Wildan Yuristian (kiri) dan Anjas Pramono (kanan). Foto: Instagram @hefaistoo

MALANG-KAV.10 Panitia Pengawas (Panwas) Pemira UB 2019 mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 001/SK.i. 1/PANWAS/PEMIRA-UB/X/2019 tentang diskualifikasi salah satu bakal calon presiden dan wakil presiden EM UB 2020, Rabu (30/10). SK tersebut menetapkan bakal calon presiden dan wakil presiden atas nama Anjas Pramono dan Wildan Yuristian tidak memenuhi syarat yang diatur dalam UU Pemira pasal 11(2) dan Tata Tertib pasal 2(6) tentang syarat bakal calon, sehingga tidak lolos pencalonan.

Wakil Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Pemira UB 2019 Muhammad Farhan Aziz menjelaskan, kejadian tersebut bermula ketika sejumlah berkas pendaftaran milik pasangan Anjas-Wildan tidak dapat diterima panitia karena telah melewati tenggat waktu yang diatur panitia.

“Pada saat itu kita sudah memberi tenggat waktu sampai jam 4. Calon tidak bisa masuk lagi dan berkas-berkasnya juga tidak bisa masuk. Pada saat itu, kami [panitia] sudah menutup pintu gerbang, tapi ternyata ada berkas yang telat masuk. Mau gak mau kan berkas itu harusnya di tolak, itu lah yang membuat masalah kemarin,” ujar Farhan ketika ditemui saat Sosialiasi Masa Kampanye dan Pengambilan Nomor Urut di Gedung Widyaloka, Minggu (3/11).

Ia menambahkan, “Kalau tidak salah calon tersebut datang jam 3 lewat, dan itu sudah mendekati waktu gerbang akan ditutup. Sedangkan untuk berkasnya  itu ada kelupaan, nah teman-teman (tim sukses Anjas-Wildan, red) di luar ingin memasukkan, seharusnya kalau sebelum jam 4 masih bisa, tapi saat itu sudah jam 4 lewat, makanya tidak bisa dan harus ditolak”.

Tata Tertib yang mengatur tentang pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden EM UB serta DPM UB pada pasal 3 (2) menyebutkan, masa pengembalian berkas pendaftaran paling lama tanggal 29 Oktober pukul 16.00 WIB di tempat yang sudah ditentukan oleh Panpel. Tata Tertib yang sama juga mengatur mengenai hal-hal yang dilarang selama pengembalian berkas, tepatnya pada pasal 6 (2) poin f yang menjelaskan bahwa bakal calon dilarang melanggar batas waktu yang telah ditetapkan.

Sementara itu, menurut penuturan Panpel, berkas pendaftaran yang telat diserahkan adalah Karya Tulis yang berisi tentang visi, misi, dan gambaran pengembangan organisasi LKM-UB, sehingga berkas tersebut tidak dapat diterima.

KTM diterima, Karya Tulis ditolak

Saat itu, Selasa (29/10), bakal calon Anjas-Wildan datang ke GOR Pertamina pada pukul 15.50 WIB untuk melakukan pengembalian berkas. Dua berkas pendaftaran, seperti KTM dan Karya Tulis dibawa terpisah oleh tim sukses. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dibawa oleh Adnan, sedangkan Karya Tulis dibawa oleh Haris selaku manajer bakal calon.

Kedua berkas ini diakui oleh tim sukses Anjas-Wildan diserahkan kepada dua panitia yang berbeda. KTM masih sempat diserahkan dan diterima oleh Panpel, namun Karya Tulis yang juga akan diserahkan, kemudian ditolak oleh Panpel karena dianggap sudah melewati tenggat waktu pukul 16.00 WIB.

Menurut Adnan, kedua berkas tersebut diserahkan dalam waktu yang berdekatan. Ia heran ketika KTM diterima, sedangkan Karya Tulis ditolak.

Adnan memprotes keputusan panitia yang tidak menerima berkas pendaftaran tersebut. Menurutnya, ada beberapa calon yang juga menyusulkan berkas pendaftaran di sekitar waktu tersebut. Namun, panitia tetap menerima berkas tersebut karena calon yang bersangkutan telah dan masih berada di dalam ruangan.

“Berkaca pada peraturan di tahun-tahun sebelumnya, yang penting itu calon sudah di dalam (tempat pengembalian, red), kalau calon gak di dalam pada jam itu yang harus didiskualifikasi. Nah, itu juga yang sempat jadi perdebatan kemarin,” ungkap Adnan.

Ia juga menyayangkan keputusan Panwas yang langsung mendiskualifikasi pasangan Anjas-Wildan karena hal ‘sepele’ tersebut. “Menurut kami dari timses, Panpel, Panwas, dan DPM tidak melakukan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang. Dengan kata lain, kalau ada konflik penyelesainnya itu harus bagaimana, gak jelas,” ujarnya.

Dianggap sebagai ‘Kecurangan Politik’

Pada Tata Tertib pasal 7 (3) poin d menyebutkan, pelanggaran terhadap batas waktu yang telah ditetapkan panitia Pemira UB 2019 adalah pelanggaran berat. Dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut diatur pada pasal 8 (5). Sanksi tersebut berupa, berkas bakal calon tidak diterima.

Ketua Komisi II Hukum dan Undang-Undang DPM UB, Restu Wahana, menjelaskan bahwa pembatalan bakal calon tersebut telah dipertimbangkan sebaik mungkin. “Kemarin itu permasalahannya sedikit berat, jadi kita memutuskan kembali. Di situ (saat memutuskan, red) ada Steering Comittee, ada Panwas, Koordinator Panwas, Koordinator Panpel, jadi kita mempertimbangkan betul-betul kenapa calon ini harus dibatalkan karena melanggar prosedur, dan tidak mengumpulkan berkas. Itu yang jadi permasalahannya,” kata Restu.

Menurut Restu, meskipun pelanggaran terhadap batas waktu tidak ditetapkan sebagai pelanggaran berat di dalam UU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemira LKM UB, ia menganggapnya sebagai sebuah kecurangan politik. Pada pasal 15 (3) poin e disebutkan, “melakukan kecurangan politik, seperti money politics, dan hal-hal sejenisnya” termasuk pelanggaran berat.

“Ya kalo emang niat sih ya, bakal calon mengembalikan berkas ya di hari pertama jangan hari kedua. Kalau ada revisi-revisi kan masih bisa besoknya kalo kayak gini kan berarti ada kecurangan politik disitu, hal-hal yang disalahgunakan sepertinya,” tambah Restu.

Adnan menjelaskan, pihaknya baru bisa mengurus pengembalian berkas karena Anjas memiliki urusan lain di luar negeri. Sesuai dengan Tata Tertib pasal 1 (3), pengembalian berkas wajib dilakukan langsung oleh bakal calon presiden dan wakil presiden bersangkutan.

“Anjas itu baru pulang dari Amerika, ada kepentingan kuliah di sana yang belum selesai”. Ia melanjutkan, “Karena Pemira itu jadwalnya sangat-sangat cepat, jadi dia mempercepat kepulangannya ke Indonesia. Dia baru datang H-1 pengembalian. Banyak syarat adminsistrasi yang harus ia penuhi. Timses juga membantunya mempersiapkan segala keperluannya”.

Anjas dan timses baru bertemu di GOR Pertamina pukul 15.50 WIB setelah selesai mengurus KHS, salah satu berkas pendaftaran yang harus diserahkan.

Intervensi Pihak Non-Panitia

Meski begitu, Haris selaku manajer bakal calon pasangan Anjas-Wildan menyesalkan keterlibatan pihak-pihak lain selain Panpel maupun Panwas. Menurutnya, pihak-pihak tersebut turut ikut campur terhadap permasalah yang dialami bakal calonnya. Keterlibatan pihak lain ini dilihatnya saat panitia membacakan keputusan.

“Salah satu kejanggalan panitia, banyak banget yang gak pakai nametag. Ketika ditanya, ternyata bukan panitia, tetapi nyelonong masuk. Bisa dilihat dalam video. Kita ada videonya,” papar Haris.

Kericuhan yang sempat terjadi pada Selasa (29/10) malam antara pihak Anjas-Wildan dan panitia, sempat diikuti pula oleh pihak-pihak yang bukan berasal dari kedua belah pihak yang sedang terlibat masalah. Menurut Haris, ada sekitar 30 orang yang non-panitia.

“Ketika press release dari mereka, mereka (panitia, red) keluar. Di belakang tba-tiba datang sekitar 30 orang dari CL. Mereka membelakangi panitia seakan mengintervensi panitia. Jadi yang ngomong itu bukan panitia. Ketika panitia ngomong, kita yang debat. Ketika kita sedang debat, 30 orang itu yang malah mengintervensi kita,” jelas Haris.

Pasca bakal calon pasangannya tidak diloloskan panitia, Haris menuturkan akan tetap mengawal Pemira supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. “Timelinenya kan masih jauh. Ada beberapa sela-sela yang bisa kita ambil dalam situ, mungkin kita bisa tiru kejadian 2017, tetapi dengan massa yang lebih banyak, gerakan yang lebih masif, dan dengan penyadaran yang lebih ke akar rumput agar gak tiap tahun terjadi kayak gini,” pungkasnya.

Kavling10 berusaha menghubungi Ketua Panwas untuk memverifikasi beberapa hal, namun sejak dihubungi pada 6 November 2019, tidak ada respons yang diberikan kepada Kavling10.

Penulis: Savira Alvionita
Kontributor: Ranti Fadillah
Editor: Abdi Rafi Akmal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.