Gugur bunga. Aksi terhadap kesewenangan DPR dalam mengambil keputusan. Foto: April

Malang-Kav.10 Setelah proses pengesahan RUU KPK oleh DPR RI yang dilakukan selasa, (12/09) kemarin. Massa yang tergabung dalam AMAK (Aliansi Masyarakat Anti Korupsi) Malang berupaya menumbuhkan naluri masyarakat untuk kritis terhadap pengesahan revisi RUU KPK.

“Saat ini kami ingin menyuarakan demokrasi di Indoensia yang telah mati dan KPK sebagai lembaga penegak hukum pemberantas korupsi itu juga telah mati karena adanya pengesahan revisi UU KPK,” jelas Eki Maulana Koordinator Aksi saat ditemui hari ini.

“Selama ini kita ketahui bersama bahwa RUU KPK mulai disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dan sepanjang perjalanan waktu 12 hari yang singkat ini,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa telah banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat kepada pejabat negara. Pihaknya juga mengatakan bahwa penolakan sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara luas.
“Oleh kalangan akademis, guru besar, mahasiswa dari berbagai kampus dan elemen masyarakat. Artinya DPR dan pemimpin kita abai atau tidak mendengarkan aspirasi masyarakat,” tandasnya.


Sementara aksi terus berlanjut, berawal dari jam 10.00 di Balaikota Malang. Wahyu Agung Prasetyo mahasiswa UIN Malang menyuarakan aspirasinya melalui orasi yang disampaikan didepan massa aksi.
“Jokowi tidak mau mendengarkan bahkan aparat negara malah melawan dan memukuli buruh yang mencari keadilan. Pelakunya adalah aparat negara ini sendiri. Bagaimana mungkin untuk menyatukan Indonesia ketika tidak saling mendukung,” lantangnya.


Wahyu mengeluhkan atas sikap pengesahan RUU KPK yang telah disahkan oleh DPR RI. “RUU KPK malah di sepakati. Padahal masih banyak RUU yang masih bermasalah, RUU Pertanahan, RUU PKS dan yang lainnya. Yang disahkan ini malah RUU yang bisa mengkriminalisasi siapapun,” ujarnya dalam aksi.


Khadijah salah satu warga dari Muharto, juga mengeluhkan terkait kebijakan-kebijakan negara yang bersifat tidak menguntungkan masyarakat kelas bawah.

“Kalian mahasiswa, saya rakyat, saya ibu-ibu, harapan saya sibuk mencari sesuap nasi. Jika semua mahasiswa tidak peduli. Siapa yang peduli dengan negara ini?” ujarnya.

Khadijah menganggap bahwa petinggi negara seringkali membohongi rakyat dengan penuduhan tidak jelas. “Rakyat yang tidak peduli politik tidak tahu apa-apa. Kami seringkali dibilang radikal, kami dibilang anti Pancasila, padahal kami rakyat yang butuh keadilan,” ungkapnya dengan kecewa.

Upaya Konstitusional review dikabarkan salah satu cara untuk memenuhi penghapusan pasal-pasal yang berpotensi melemahkan KPK.
“Kalau kita kedepan, kita ingin bersama koalisi masyarakat yang ada di Jakarta maupun seluruh Indonesia untuk mengupayakan konstitusional review berkaitan dengan menghapus pasal-pasal yang berpotensi melemahkan KPK begitu,” tutup Eki.

Penulis: Oky Prasetyo

Editor: Aprilia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.