MALANG-KAV.10 Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan (KPuK) berupaya membangun jejaring dengan lembaga advokasi tingkat nasional untuk mendorong disegerakannya pembahasan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Lembaga advokasi tersebut diharapkan memiliki komitmen dan visi yang sama dengan KPuK terkait pengesahan RUU PKS.

Menurut Sekjen KPuK Sri Wahyuningsih, RUU PKS berupaya fokus pada perlindungan dan pemulihan korban. Selain itu, perundangan ini juga memiliki sejumlah bab yang mengatur tentang pencegahan, restitusi, rehabilitasi untuk memulihkan korban, reintegrasi, partisipasi masyarakat, serta pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum.

“RUU PKS adalah perangkat perundangan yang menjadikan subyeknya adalah perempuan dan berdasarkan pengalaman perempuan sebagai korban,” ujar Sri kepada awak Kavling10 ketika ditemui di kantor WCC Dian Mutiara.

Hal-hal tersebut tidak ditemui pada perangkat perundangan yang sedang berlaku saat ini. Akibatnya, pelaporan penerimaan kasus kekerasan seksual tidak mendapat banyak dukungan.

“Alasannya yang pertama, sulitnya alat bukti adanya tindak kekerasan seksual. Kedua, kultur masyarakat yang belum responsif dan cenderung menyalahkan korban (victim blaming). Ketiga, lemahnya pemahaman dan perspektif pemenuhan dan perlindungan hak korban oleh penegak hukum,” jelasnya.

Sejauh ini, KPuK telah melakukan serangkaian aksi antara lain menyelenggarakan diskusi publik. Selama Februari 2019, KPuK telah bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan menghadirkan Dr. Lucky Endrawati, SH, MH, Ketua Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (Persada) FHUB.

Sementara itu, berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2019 yang disampaikan oleh Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2018 terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang sudah dilaporkan sekaligus ditangani. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya sebanyak 348.466. Bentuk kekerasan seksual mendominasi laporan tersebut sebesar 64%, selanjutnya kekerasan psikis sebesar 20%, kekerasan ekonomi sebesar 9%, dan kekerasan fisik sebesar 7%

Penulis: Oky Dwi Prasetyo
Editor: Abdi Rafi Akmal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.