Penulis: Octavio Benedictus

Sejak tahun 2014, Indonesia dipercaya memegang jabatan sebagai anggota Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) atau Badan Pengurus Organisasi Buruh Internasional. Artinya, sudah dua periode (2014 – 2017 dan 2017 – 2020) Indonesia menduduki jabatan ini. Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Ketenagakerjaan melihat ini sebagai sebuah prestasi atas peran dan kontribusi Indonesia dalam mengupayakan pencapaian kerja layak, baik di nasional maupun global.

Posisi Indonesia dalam jajaran badan pengurus ILO bisa dibilang sangat strategis, bahkan kata Hanif Dhakiri (Kemnaker 2014 – 2019), saking strategisnya banyak negara berlomba-lomba untuk  menjadi anggota GB. Bagaimana tidak, dari 183 anggota aktif organisasi badan PBB ini, hanya terpilih 28 wakil dari unsur pemerintah, 14 wakil dari unsur Pengusaha, dan 14 wakil dari unsur pekerja/buruh.

Sudah hampir enam tahun Indonesia mengemban tugas dan tanggungjawab besar dalam organisasi ILO. Pertanyaan simpelnya, memangnya Indonesia sudah pantas?

Ketenagakerjaan adalah sesuatu yang kompleks dan dinamis, menyangkut hak dasar manusia, yaitu memperoleh pekerjaan yang layak. Hak ini harus dipenuhi oleh negara tanpa syarat, karena tertuang dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2. Sayangnya, dari tahun ke tahun Pemerintah Indonesia dinilai tidak serius menangani permasalahan ketenagakerjaan.

Setiap tahun, ada saja kasus penyelundupan TKI keluar negeri, pekerja yang tidak mendapat jaminan sosial, perusahaan yang mempekerjakan orang di bawah umur, hingga masifnya perbudakan modern.

Global Slavery Index yang dikeluarkan oleh The Walk Free Foundation memasukkan Indonesia ke dalam sepuluh besar negara yang berada dalam situasi perbudakan modern. Berada pada peringkat sepuluh, sebanyak 736.000 orang terjebak dalam perbudakan di Indonesia sepanjang tahun 2016. Angka itu ekuivalen dengan 0,29% populasi Indonesia.

Dua tahun berselang, Global Slavery Index memperbaharui data tersebut dan hasilnya makin mencengangkan. Sebanyak 1.220.000 warga Indonesia hidup dalam perbudakan modern. Itu artinya setiap 1000 orang Indonesia, 4 – 5 diantaranya mengalami perbudakan.

The Walk Free Foundation mendeskripsikan perbudakan modern atau modern slavery sebagai sesuatu yang kompleks dan sering diasosiakan dengan “kejahatan tersembunyi” yang menyusuri setiap sendi kehidupan. Organisasi lain yang berkonsentrasi pada persoalan ketenagakerjaan, Anti-slavery International menjelaskan bahwa perbudakan modern adalah suatu bentuk eksploitasi masif terhadap orang lain demi keuntungan pribadi atau komersial.

Perbudakan modern bisa saja ada di sekitar kita, namun sering kali kita tidak menyadarinya. Pakaian yang kita kenakan atau buah yang kita konsumsi bisa jadi merupakan hasil kerja dari sistem perbudakan. Anti-slavery International bahkan mencatat bahwa Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah salah satu bentuk perbudakan modern. Masyarakat melihat bahwa PRT adalah pekerjaan normal, namun realitanya mereka dikendalikan oleh majikannya, rentan mengalami kekerasan atau ancaman.

Saat ini (bahkan sejak puluhan tahun lalu), Indonesia menghadapi masalah besar terkait perlindungan para pekerja yang berprofesi sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) atau lebih dikenal sebagai “pembantu”. Ini bisa menjadi sesuatu yang memalukan apabila kita melihat posisi Indonesia sebagai Badan Pengurus International Labour Organtization (yang katanya strategis itu).

Jaringan Nasional Advokat Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) mencatat bahwa hingga 2018, terdapat 4,2 juta orang penduduk Indonesia yang bekerja sebagai PRT dalam negeri. Lita Anggraini selaku Koordinator Jala PRT mengatakan angka tersebut merupakan yang terbesar di dunia.

Apabila mengaca pada situasi perundang-undangan yang ada, 4,2 juta orang tersebut kini dalam bahaya. Mengapa demikian? Sebab mereka tidak jelas nasib status pekerjaannya di mata hukum. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat menjamin pekerjaan sebagai PRT karena mereka tidak digolongkan sebagai buruh/pekerja. Ini artinya, semua hak buruh yang dijamin oleh UU tersebut tidak bisa dinikmati oleh mereka.

ILO sebagai organisasi dimana Indonesia berpartispasi di dalamnya, menyatakan walaupun seringkali PRT diangap sebelah mata oleh orang banyak, nyatanya mereka memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara.

PRT menjamin terpelihara dan berfungsinya rumah tangga beserta kesejahteraan anggotanya. Selain itu, PRT merangsang konsumsi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui upah yang diterima.

Ada banyak manfaat lain yang diberikan PRT dalam negeri bagi perekonomian Indonesia. Tapi apa yang bisa diberikan oleh para pejabat pemerintahan dan DPR? RUU Perlindungan PRT saja mangkrak terus.

Pada tahun 2011, ILO menerbitkan sebuah konvensi Nomor 189 atau K-189 mengenai Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Dalam konvensi ini tertera prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja, misalnya kebebasan berserikat, penghapusan segala bentuk kerja paksa, penghapusan efektif pekerja anak, dan penghapusan diskriminasi. Namun, negara-negara anggota ILO harus meratifikasi konvensi ini agar menjadi sah dan dapat diterapkan sepenuhnya.

Ya… nyatanya sampai detik ini, sembilan tahun setelah pengesahan konvensi ini, Indonesia masih enggan meratifikasinya. Entah apa yang ada dibenak para anggota dewan maupun pemerintah pusat.

Aneh, bagaimana bisa Indonesia mendapatkan jabatan strategis di organisasi buruh internasional? Padahal kenyataannya, ketenagakerjaan masih menjadi persoalan yang ruwet. Bukan pesimis atau sinis, jabatan tersebut menurut saya tidak patut dibanggakan.

Hidup PRT!


 https://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/global-slavery-index-2016-what-about-slavery-in-indonesia/item6885

 https://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/global-slavery-index-2016-what-about-slavery-in-indonesia/item6885

https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/

 [https://kumparan.com/kumparannews/menggugat-negara-sebagai-pelaku-kekerasan-terhadap-prt/full

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.