MALANG-KAV.10 Sebanyak sebelas Perguruan Tinggi Negeri (PTN) telah mengukuhkan diri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sejak UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi diberlakukan. Secara khusus, UU tersebut mengatur soal peralihan status PTN yang semula Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTN-BH. Dengan status tersebut, sebuah PTN-BH diperbolehkan mengelola badan usaha dan menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi.

Dalam waktu dekat ini, nampaknya jumlah PTN-BH akan bertambah. Dua PTN yang saat ini sedang mengusulkan dokumen menjadi PTN-BH adalah Universitas Sebelas Maret, Solo dan Universitas Brawijaya (UB), Malang. Khusus UB sendiri sudah memasuki tahap akhir, yakni perbaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Statuta beserta Naskah Akademik.

Ketua Panitia PTN-BH UB Abdul Latief mengatakan, proses tersebut paling cepat diselesaikan pada akhir tahun mendatang. “Kalau saya memperkirakan tahun 2020 UB sudah menjadi PTN-BH, walaupun nanti ada masa transisi selama masa tiga sampai lima tahun,” jelasnya ketika ditemui pada Selasa (13/8) di Fakultas Pertanian.

Masa transisi diperlukan untuk menyusun sejumlah regulasi baru di internal kampus terkait dengan pelaksanaan PTN-BH. Masa transisi tersebut memakan waktu yang tidak sebentar karena harus menyusun sejumlah regulasi untuk menjalankan perangkat yang ada. Latief menuturkan, apabila berkaca pada Universitas Padjadjaran, maka ada sekitar ratusan regulasi yang harus dipersiapkan.

Wacana UB menjadi PTN-BH sebenarnya sudah mengemuka sejak 2016 lalu. Mahasiswa merespons wacana tersebut dengan menyatakan menolak PTN-BH pada setiap aksi tahunan tanggal 2 Mei. Wacana tersebut semakin menguat pada akhir tahun 2018 lalu, setelah UB mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Latief menjelaskan bahwa perancangan RPP tidak semudah yang dibayangkan karena alur pengesahannya yang cukup panjang. “RPP itu tidak semudah yang kita pikirkan. Pertama kita harus ke Kemenkumham, lalu Kemsetneg, baru ke Presiden,” ujarnya.

RPP yang dimaksud berupa statuta perguruan tinggi, yaitu peraturan dasar suatu perguruan tinggi yang mencakup visi, misi, bendera, hymne, hingga rencana pengembangan induk. Menurut Latief, RPP dan Naskah Akademik telah dikirimkan pada Selasa (13/8) lalu.

Selanjutnya, pihak UB berencana menggencarkan sosialisasi terkait PTN-BH dengan membentuk sebuah tim. “Kenapa sosialisasi itu dilakukan, karena sekarang diperjelas langkahnya. Kami sudah membagi diri menjadi dua tim, tim sosialisasi dan tim untuk melancarkan jalannya SK presiden,” pungkasnya.

Meski sudah memasuki tahap akhir, salah satu anggota Komite Pendidikan (KP) Novada Purwadi terus menolak upaya tersebut. Novada merupakan bagian dari tim riset KP yang mendalami persoalan tentang PTN-BH. Menurutnya, pendapatan masyarakat masih terlalu kecil untuk membiayai pendidikan seorang diri. Sedangkan apabila kampus statusnya menjadi badan hukum maka kampus tersebut dibebankan pajak. Hal ini akan berdampak pada biaya pendidikan tinggi yang semakin mahal karena pihak kampus perlu mendapat lebih banyak pemasukan.

Pemberlakuan pajak bagi PTN-BH tertera dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-34/PJ/2017 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan bagi Perguruan Tinggi Badan Hukum. Menurutnya, peraturan tersebut berpotensi mengganggu kesehatan keuangan kampus sebab keuntungan kampus dari anak usaha yang dimiliki akan berkurang.

“Ketika suatu entitas menjadi badan hukum sendiri, dia wajib bayar pajak. Dengan adanya PTN-BH, berarti ada kewajiban dari kampus untuk bayar pajak pada negara, dan jelas dananya bisa berkurang,” pungkasnya saat ditemui pada (14/08).

Peralihan status BLU menjadi PTN-BH ini turut membawa dilema bagi orientasi penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Kewenangan mendirikan anak usaha membuat fokus perguruan tinggi terpecah sebagai penyelenggara bisnis yang komersil pula. Hal tersebut diperjelas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD RI 1945, yang berbunyi:

“Menjalankan dua peran secara bersamaan bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi dua peran tersebut memiliki karakter yang jauh berbeda, bahkan cenderung bertolak belakang. Penyelenggaraan pendidikan berorientasi pada pelayanan, sedangkan bisnis bersifat komersial yang orientasinya jelas mencari keuntungan. Dengan posisi seperti itu, sangat sukar untuk berharap PTN BH akan mampu menjaga orientasi penyelenggaraan pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Alih-alih begitu, dikhawatirkan yang mungkin akan terjadi adalah komersialisasi pendidikan”.

Menanggapi kemungkinan pecah fokus dalam pengelolaan pendidikan, Latief menjelaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi karena dosen tetap fokus pada mengajar. “Itu sebabnya pengembangan usaha itu harus diserahkan kepada pihak ketiga untuk pengelolaannya. Dosen jangan disuruh mengurus seperti itu. Kami harus profesional dalam mengelola biar bisa untung,” tambah Latief. Sementara itu, Novada menemukan bukti bahwa dosen sulit dipisahkan dalam pengelolaan anak perusahaan. Misalnya, jajaran komisaris PT. Daya Makara milik Universitas Indonesia yang diisi oleh profesor dari unviersitas tersebut. Ada juga sejumlah dosen yang menempati posisi manajer PT. LAPI ITB milik Institut Teknologi Bandung.

Penulis: Abdi Rafi Akmal dan Gemilang Ayu Maulida
Editor: Aprillia Tri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.