Foto: Rinto

Penulis: Rinto Leonardo Siahaan

Moch Tauchid dalam bukunya Masalah Agraria, menyatakan bahwa:

Karena soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Maka, perebutan atas tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia”. [1]

Kutipan diatas adalah dasar kita untuk memahami arti penting tanah bagi masyarakat, khususnya rakyat kecil yang tanahnya di desa, ataupun di perkotaan dirampas oleh aktor-aktor (korporasi, negara, dan lainnya) yang memiliki kuasa atas perampasan tersebut. Perebutan atas tanah berimplikasi pada munculnya konflik agraria, yang mana di dalamnya terdapat pertentangan klaim atas kepemilikan tanah, antara pemilik asli tanah dengan pihak yang ingin merampas tanah guna kepentingan privat.

Untuk mengatasinya maka muncullah sebuah ide yang disebut sebagai “Reforma Agraria”. Reforma Agraria sendiri muncul menjadi wacana di Indonesia tahun 60an, yang termanifestasikan dalam Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Agraria sendiri sebagai hasil pemikiran dari perumus UU PA 1960 bukan hanya soal tanah, tapi juga bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Reforma agraria hadir sebagai anti-tesis dari sistem pertanhanan feodalisme dan kolonialisme, seperti yang diucapkan Soekarno, “I’exploitation de I’homme par I’homme”, yang mana manusia mengeksploitasi manusia lain. Tujuannya jelas sebagai pemerataan dan kesejahteraan yang merata bagi rakyat kecil (petani, buruh tani, prekariat, dan lainnya), khususnya mereka yang memiliki tanah secara de facto, dan rawan untuk dirampas oleh aktor yang memiliki kapital lebih besar.

Namun, atas kondisi politik dunia antara liberalisme vs komunisme, yang kemudian merambat ke Indonesia melalui pertukaran kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru, dari Soekarno “Bung Besar Revolusi Indonesia” ke Soeharto sang Bapak Pembangunan. Maka, terjadilah degradasi pemaknaan “agraria” yang semula sangat luas, menjadi “tanah pertanian”. [2] Pelaksanan reforma agraria secara penuh juga terhambat oleh orientasi ideologis, dan modernisasi yang menginfiltrasi sektor-sektor ekonomi politik di Indonesia, sehingga berdampak pada komodifikasi agraria. Orientasi ideologis seperti: 1) Pembangunan dan industrialisasi yang berbasis pada ideologi liberalisme dan kapitalisme, ketika Indonesia masuk ke dalam forum, ataupun kerjasama internasional yang berbasis pada perdagangan semata; 2) Praktik  ideologis yang melaksanakan pasar bebas, investasi bebas, serta mencari tenaga kerja upah murah dari hasi tersebut; dan 3) Persaingan bebas antara korporasi yang berjabat tangan dengan negara, untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Selain permasalahan historis tentang dasar Reforma Agraria, dan asal usulnya, permasalahan lainnya yang membuat reforma agraria tidak terwujudkan secara penuh disebabkan oleh dua hal. Pertama, persoalan mengenai praktik-praktik yang dilakukan oleh elit dan aktor antara negara dan korporasi. Kedua, perampasan tanah yang berulang kali terjadi pada rakyat kecil.

Sejumlah praktik yang dilakukan oleh elit dan aktor antara negara dan korporasi harus diakui berbanding terbalik dengan semangat reforma agraria. Praktik pertama yakni mengenai politik tanah di Indonesia yang sarat dengan kepentingan korporasi yang disokong oleh negara (pemerintah daerah dan pemerintah pusat). Praktik ini sudah pasti tidak memihak petani kecil, atau jenis lainnya. Praktik ini dilakukan dengan mengeluarkan instrumen kebijakan (perda, perpres, izin usaha semacamnya, serta undang-undang), yang melindungi perampasan tanah oleh korporasi kepada rakyat kecil. [3] Hal ini diperparah dengan RUU Pertanahan dan RUU Sumber Daya Alam yang tidak memihak rakyat kecil, serta berpotensi untuk merampas hak atas tanah rakyat.

Selain itu, korupsi agraria juga masih marah terjadi di tanah air. Praktik ini dilakukan oleh negara ketika memberikan izin untuk korporasi yang ingin melakukan perluasan lahan, dan sejenisnya. Hal ini seringkali dilakukan melalui hubungan negara dengan local strongmen atau elit politik di daerah. Korupsi itu juga bisa kita lihat dari beberapa laporan organisasi independen, seperti: JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) berjudul Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara, Dandhy Laksono berjudul Indonesia for Sale, Gecko Project dan Mongabay berjudul Indonesia Dijual, ICW (Indonesia Corruption Watch) berjudul Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik, dan laporan lainnya yang berkaitan.

Praktik lainnya yakni mengenai oligarki politik di Indonesia. Praktik ini tidak lain sering terjadi karena elit birokrat yang berada dalam pemerintahan, juga menjabat sebagai pemegang saham, pemilik perusahaan, dan sejenisnya. Selain itu, hal ini dimanfaatkan untuk keutungan bisnis elit yang mempunyai banyak “tentakel gurita” di beberapa perusahaan milik mereka. Sebagai contoh film Sexy Killer memberikan perspektif pusaran kapital, dan oligarki di dalam pemerintahan, ataupun di dalam dua belah pihak yang berkontestasi dalam Pemilihan Presiden 2019. Praktik ini sering disebut dengan praktik “Korporatokrasi”. Korporatokrasi menjelaskan sistem politik di dalam suatu negara, yang mana korporasi memiliki pengaruh besar dalam sistem kenegaraan, dan memberikan benefit kepada perusahaan untuk memanifestasikan kepentingannya dalam setiap kebijakan pemerintahan. Hal ini bisa kita lihat melalui laporan JATAM berjudul Laporan #BERSIHKABINET2.0 tahun 2019.

Terakhir, berhubungan erat dengan politik elektoral di Indonesia. Wajah politik elektoral (pemilihan umum) kita sarat dengan kepentingan bisnis, yang mana dalam hal tersebut dibutuhkan modal yang besar, sehingga pusaran kapital dari korporasi minim untuk ditolak. Implikasinya adalah ketika calonnya menang, maka tendensi dari korporasi akan makin mulus untuk diwujudkan. Hal ini disebut sebagai praktik“Klientelisme”, yang sering terjadi dalam pemilihan umum. Lih: Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State of Indonesia karya Edward Aspinall.

Menjauh sedikit dari sisi politik, masalah yang menghambat reforma agraria yaitu perampasan tanah atau yang sering disebut sebagai land grabbing. Menurut Borras, akumulasi primitif dan pola korporatokrasi dalam land grabbing memperlihatkan bahwa deregulasi pasar, khususnya keuangan, akan merambah pada perubahan strategi produksi, sumber daya, penjualan, serta teknologi manufaktur berbasis pada transnasional dari perusahaan yang memerlukan sektor agribisnis. Implikasinya dari hal tersebut adalah berkembangnya teknologi baru untuk melakukan praktik eksploitasi, melalui modal perusahaan yang dapat mengendalikan masyarakat pemilik lahan, sehingga lahan yang mereka miliki dapat dirampas oleh perusahaan. [4]

Kompleksnya permasalahan yang menghambat perwujudan sepenuhnya dari reforma agraria, idealnya harus diselesaikan oleh Negara sebagai center yang bertanggung jawab dalam redistribusi tanah, sebagaimana diatur dalam UUPA 1960. Ironinya, negara malah bersalaman dengan korporasi guna merampas tanah milik rakyat kecil, dan mengindahkan hak atas tanah masyarakat, dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak pro masyarakat. Apalagi, munculnya model baru perampasan tanah, memberikan peluang bagi pihak yang ingin melakukan privatisasi dan komodifikasi atas tanah, yang berorientasi pada keutungan privat. Selain model lama, seperti: penyogokkan negara untuk memberikan izin HGU, HTI, dan sejenisnya, menggunakan isu komunisme kepada petani agar dikriminalisasi, dan diambil lahannya, mengeluarkan kebijakan berupa peraturan perundangan untuk mempermudah korporasi, dan kerjasama disaat politik elektoral antara calon dan korporasi, agar kepentingannya dapat dimudahkan oleh calon yang menang. Model baru juga muncul dalam perampasan lahan rakyat, ada beberapa model yang dilakukan oleh aktor perampasan tanah, untuk meluruskan kepentingannya, diantaranya: pemberian sertifikat disinyalir juga menjadi model baru perampasan tanah, yang mana ketika pemberian sertifikat (sebuah lahan) kepada masyarakat, namun apa yang alat produksi, atau alat penggarapan untuk tanah tidak diberikan, sehingga banyak kemudian dari masyarakat yang menjual sertifikat tanahnya, untuk membeli alat penggarapan lahan, dan tentunya yang membelinya adalah korporasi yang memiliki kapital yang besar. Selain menjual tanah untuk membeli alat penggarapan lahan, masyarakat juga menggunakannya untuk proses urbanisasi, agar mereka mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai. Sebelum melakukan penjualan, pembagian sertifikat ala jokowi hari ini, juga bukan praktik reforma agraria. Dikarenakan belum adanya perumusan, atau evaluasi tentang penataan lahan di seluruh Indonesia.

Selain praktik di atas, model baru yang dilakukan untuk perampasan lahan atau tanah adalah memakai dalih perlindungan sumber daya bumi Indonesia. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan mengambil tanah rakyat memakai peraturan perundangan yang berbasis pada perlindungan sumber daya alam, setelah itu merestorasi tanah dan lahan yang sudah dirampas sesuai dengan kehendak atau orientasi yang diinginkan. Skema lain adalah memakai dalih pembangunan, pembangunan yang sedang digembar-gemborkan adalah salah satu alasan sekaligus metode baru untuk melakukan perampasan lahan. Khususnya infrastruktur, yang sedang menjadi fokus pemerintahan, dengan perlindungan perundangan yang pro pembangunan infrastruktur, rakyat kecil akan menjadi target perampasan lahan.

Maka, dari penjelasan diatas dibutuhkan sebuah inovasi, dan solusi yang berbasis reforma agraria, untuk minimal mengurangi praktik perampasan tanah, dan bertujuan untuk mewujudkan reforma agraria sepenuhnya. Ada beberapa inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, juga masyarakat (society), dalam mewujudkan reforma agraria.

Pertama, penataan ulang tata kelola tanah, seperti: pembatasan kepemilikan tanah milik korporasi, dan penataan ulang wilayah tata ruang di Indonesia. Kemudian, membentuk peraturan perundangan yang tidak bersifat opresi, dan berpotensi terhadap perampasan tanah rakyat. Setelah itu, pembentukan suatu wadah penanganan atau pengawas reforma agraria yang diisi oleh lembaga independen yang pro hak atas tanah rakyat kecil, diluar pemerintahan, dan tidak diisi oleh orang pemerintahan. Redistribusi tanah/lahan kepada rakyat kecil, bersamaan dengan alat produksi atau alat penggarapan, agar rakyat dapat melakukan proses produksi secara berdikari. Membentuk badan usaha yang dikelola oleh badan usaha pemerintahan, yang partisipatif dengan masyarakat, yang mana badan usaha tersebut menjadi wadah deliberatif penentuan harga jual, penentuan barang produksi, dan penentuan orientasi lahan secara bersama. Dalam badan usaha dan wadah pengawasan tersebut, ada pembekalan sumber daya manusia, secara intelektual dan praksis terkait produksi tanah, arti tanah, advokasi konflik agraria, serta proses pemenuhan kesejahteraan rakyat lewat sektor agraria. Tentunya, tanpa mengurangi fokus terhadap penentasan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) di berbagai sektor, khususnya agraria, dapat memberikan dampak adanya pendanaan efisien, transpara, dan clean governance, yang dapat digunakan untuk pertumbuhan kesejahteraan petani, pengembangan kualitas sdm petani, buruh tani, dan lainnya, serta pertumbuhan hasil produksi agraria.

Kedua, melakukan penyelesaian konflik agraria yang ada lewat badan pemerintahan yang bersangkutan, dan diawasi oleh lembaga independen yang berikaitan dengan masalah agraria, seperti: JATAM, Walhi, Aman, dan semacamnya. Kemudian, melakukan supremasi hukum terhadap korporasi, atau pihak di dalam pemerintahan yang menjadi aktor perampasan lahan rakyat. Inovasi kedua ini sebaiknya dilakukan sebelum atau bersamaan dengan pelaksanaan inovasi pertama.

Referensi:

[1] Mochammad Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat (Yogyakarta: STPN Press, 2009).
[2] Tjorondronegoro, S. MP, Gunawan Wiradi, Menelusuri Pengertian Istilah Agraria (Jurnal Analisis Sosial Vol 9 No 1, 2004).
[3] Mochammad Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat, Op.Cit, 239.
[4] Saturnino M Borras Jr, Agrarian change and peasant studies: changes, continuities, and challenges-an introduction (Routledge: The Journal of Peasant Studies, Vol 36 No 1, 2009).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.