pandemi.

“Saat ini sedang diproses paket data untuk sekitar 7000 mahasiswa, diprioritaskan untuk mahasiswa bidikmisi dan kategori UKT 1. Bisa dipastikan dari keluarga yang tidak mampu, orang tua yang terdampak baik akibat PSBB hingga sulit bekerja maupun pemutusan hubungan kerja. Sudah pasti akan berdampak juga kepada mahasiswa,” ujar Hakim.

Menurut Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (Advokesma) EM UB Giovanni Gavin, pembagian kuota internet memang sudah lama dibahas, sejak pembagian sembako oleh UB kepada mahasiswa. Namun, ia tidak menampik bahwa realisasi dilakukan setelah tagar #Amarah Brawijaya viral di media sosial.

“Mungkin salah satu pressurenya bisa jadi gara-gara hashtag yang viral kemarin Amarah Brawijaya. Kan itu lumayan bikin pressure juga lah bagi rektorat,” kata Gio.

Sedangkan menanggapi pembagian kuota yang tidak diberikan ke seluruh mahasiswa UB, Gio mengatakan bahwa Advokesma EM UB telah membahasnya bersama rektorat. “InsyaAllah sebenarnya aku terus kontak-kontakan terkait itu. Tapi sebenarnya yang jadi prioritasku ketimbang sebenarnya masalah subsidi kuota, kalau dari aku pribadi sih sebenarnya, prioritasku tuh adalah terkait UKT kayak gimana di semester depan,” tutupnya.

Penulis: Priska Salsabiila
Editor: Abdi Rafi Akmal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.