Suasana Kelas Daring Via Google Meet. Foto: Priska

MALANG-KAV.10 Selama kebijakan kuliah daring berlangsung, sejumlah mahasiswa UB merasakan pembengkakan pengeluaran untuk membeli kuota internet. Mereka mengaku pengeluaran untuk kuota internet menelan biaya lebih banyak daripada yang biasa mereka keluarkan.

Seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2017 Riswanda Ziyad Zaffa telah membeli kuota internet sebanyak tiga kali dalam jangka waktu satu bulan terakhir. Dibandingkan dengan perkuliahan normal, ia mengaku sudah menghabiskan biaya tiga kali lebih banyak untuk membeli kuota internet.

“Wah bengkak banget (pengeluaran, red). Pokoknya setelah selesai UTS itu aku langsung pulang, dan ini sudah ketiga kali beli paket yang 65 ribu untuk 20 GB,” ujarnya.

Hal yang sama turut dirasakan Harwinda Ajeng Ayu Ningtias selama kebijakan kuliah daring berlangsung. Berdasarkan pengalamannya, ia selalu mengeluarkan kurang lebih 50 hingga 70 ribu rupiah dalam waktu satu minggu hanya untuk membeli kuota internet.

“Kalau kuliah offline itu lebih banyak pakai wifi. Jadi biasanya beli paket datanya gak terlalu banyak, mungkin sebulan hanya sekitar 30 ribu,” tutur mahasiswa Fakultas Kedokteran 2018 ini.

Salah seorang mahasiswa lainnya dari Fakultas Pertanian 2018 Angger Sukhajivino juga mengatakan bahwa pengeluaran untuk membeli kuota internet sudah melebihi pengeluaran untuk kebutuhan lain. Kendala ini pun ditambah dengan sinyal yang masih belum baik di wilayah tempat tinggalnya.

“Buat kuliah daring sementara sudah habis 500 ribuan untuk kuota internet. Sebelum kuliah daring dilaksanakan, uang 500 ribu bisa untuk keperluan lainnya. Kalau kuota sebulan cuma 50 ribu, itu pun masih sisa,” ujar Angger.

Menanggapi pengeluaran yang tidak sedikit oleh mahasiswa untuk kuota internet, Kepala Bagian Akademik UB Heri Prawoto Widodo berpendapat untuk membandingkan kuota yang dibeli dengan biaya makan selama satu bulan di Malang. Menurutnya, pengeluaran berlebihan untuk membeli kuota internet setidaknya tidak ditambah dengan pengeluaran lain karena mahasiswa sudah berada di rumah masing-masing.

“Itu kan mereka tidak pernah membandingkan hal itu (pengeluaran membeli kuota internet, red)menjadi salah satu pengeluaran yang ‘ya memang sebenarnya pengeluaran rutin saya setiap bulan ya seperti ini’. Kesannya yang dimunculkan adalah pembelian kuota internet, tapi tidak meng-compare dengan ‘saya setiap hari makan di Malang sebulan habisnya sekian, tapi sekarang bersama keluarga, makan bersama keluarga, habisnya sekian’. Itu bisa menjadi komparasi. Sisi positifnya tidak pernah diambil,” ucapnya ketika ditemui di ruangannya pada Selasa (28/4).

Kendala Kuota Internet: Masalah Kecil atau Masalah Besar?

Heri beranggapan kendala terkait kuota internet tidak menjadi persoalan utama selama kuliah daring. Bahkan, ia menyebut bahwa hanya sebagian kecil mahasiswa saja yang merasakan kendala pada kuota internet.

“Itu sudah disurvei atau belum (keluhan kuota internet, red)? Soalnya kalau kami sajikan dalam bentuk survei langsung, persentase itu kecil. Kalau Anda cuman tanya satu dua orang, kemudian dibandingkan dengan jumlah mahasiswa itu kan menjadi tidak imbang,” ujar Heri.

Lebih lanjut Heri memaparkan bahwa survei yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) telah diisi sekitar 8000 responden mahasiswa. Dari ribuan responden tersebut, persentase mengenai kendala pada sisi kuota internet tidak mencapai 10%.

Survei serupa sempat dilakukan Eksekutif Mahasiswa (EM) UB dengan cara menyebarkan kuesioner melalui Aliansi Advokesma Brawijaya. Pada survei milik EM, responden yang berhasil terjaring sebesar 941 orang. 97% di antaranya mengalami kesulitan untuk melaksanakan kuliah daring.

Menurut Wakil Menteri Gerakan Kebijakan Internal EM UB Muhammad Raffy Nugaraha, dua faktor terbesar penyebab kesulitan kuliah daring dikarenakan kuota internet dan sinyal dari provider.

“Angka itu memang perlu sebagai data dan sebagai gambaran berapa jumlah mahasiswa yang kesulitan. Walaupun sebenarnya ini bukan masalah angka yang telah diperoleh dari hasil kuesioner, tapi masalahnya hari ini ada mahasiswa yang merasakan kesulitan,” kata Raffy melalui voice note LINE, Rabu (29/4).

Walaupun jumlah mahasiswa yang hampir sekitar 800an orang ini tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa seluruh UB, menurut Raffy, jumlah tersebut tetaplah besar. Ia menganggap jumlah tersebut seharusnya tetap menjadi tanggung jawab pihak rektorat.

Hal ini belum ditambah dengan mahasiswa yang tidak mengisi kuesioner. Baginya, angka 8000 responden atau 941 responden hanya sampel dari puluhan ribu mahasiswa UB. Namun, sampel-sampel tersebut menunjukkan bahwa masih ada ratusan mahasiswa yang mengalami kesulitan dari kuliah daring.

“Dari mahasiswa-mahasiswa ini kan pastinya mereka membayar UKT. Lalu sekarang mereka merasakan kesulitan. Ditambah lagi dengan mereka tidak mendapatkan fasilitas kampus. Berarti konsekuensi logisnya, rektorat harus memfasilitasi,” jelas Raffy.

Riswan, mahasiswa yang merasakan pembengkakan pengeluaran pada kuota internet, pun mengatakan bahwa ia keberatan dengan tidak adanya subsidi kuota internet yang diberikan oleh UB. Menurutnya, subsidi kuota internet untuk mahasiswa sangat perlu.

“Kan di sini aku merasa bayar UKT juga. Minimal banget ya, mengcover Google Meet atau Zoom aja atau aplikasi video conference. Yang penting bisa mengakomodasi buat kelas,” papar Riswan.

Sejak berlakunya Surat Edaran Rektor Nomor 3071/UN.10/HK.05.4/2020 tentang Peningkatan Tindakan Pencegahan Penyebaran COVID-19, seluruh kegiatan belajar mengajar di UB dialihkan menjadi daring. Surat edaran itu memperpanjang keputusan kuliah daring hingga akhir semester genap.

Penulis: Abdi Rafi Akmal
Editor: Ima Dini Shafira

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.