Aksi Hari Buruh 2017 di Alun-Alun Malang. Foto: Debbie

MALANG-KAV.10 Pada Hari Buruh tahun ini, para buruh akan tetap menyampaikan tuntutannya. Tuntutan yang dibawa untuk tahun ini tidak lepas dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). RUU ini dianggap hanya menguntungkan pihak investor dan merugikan pihak buruh.

“Karena isu barunya ini kan lagi gencar-gencarnya RUU Omnibus Law Ciptaker. Itu yang akan menjadi sorotan kita. Itu akan menjadi isu besar kita pertama. Pasti akan tetap kita serukan untuk menolak Omnibus Law,” ujar Agung Ferry Widiatmoko selaku perwakilan dari Persatuan Pekerja Korban PHK PT Freeport Indonesia (P2KFI) Jawa Timur saat ditemui awak Kavling10 pada Rabu (29/4) malam.

Menurut Agung, banyak pasal-pasal yang akan merugikan buruh apabila RUU ini disahkan. RUU Omnibus Law Ciptaker akan memangkas hak-hak perlindungan terhadap buruh. Satu di antaranya adalah mengenai outsourcing yang tidak lagi memiliki batasan waktu.

“Jadi satu mimpi besar atau mungkin mimpi yang nggak akan jadi kenyataan, ketika teman-teman dari mahasiswa lulus dari perkuliahan, kemudian melamar kerja, tapi jangan berharap atau bermimpi jadi pegawai permanen. Kontraknya tidak ada batasan waktu. Otomatis akan jadi pegawai kontrak mungkin selamanya. Makanya ini yang gencar-gencarnya kita tolak,” terang Agung.

Forum Mahasiswa Peduli Keadilan (Formah PK), yang dari tahun-tahun sebelumnya aktif dalam advokasi maupun aksi di hari buruh, pada tahun ini juga menekankan peraturan mengenai Pemutusan Hak Kerja (PHK) pada RUU Omnibus Law Cilaka.

Ketua Umum Formah PK Faisal Dimas membandingkannya dengan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 yang dinilai sudah memperlihatkan peran pemerintah dan serikat buruh dalam mengupayakan buruh agar tidak di-PHK.

“Namun kalau kita melihat pada Omnibus Cipta Kerja, hal ini dihilangkan redaksionalnya. Secara otomatis kalau Omnibus ini berlaku dan pasal itu dibiarkan, tidak ada lagi yang namanya proses lobbying atau bantuan dari pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh dinas ketenagakerjaan dan dari pihak buruh diwakili serikat buruh,” lanjut Faisal.

Selain itu, beberapa tuntutan lain juga turut melengkapi hari buruh tahun ini. Di antaranya pencabutan PP No. 78 tahun 2015 yang masih terus dituntut dari tahun-tahun sebelumnya. Agung menilai bahwa PP ini merupakan stimulus terbentuknya Omnibus Law Ciptaker.

“Jadi Omnibus Law sendiri itu juga sebuah rangkaian, kalau kita analisis dan kita baca. Rangkaian dari adanya PP 78 dan lain-lain. Di mana PP 78 itu juga melegalkan outsourcing. Omnibus Law sendiri juga sama, tujuannya itu,” terang Agung.

Cara Peringatan Hari Buruh dan Penyampaian Tuntutan Berubah

Meski begitu, kondisi pandemi ini memaksa adanya perubahan dalam penyampaian tuntutan. Sampai saat ini Aliansi Rakyat Malang Bersatu (ARMB) belum memastikan metode penyampaian tuntutan.

Namun Agung memastikan penyampaian tuntutan akan disampaikan secara daring baik dengan mengundang presiden maupun DPR RI untuk melakukan diskusi secara daring dengan pihak buruh.

“Kita tetap melakukan langkah-langkah seperti diskusi publik, entah itu pakai undang presiden atau undang DPR, dan lain-lain. Mungkin akan cenderung mengarah ke online karena di tengah-tengah pandemi,” ujar Agung

Sementara itu, Formah PK akan mengambil langkah penyampaian tuntutan melalui media massa setelah sebelumnya melalui proses diskusi dengan Front Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI).

“Kalau menurut kita sendiri, advokasi itu kan merupakan sebuah seni. Jadi banyak caranya untuk mencapai sebuah tujuan. Karena memang sekarang ada halangan dengan adanya pandemi seperti ini dan dirasa tidak bisa untuk aksi yang di jalan secara langsung, makanya kita mengambil sikap dengan mengeluarkan aspirasi kita, apa-apa yang mau kita tuntut, lewat media massa. Jadi tuntutannya berupa tuntutan online, lah, ibaratnya,” pungkas Faisal saat dihubungi melalui telepon.

Penulis: Priska Salsabiila
Editor: Abdi Rafi Akmal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.