Pelaksanaan Diskusi di Fakultas Pertanian UB. Foto: Faisal

MALANG-KAV.10 Aksi Kamisan Malang menggelar diskusi dengan tema “RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja: Antara Upah Murah dan Percepatan Investasi”, Jum’at (7/2) sore. Diskusi yang bertempat di Fakultas Pertanian UB dihadiri sekitar 20 peserta dan 3 pemateri.

Diskusi ini dilakukan dalam rangka mengawal kebijakan terbaru pemerintah soal RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dalam diskusi ini, para pemateri menjelaskan dan mengkaji omnibus law dalam beberapa perspektif, antara lain hukum, agraria, SDM, dan HAM.

Pemateri yang hadir dalam diskusi ini antara lain, Andy Irfan (Federasi LSM Kontras) yang mengkaji dari perspektif hukum dan HAM. Lalu ada Mochamad Imam Muzaqqi (KPBI) dari perpektif SDM dan tenaga kerja. Kemudian Muhammad Izzudin (KPA Jatim) yang mengkaji dari perspektif agraria dan lingkungan.

Terdapat pemateri tambahan dari mahasiswa, yaitu Medika Rahma (FISIP 2017) yang menjelaskan Omnibus Law dari perspektif gender dan perempuan. Sementara itu, moderator diskusi adalah Muhammad Berkah Gamulya (Omah Munir).

Diskusi dibuka oleh moderator dengan menjelaskan secara harfiah pengertian ‘omnibus’. Dalam bahasa latin, omnibus bisa diartikan semua hal. Dia menjelaskan bahwa omnibus law adalah pendekatan atau cara pembuatan hukum atau undang-undang.  Lalu undang-undang yang belum atau kurang jelas akan di benarkan dengan omnibus law tersebut.

Beberapa rancangan undang-undang yang tercantum dalam omnibus law antara lain RUU Fasilitas dan Perpajakan, RUU Kefarmasian, dan RUU Ibukota Baru.

Ia mengkritik maksud dan tujuan omnibus law yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa melihat aspek lain, serta absennya naskah akademik dan transparansi penyusunannya.

Diskusi dilanjutkan oleh pemateri pertama, Andy Irfan. Ia menjelaskan bahwa omnibus law tidak cocok diterapkan di Indonesia. Menurutnya, Indonesia adalah negara dengan mazhab hukum atau pandangan hukum civil law, sedangkan omnibus yang akan diberlakukan di indonesia adalah produk dari mahzab hukum common law.

Oleh karena itu, tidak cocok dengan mazhab hukum di indonesia. Jika omnibus law tetap diterapkan di indonesia, maka ia menyebut akan ada lintas pandangan terhadap hukum.

Selain itu, sistem di Indonesia yang buruk juga menjadi alasannya. Andy mengatakan, Indonesia yang seharusnya menganut sosialis-demokrasi, tetapi kenyatannya liberalis-demokrasi. Memang, hal itu membuat Indonesia memiliki regulasi serta perundangan-undangan yang maju dalam HAM dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Meski, dalam prakteknya tetap buruk.

Ia juga menjelaskan, semenjak reformasi hingga sekarang, rezim yang berkuasa pasti bersifat represif. Hal tersebut bertentangan dengan peraturan ICCPR. “Negara wajib menghormati pemikiran di setiap kepala orang serta tidak boleh menyebut sebuah ideologi itu sesat,” ungkap Andy.

Ia khawatir apabila omnibus law diterapkan pemerintah, maka bisa jadi pemerintah akan sangat represif terhadap rakyat. Belum lagi masyarakat menengah ke bawah yang akan semakin terpojok. “Omnibus law adalah regulasi paket lengkap untuk menghajar buruh, lingkungan, HAM dan hukum,” pungkas Andy.

Penjelasan kedua datang dari Medika Rahma seorang mahasiswi dari FISIP UB. Ia menyebutkan tunjangan PHK yang menjadi permasalahan karena terjadi penurunan, serta sistem outsourcing pada pekerja dan buruh. Ia juga mengkritik mudahnya tenaga kerja asing masuk yang padahal SDM dalam negeri yang sudah sangat banyak.

Tidak hanya itu, persoalan cuti bagi pekerja, khususnya buruh perempuan saat hamil atau datang bulan akan sulit. “Undang-undang ini tidak ramah pada perempuan serta tidak menyebut perempuan dalam perundangannya,” jelasnya.

Penjelasan berikutnya datang dari Izzudin yang membahasnya dari perspektif agraria. Ia menyebutkan bahwa upaya pemerintah dengan percepatan investasi seolah-olah ‘memberi karpet merah’ bagi pemodal besar untuk mengeksploitasi agraria. “Omnibus law dibentuk oleh satgas yang terdiri dari 127 orang yang hampir tidak ada masyarakat sipil. Bahkan mayoritas adalah pemiliki modal besar,” katanya.

Ia pun mengkhawatirkan apabila AMDAL dihapus, maka para investor dan pemilik modal memiliki peluang sebesar-besarnya dalam memperluas usaha. Sebab, izin pembangunan akan jauh lebih mudah. Dampak yang akan dirasakan pedesaan adalah terjadinya liberalisasi.

Belum lagi, ia melanjutkan, tingkat represifitas dan kriminalisasi pada aktivis agraria meningkat pada periode pertama kepemimpinan Joko Widodo. Tercatat ada 1500 kasus. Jumlah tersebut naik dari periode presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono yang mencapai 1300 kasus.

Penjelasan terakhir disampaikan perwakilan buruh, Mochammad Imam. Menurutnya, omnibus law hampir sama dengan hukum penjajahan kolonial yang isinya adalah menurunkan upah buruh serta melemahkan sanksi bagi pengusaha. “Hukum adalah produk politik. Dan politik dihasilkan oleh yang berkuasa,” jelas Imam.

Ia pesimis dengan penerapan omnibus law ke depannya. Negara Kanada saja, katanya, yang menerapkan omnibus law harus didemo oleh para buruh di sana. “Hukum  saat ini menjadi alat pemaksa bagi satu golongan terhadap golongan lainnya,” katanya.

Saat sesi tanya jawab dibuka, ada salah satu mahasiswa FP UB yang berpendapat bahwa Omnibus law yang akan disahkan merupakan produk dari konsep hukum negara-negara anglosaxo atau persemakmuran Inggris. Dia juga menyebut selain beberapa RUU yang akan keluar di Omnibus law, dia juga menyebut akan ada omnibus law-omnibus law lain yang akan keluar setelah ini. Dikhawatirkan hal tersebut akan memperluas permasalahan agraria antara pengusaha dan masyarakat adat.

Penulis: Faisal Amrull
Editor: Abdi Rafi Akmal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.