Ilustrasi: Hizkia Richard (LPM Api)

Penulis: Wikan Agung Nugroho
Profesi: Mahasiswa
Institusi: Universitas Brawijaya

Seseorang dianggap pahlawan ketika ia meninggal dengan jasanya terhadap bangsa, atau dianggap meninggal dengan mewah dan  terlihat mahal ketika meninggal karena penyakit jantung, ataupun meninggal dengan lumrah karena umur biologis ataupun meninggal dengan cara mengenaskan karena bunuh diri dan pembunuhan. Namun jika meninggal kaena kelaparan, busung lapar, dan gizi buruk merupakan aib bagi sebuah negara , terkhusus negara yang dianggap sebagai negara agraris yang harus nya dapat menjamin kebutuhan pangan dan kecupukan gizi masyrakatnya.

Data data FAO kian mengejutkan karena satu dari tiap lima penduduk dunia menderita kekurangan gizi. Sekitar 777 juta orang mengalami kelangkaan pangan, yang tinggal selangkah lagi masuk kategori mederita kelaparan. Bahkan angka kematian di negara berkembang juga amat fantastis . Sebesar 55% dari 12 juta anak anak yang meninggal setiap tahun karena kekurangan gizi, dan kematian ibu saat melahirkan di Asia dan Afrika masih tinggi, mencapai 20 %.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2002 tentang pangan pada pasal 12 ayat 1 diterangkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaanya pangan. Dalam hal ini jelas bahwa wajib bagi negara dalam menyediakan kebutuhan pangan dan akses pangan yang mudah bagi masyrakatnya.

Kelaparan terjadi karena keterbatasan akses pangan, khusunya pada daerah 3t (tertinggal, terdepa, dan terluar) . Kerawanan pangan sering terjadi pada golongan petani kecil, nelayan, dan masyrakat sekitar hutan yang banyak menggantungkan hidupnya pada sumberdaya alam yang sudah terdegradasi. Kerawanan pangan juga dialami masyarkat miskin perkotaan utamanya kaum buruh. Kelompok kelompok ini tidak cukup akses., terhadap pengetahuan dan teknologi , akses fisik terutama sarana produksi dan pasar

Melihat semangat pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian  dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan mengulang swasembada pangan. Namun apa daya sampai saat ini negara masih saja mengimpor beras  untuk menutupi kekurangan kebutuhan pangan. Hal ini secara tidak langsung membunuh kredibilitas petani lokal khususnya dalam kualitas produk pangan yang dijual akan kalah dengan produk internasional yang dipandang lebih bagus dan lebih murah daripada produk petani lokal. Fluktuasi harga kebutuhan pangan menambah carut marutnya ekonomi pertanian dan runyamnya permasalahan negeri ini

Kita bisa melihat entah pemerintahnya yang sering main main atau warga negaranya yang kurang sadar akan kondisi ketahanan pangan mereka sendiri.  Ini dapat dikatakan Indonesia masih jauh dari kata “Kedaulatan Pangan”. Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri.

Jika kita melihat kabar terakhir pemerintah Indonesia memiliki data impor beras naik 2,5 kali lipat sejak 2015 – 2018. Jika kondisi ini terus dibiarkan akan menyebabkan ketergantungan yang sulit dihindari. Tidak hanya itu, para petani, dan produsen yang ada dalam negeri tidak lagi memiliki ruang gerak yang luas dalam memproduksi hasil lahan mereka. Imbasnya akan bermuara pada rakyat kecil yang terus mengalami penderitaan. Ironis memang, Negara yang memiliki letak yang strategis ditunjang dengan lahan yang subur harus mengimpor pangan dari negara lain. Tapi kenyataan itulah yang di hadapi Indonesia saat ini Impor ini menjadi bahan pertanyaan bagi masyrakat, khusunya petani. Dan lagi, yang membuat malu, sampai saat ini masih diajarkan kepada anak anak Sekolah Dasar bahwa negara kita, negara Indonesia adalah negara agraris, lalu apa yang salah dengan pertanian Indonesia ?

Intensifikasi pernah dijadikan jawaban dalam permasalahan produktivitas pangan kita. Namun yang perlu digarisbawahi intensifikasi juga mempunyai batasan. Upaya intensifikasi juga mungkin bisa menambah jumlah produksi 5-10 ton/ha, namun jumlah ini mungkin masih kurang ketika jumlah masyarakat semakin naik. Tentunya dibutuhkan lahan baru.  Sebenarnya jika kita melihat data Badan Pusat Statistik  menunjukkan luas panen dan produktivitas produksi tanaman padi berada pada seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

Dengan banyaknya lahan produktif tersebut pemerintah harusnya dapat memanfaatkan nya secara maksimal dalam produksi pangan.

Dugaan merosotnya kinerja sektor pertanian hari ini mirip terjadi sebelum dilaksankanya revolusi hijau tahun 1960-an. Saat ini sedang terjadi kondisi yang dinamakan involusi pertanian yaitu suatu kondisi dimana sektor pertanian seperti jalan di tempat dengan bercirikan kemiskinan pada daerah pedesaan tinggi produktivitas pertanian stagnan, serta perkembangan pertanian cenderung menurun, Akibatnya sistem pangan kita terganggu, sehingga menciptakan suatu kondisi selanjutnya yakni kerawanan pangan

Kerawanan pangan diartikan sebagai suatu kondisi suatu daerah atau masyarakat, atau rumah tangga, yang ketersedianya dan keamanan pangannya tidak cukup memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan,.kerawanan pangan ditandakan adanya gejala kurang makan secara terus menerus karena ketidakmampuan memperoleh pangan yang cukup, baik membeli atau menghasilkan sendiri, akibat keterbatasan penguasaan sumberdaya alam dan kemampuan manusianya.

Mengapa ini terjadi ? Rawan pangan dan kelaparan ditengah kelimpahan pangan bukanlah hal baru. Ini terjadi karena indikator agregat kelimpahan pangan secara nasional tidaklah menggambarkan kondisi pangan di tingkat mikro, yaitu ditingkat rumah tangga. Karena itu pula kinerja ketahan pangan suatu negara tidak bisa serta merta menjadi indikator kualitas dan ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga.

Untuk menghapus kelaparan dari muka bumi ini, tidak bisa lain harus ada solidaritas global dalam soal pangan. Solidaritas global ini mengharuskan negara negara berkembang tidak melakukan proteksi berlebihan terhadap petani dan komoditas petani sekaligus membuang jauh jauh praktek kartel. Masalahanya apakah negara negara berkembang mau melakukanya secara gratis ? Jelas tidak.

Referensi :
Khudori. 2008. Ironi Negeri Beras. Yogyakarta. Insist Press
Kompas. 2006. Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban. Jakarta. Penerbit Kompas

Biodata Penulis :
Wikan Agung Nugroho, Mahasiswa Fakultas Pertanian Semester 6, Pemimpin Umum LPM Canopy 2020, Mantan Badan Pekerja Advokasi PPMI Malang 2019.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.