MALANG-KAV.10 Kementrian Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya (UB) menggelar diskusi dengan tema “Kampus Merdeka: Bolehkah Pukul Rata?”, Kamis (27/2) malam. Diskusi ini dihadiri sekitar 43 peserta dengan 2 narasumber dan bertempat di Hall Rektorat UB.

Diskusi ini dilakukan dalam rangka membahas kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim pada 24 Januari lalu. Sebelumnya, Kampus Merdeka ini adalah lanjutan konsep dari Merdeka Belajar yang lebih dulu dikeluarkan pada desember 2019.

Pemateri yang hadir dalam diskusi ini di antaranya, Devara Rahendra (Sindikat Izinnya Sakit) yang mengkaji dari sudut pandang mahasiswa dan pekerja dan Novada Purwadi (Komite Pendidikan UB) yang memberikan tanggapan dari perspektif pengamat pendidikan dan kebijakan kampus. Diskusi dipandu oleh seorang moderator yaitu Mohammad Tedy Mahendra.

Diskusi dibuka dengan penjelasan moderator tentang Kebijakan Kampus Merdeka dan poin-poin yang ada di dalamnya. Kebijakan ini terdiri dari 4 program; Otonomi pembukaan program studi baru, administratif akreditasi perguruan tinggi yang otomatis dan sukarela, kemudahan menjadi PTN-BH dan hak belajar 3 semester di luar prodi.

Kampus Merdeka terkait Omnibus Law?

Diskusi dilanjutkan oleh pemateri pertama, Devara Rahendra. Ia menuturkan bahwa pendidikan Indonesia sedang dalam masa kritis ketika kebijakan Kampus Merdeka ini hadir. Pendidikan tinggi masih belum bisa diakses oleh semua orang. Adanya beasiswa pemerintah seperti Bidikmisi pun tidak bisa menutup kebutuhan mahasiswa sepenuhnya.

Belum selesai dengan permasalahan itu semua, Kampus merdeka juga mengamini kebebasan pembukaan prodi baru. Kebebasan tersebut seperti menuntut mahasiswa untuk segera besiap menjadi pekerja demi pemenuhan kebutuan industri di era ini. Alasannya lain dari pembukaan prodi baru ini ditujukan untuk mengikuti arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan industri.

Devara juga mengkhawatirkan terkait dengan hak belajar 3 semester di luar prodi. Menurutnya, poin ini bisa mengancam jurusan-jurusan yang dianggap tidak menguntungkan korporasi, seperti antropologi dan sastra. Berbeda dengan jurusan yang sifatnya terapan seperti teknik. “Ujungnya kita disiapkan untuk menjadi pekerja, bukan akademisi,” jelas Devara.

Selanjutnya, kata Devara, berkaitan dengan paradigma pendidikan kita, tujuan dari menempuh pendidikan di perguruan tinggi adalah untuk belajar dan menimba ilmu. Tidak serta merta semua orang yang berkuliah lantas berarti mereka adalah calon-calon pengisi korporasi di masa depan.

Sementara opsi lain dari hak belajar 3 semester di luar prodi adalah melakukan magang. Berdasarkan pengalaman Devara sendiri ketika melakukan magang, baginya status magang itu lebih rendah dari buruh kontrak. Tidak ada BPJS, tidak ada jaminan apapun, jam kerja sama dengan pegawai tetap, bahkan ada magang yang tidak mendapatkan uang makan, hanya demi sebuah nilai atau sertifikasi.

Oleh karena itu menurutnya, Kampus Merdeka ini bisa jadi ada kaitannya dengan Omnibus Law. “Kalau menurut saya, iya (berkaitan dengan Omnibus Law, red). Karena memang melihat dari konteks luasnya sendiri, ketika pertumbuhan ekonomi global sedang rendah, otomatis gimana caranya agar profit bagi investasi itu gimana caranya dipermudah regulasinya atau deregulasi tentang tenaga kerja, lingkungan hidup, dll.”

Kampusnya Merdeka, Mahasiswanya Tidak

Setelah sesi tanggapan dari pernyataan-pernyataan Devara, diskusi dilanjutkan oleh pemateri kedua, Novada Purwadi (Komite Pendidikan UB). Ia memberi tanggapan mengenai kebijakan Kampus Merdeka ini lewat poin per poin secara runtut.

Pertama, mengenai kebijakan pembukaan prodi baru, menurutnya itu harus diawasi dengan ketat. Apakah kampus tersebut membuka prodi baru berdasarkan kebutuhan, atau keinginan semata yang berorientasi pada profit atau uang. Ia mencontohkan Unpad yang membuka Jurusan Perfilman. Padahal seperti yang kita tahu, sudah banyak institut seni seperti ISI dan IKJ yang memang mempunyai lingkungan yang lebih mendukung untuk dunia seni.

Kedua, soal mempermudah administratif akreditasi kampus. Ketika reakreditasi, dari sisi positif ini bisa menaikain prestise suatu jurusan atau universitas tertentu. Secara negatifnya, Novada mengatakan bahwa label akreditasi ini juga bisa untuk memudahkan terjadinya kecurangan. Katakanlah kampus yang sebenarnya dia tidak terlalu mampu untuk mencapai akreditasi tinggi bisa memanipulasi ketika momennya pas.

Ketiga, untuk PTN-BH ia berpendapat, “Yang berbahaya dari PTN-BH ini adalah berkurangnya subsidi pemerintah dan dikenakannya pajak pada PTN. Kalau PTN-BH adalah badan hukum, maka dia dikenakan pajak. Karena merupkan badan publik yang otonom. Statusnya sama dengan Perum.”

Status PTN-BH memberikan akses bagi Universitas untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan mempunyai otonom untuk menentukan arah penyelenggaraan pendidikan tingginya. Di sisi lain, ketika telah berstatus PTN-BH maka subsidi dari pemerintah untuk kampus tersebut akan dikurangi.

Meski kampus diberikan kebebasan untuk memperoleh pendapatan tambahan dari luar/investasi. Tidak menutup kemungkinan sumber pendapatan tambahan juga bisa diambil dari UKT mahasiswa, sehingga dapat terjadinya kenaikan UKT dan menjadi beban bagi mahasiswa. Sedangkan untuk investasi dari luar, menurutnya itu tidak menjadi masalah. Dengan catatan investasi tersebut tidak melibatkan intervernsi terhadap jalannya akademik.

Keempat, mengenai hak belajar 3 semester di luar prodi. Baginya ini bagus bagi orang yang menginginkan untuk mendapatkan pengalaman kerja. Karena seringkali kita menemui mahasiswa yang seharusnya memiliki kemampuan teknis, tapi dia malah tidak bisa. Terutama untuk jurusan vokasi dan teknik.

Namun problemnya, ketika Nadiem yang berasal dari background orang perusahaan dan dia melihat bahwa pekerja harus ada kemampuan tersturktur yg sudah terverifikasi. Kemudian magang menjadi alat untuk sertifikasi itu, tapi untuk orang sosial, pertanyaannya adalah: magang dimana? Menurut Novada, magang juga bisa menjadikan mahasiswa rentan dieksploitasi oleh perusahaan.

Senada dengan pemateri pertama, Novada juga mengiyakan bahwa adanya indikasi keterkaitan hubungan antara Kampus Merdeka dengan Omnibus Law lewat poin keempat ini. Dimana perusahaan bisa mendapatkan pekerja murah (mahasiswa magang), atau setara dengan management trainee. Bahkan lewat proses ini, perusahaan bisa jadi tidak perlu melakukan open recruitment yang menggunakan biaya besar.

Terakhir, untuk Kampus Merdeka ini, secara luasnya, Novada menggambarkan bahwa, “Kampus Merdeka yang merdeka adalah kampusnya, bukan mahasiswanya. Kampusnya merdeka untuk mencari uang, itu kenapa adanya PTNBH yang diperbolehkan untuk bikin perusahaan.”

Sebagai saran, Novada meminta bahwa mahasiswa harus segara menentukan sikap terhadap kebijakan ini. Banyak membaca dan mencari tahu. Bisa juga membaca dokumen-dokumen dari PBB maupun UNESCO mengenai bidang pendidikan yang banyak mereka buat.

Penulis: Ranti Fadilah
Editor: Abdi Rafi Akmal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.