Ilustrasi: Priska

“Apabila usul ditolak tanpa ditimbang. Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan. Maka hanya ada satu kata, LAWAN!” –Wiji Thukul

Penulis: Tiara Bakhtiar

Momentum yang terjadi pada 12 Mei 1998 merupakan kilas balik dari sebuah nafas perjuangan bangsa dan negara. Mahasiswa yang merupakan sentrum pergerakan menyatukan arah gerak, menuntut keadilan dan perubahan konkrit untuk negara terhadap hegemoni pemerintah dalam pengimplementasian kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak esensial serta cenderung merugikan kala itu, serta ketidakstabilan dalam bidang ekonomi, membuat massa pada akhirnya turun ke jalan.

Mereka berhasil menumbangkan rezim namun menjadi sebuah tragedi berdarah dan hingga saat ini proses penyelesaiannya belum membuahkan hasil. Pemerintah dan segenap pejabat publik kompak dalam menstagnansikan ritmenya untuk tetap bungkam, tidak bertindak dan pasif akan hal ini.

Tragedi Trisakti yang terjadi bertahun-tahun silam secara tidak langsung menegaskan bahwa keadilan di Indonesia berdiri namun tidak tegak. Empat mahasiswa yang menjadi korban ganasnya aparat kepolisian yang bertindak militaristis namun tidak substansif tersebut merugikan keluarga korban dan menyisakan luka mendalam bagi keluarga, bangsa dan negara. Tragedi Trisakti memberikan sebuah lukisan sederhana terkait bagaimana mahasiswa bertindak dan ikut serta mengambil posisi dalam menuntut ketidakadilan yang menghambat terwujudnya masyarakat adil makmur.

Banyak yang mengecewakan reaksi aparat kepolisian pada saat itu, namun hal itu menjadi sebuah dikotomi bagi siapapun yang melihat konteks tersebut dalam segi yuridis, dimana tiap manusia memiliki sisi humanis yang bersifat alamiah yang dibawa sejak dari lahir dan keberadaannya selalu mengikuti, serta aparat kepolisian yang merupakan sebuah bidak catur dimana ia harus menjalankan sesuatu sesuai dengan komando.

Sehingga instruksi untuk menghabisi nyawa manusia dengan ditandainya tarikan pelatuk dan dentuman menggema dan darah dimana-mana dianggap sebagai jalan yang ‘halal’ bagi tiap fungsionaris aparat demi melindungi tahtanya masing-masing. Lagi-lagi sila ketiga dalam Pancasila terciderai dalam hal ini, bahwasanya masyarakat hanya bisa bersatu dengan syarat berada di kepentingan yang sama. Bukan sebuah masalah jika kepentingan tersebut untuk bangsa dan negara, namun hingga saat ini sekalipun, kepentingan hanya menjadi penting untuk golongan tertentu.

Pada tahun 2000 terbentuk Pansus guna mengusut tuntas tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Dengan terbentuknya Pansus tersebut memberikan harapan-harapan bagi masyarakat agar Pansus bertindak solutif dan reaktif dalam menyelesaikan kasus Trisakti yang dinilai subversif tersebut. Namun, harapan yang digaungkan masyarakat sangat kontradiktif dengan realita bahwasanya di tahun 2001, Pansus menyatakan bahwa Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II bukan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan mengeluarkan opsi untuk ditindak lanjuti di pengadilan umum atau pengadilan militer. Hal ini tentu saja memicu amarah masyarakat terutama pihak korban.

Seolah-olah nyawa bisa dibeli di toko. Terlebih lagi pernyataan dan argumentasi dari Pansus tersebut terkesan memaksakan, padahal dilihat dari kacamata manapun tindakan yang dilakukan aparat serta jajaran pemerintahan merupakan konstelasi pelanggaran yang sistemik, kompleks dan berkesinambungan. Namun opsi untuk berlindung dibawah jabatan adalah jalan satu-satunya yang dipilih oleh para pemerintah.

Segala jalan yang dilalui oleh para pejuang reformasi saat itu mencapai klimaks di tanggal 12 Mei. Adapun tuntutan-tuntutan reformasi antara lain, mengadili Suharto dan kroni-kroninya. Gaya pemerintahan orde baru sangat otoriter, sehingga Indonesia pada saat reformasi menuntut revitalisasi pemerintahan secara struktural dan menyeluruh dalam menumbangkan rezim pada saat itu. Karena segala dinamika yang terjadi pada waktu itu sangat menyalahi sistem demokrasi yang telah dianut oleh negara kita.

Meskipun pada orde baru terjadi sebuah perubahan yang dinilai positif, yakni salah satunya terwujudnya swasembada pangan bagi negara Indonesia. Namun masyarakat tidak bisa dibutakan oleh hal tersebut, jika praktik korupsi dan segala bentuk penindasan implisit masih dilakukan oleh pemerintah.

Agenda reformasi selanjutnya ialah laksanakan amandemen UUD 1945. Selama ini amendemen UUD 1945 telah dilaksanakan empat kali, yakni pada sidang tahunan MPR 1999, 2000, 2001, dan 2002. Namun sempat terjadi kontroversi dimana Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP di tahun 2017 mewacanakan bahwa Garis Besar Haluan Negara dalam sistem tata negara akan dihidupkan kembali. Sementara itu banyak yang tidak menyetujui akan wacana tersebut karena sudah tidak relevan jika kemudian MPR akan menjadi lembaga negara tertinggi. Yang pada akhirnya wacana tersebut memberi ruang bagi hidupnya orde baru.

Agenda reformasi lainnya yaitu hapus dwifungsi ABRI. Karena pada dasarmya ABRI adalah suatu entitas di dalam sistem pertahanan negara yang seharusnya tidak diberikan panggung di ranah politik. Karena ketakutan dan potensi-potensi buruknya ialah terkekangnya warga sipil karena anggota bersenjata duduk di kursi legislatif maupun eksekutif. Korupsi, kolusi dan nepotisme juga menjadi fokus reformasi, karena yang telah disebutkan diatas bahwa ini merupakan kejahatan implisit pemerintah orde baru yang sangat melanggar komitmen berbangsa dan bernegara secara adil.

Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II mungkin memang membuahkan hasil konkret yaitu reformasi. Namun diperlukan adanya revolusi dari segala penindasan-penindasan terhadap warga sipil terkait dengan pendidikan, ekonomi, politik yang masih terjadi hingga saat ini. Pada akhirnya mahasiswa sebagai suatu organ yang sangat fundamental dalam menyuarakan ketidakadilan dan menjadi garda terdepan membela rakyat tertindas. Mahasiswa tidak boleh menutup mata menutup telinga, hingga hak-hak masyarakat terpenuhi semua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.