Kuasa hukum dari LBH Surabaya Pos Malang, Lukman Hakim pada konferensi pers daring, Selasa (5/5). Foto: Priska.

MALANG-KAV.10 Sejumlah akademisi dan aktivis akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap tiga aktivis agraria yang ditahan oleh Polresta Malang atas dugaan vandalisme. Upaya ini dilakukan karena mereka menilai terlalu banyak kejanggalan pada prosedur penangkapan dan penahanannya. Sikap ini disampaikan melalui konferensi pers daring yang diselenggarakan oleh YLBHI, Selasa (5/5).

Akademisi dan aktivis yang menyatakan sikap terkait penangguhan ini adalah Sri Lestari Wahyuningroem (Dosen FISIP UPN), Haris Azhar (Lokataru Foundation), Roy Murtadho (FNKSDA dan Pengasuh Pesantren Misykatul Anwar Bogor) serta pihak tim advokasi dari YLBHI, LBH Surabaya, LBH Pos Malang, dan pegiat Aksi Kamisan.

Menurut kuasa hukum dari LBH Surabaya Pos Malang Lukman Hakim, selain penangguhan penahanan, pihaknya baru-baru ini juga mengusahakan pertemuan antara pihak tersangka dan orang tua. Namun, hal ini belum dapat disetujui oleh pihak kepolisian. Padahal, menurutnya, beberapa orang masih bisa menemui tersangka pada kasus lain.

“Penjelasan dari pihak Polres saya rasa tidak bagus. Karena kemarin dijelaskan hanya bisa dikunjungi melalui video call. Akan tetapi yang sudah kita lakukan sesuai prosedural juga belum mendapat hal tersebut, sehingga orang tua merasa sangat kecewa terkait dengan cara mereka berkomunikasi secara langsung,” lanjut Lukman.

Selain itu, pihak LBH juga sudah memberikan alasan bahwa penangguhan penahanan seharusnya dapat dilakukan oleh pihak kepolisian selagi tersangka berkomitmen untuk hadir dalam proses pemeriksaan. Namun, pihak kepolisian hanya memberikan keterangan bahwa penahanan dilakukan untuk alasan penyidikan. Keputusan penangguhan ini hanya dapat diberikan oleh pihak penyidik.

“Sehingga saya rasa alasan hal itu tidak begitu objektif. Karena teman-teman ini (tiga aktivis, red), pihak orang tua, dan pihak keluarga bisa memberikan jaminan bahwa ketika nanti ada pemanggilan untuk BAP, mereka siap untuk menghadirkan dan lain sebagainya,” ujar Lukman.

Serangkaian Kejanggalan

Penahanan M. Alfian Aris Subakti, Achmad Fitron Fernanda Eka Arifin dan Saka Ridho April di Rutan Polresta Malang Kota telah dilakukan sejak 20 April 2020. Ketiganya ditetapkan menjadi tersangka dengan dugaan vandalisme dan penghasutan.

Direktur LBH Surabaya Wachid Habibullah menganggap terdapat beberapa kejanggalan dalam proses penangkapan dan penahanan. Salah satunya adalah mengenai kronologis penangkapan yang tidak sesuai prosedur, berkenaan dengan tidak jelasnya surat penangkapan dan alasan penangkapan.

“Karena kalau kita bicara soal surat penangkapan, pasti dia diduga melakukan tindakan itu. dan sebelumnya ketiga orang ini tidak pernah sama sekali diperiksa maupun dipanggil menjadi saksi dalam kasus ini,” jelas Wachid.

Berdasarkan keterangan dari siaran pers yang diedarkan beberapa waktu lalu (21/4), polisi mendatangi kediaman tersangka Fitron pada pukul 20.20 WIB, Alfian sekitar pukul 04.00 WIB, dan Saka pada pukul 05.00 WIB. Wachid menilai, waktu penangkapan ini merupakan modus pihak kepolisian.

“Dilakukan ketika memang dia dalam keadaan istirahat. Ini akhirnya menjadi persoalan mengenai kondisi psikologis dari ketiga orang ini. Dan ini memang terjadi pada beberapa kasus penangkapan atau kriminalisasi yang terjadi pada aktivis buruh, petani, dan beberapa aktivis mahasiswa,” terangnya.

Selain itu, pasal yang digunakan sebagai tuduhan, yaitu pasal 14 ayat (1) UU No. 1 tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Pidana mengenai penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan, dinilai merupakan pasal yang lentur.

“Konten apa sebenarnya yang memang disangkakan (di pasal 14, red)? Karena mereka ini adalah teman-teman aktivis yang memang tergabung dalam satu di PPMI, dan ketiganya juga aktif di Aksi Kamisan Malang. Dan di situ pun juga sebetulnya tdk ada berita bohong yg disangkakan. Apa berita bohong yg itu seolah-olah menimbulkan keonaran?” jelas Wachid

“Pasal 160 itu berlaku hanya untuk delik materil. Ketika ada penghasutan kemudian tidak ada dampak yg ditimbulkan, maka dia bebas,” lanjutnya.

Hingga saat ini, dilansir dari CNN Indonesia, Lukman mengatakan bahwa pengajuan diri sebagai penjamin sudah dilakukan oleh 30-an orang ke markas polisi agar ketiga mahasiswa dapat dilepaskan pada Jumat (1/5) lalu.

Penulis: Priska Salsabiila
Editor: Abdi Rafi Akmal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.