sumber: http://www.defenddemocracy.press

Dalam melihat kelas pekerja atau proletariat hari-hari ini, banyak kita mendengar frasa baru dari kelas tersebut, kelas itu disebut Prekariat. Prekariat atau yang disebut sebagai Proletariat yang direntankan, dalam artian bahwa secara langsung dan tidak langsung, kelas pekerja mendapat perilaku prekarisasi (perentanan). Sebagai contoh, seperti dilansir Guy Standing dalam bukunya The Precariat: The New Dangerous Class, seorang pekerja dengan permasalahan jam kerjanya yang tidak pasti, jaminan pekerjaannya serta kontrak kerja. Selain itu, Hizkia Yosie dalam tulisannya menyebutkan bahwa prekariat merujuk pada pekerjaan yang pola manajerialnya tidak menentu, tidak permanen serta bersifat fleksibel. Adapun beberapa bentuknya seperti sistem kontrak, outsourcing, part-time, freelance, dan teleworking. Namun jika menilik lebih jauh melalui pandangan Guy Standing, kita tidak bisa mencampurkan semua kategori proletariat yang berkemungkinan rentan ke dalam prekariat. Prekariat sangat identik dengan kerja kontrak, artinya kontrak kerja dengan waktu yang tak menentu, pendek, dan pemecatan tak menentu mendorong kelas pekerja kemudian beradaptasi terhadap kondisi tersebut, sehingga terwujudlah kondisi yang disebut sebagai prekarisasi.[

Ada beberapa pandangan yang dapat kita pakai dalam melihat prekariat, jika kita kemudian memakai perspektif Marxisme seperti yang diulas dalam buku The Precariat: New Class or Bogus Concept?. Irish Marxist Review Vol 3 No 9. Kita dapat melihat bahwa prekariat bukanlah bagian lain, atau jenis baru dari kelas pekerja, namun dia juga adalah bagian dari kelas pekerja itu sendiri. Dalam perspektif ini, prekariat diakibatkan oleh bagaimana relasi alat produksi dan hubungan sosial terhadap lokasi dari suatu kelompok tertentu. Hal ini juga tidak terlepas dari bagaiman skema neoliberalisme berjalan, dimana skema ini berawal dari perusahaan yang melakukan eksploitasi, memberikan dorongan kepada kelas pekerja, sampai pada kelas pekerja yang mendapatkan prekarisasi atau penekanan. Dalam pandangan antropologi, prekariat terjadi akibat dari hubungan sosial yang kemudian berkembang dikalangan kelas pekerja. Bahwa interaksi dan hubungan yang dilakukan oleh kelas pekerja pada tempat ia dengan lingkungan tempat tinggalnya mempengaruhi bagaimana terwujudnya skema prekarisasi. Perkembangan kapitalisme dan industri mengakibatkan perubahan juga dalam hubungan sosial kelas pekerja tersebut, mulai dari akumulasi modal, knowledge gap, serta relations gap antar kelas pekerja. Hal ini seperti diurai Schneider dalam bukunya Sosiologi Industri. Akibatnya, kelas pekerja mendapatkan otoritas dan legitimasi yang rendah, sehingga ia harus mengikuti posisi pemilik modal, dalam hal ini adalah yang mempekerjakan para kelas pekerja.

Si Prekariat

Jika kita memakai perspektif Marxisme, maka semua entitas yang bekerja berkemungkinan mendapat perilaku perentanan, apapun kelas pekerjanya. Hari-hari ini prekariat identik dengan mereka yang kemudian pekerja lepas, seperti pekerja kreatif, pekerja media, mahasiswa, serta buruh kondisional. Hal itu juga muncul seiring dengan modernisasi dari kapitalisme itu sendiri. Sebagai contoh mahasiswa, mahasiswa juga dapat berpotensi sebagai “si prekariat”. Standing juga menyebutkan bahwa mahasiswa yang melakukan magang dapat disebutkan sebagai prekariat, dikarenakan ia berpotensi mendapat ketidakamanan dalam bekerja, tekanan sosial, upah murah serta tidak dibayar sekalipun. Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mahasiswa yang magang dengan tujuan akademik memang tidak diatur, namun diluar keperluan itu, misal untuk keperluan kerja, pelatihan serta kompentensi, para pekerja dilindungi dalam undang-undang tersebut.

Selain itu diu bukunya Isabell Lorey yang bertajuk State of Insecurity: Government of the Precarious, pekerja kreatif sebagai pekerjaan yang marak akhir-akhir ini juga dapat berpotensi sebagai korban prekarisasi. Isabell Lorey, menyatakan bahwa prekarisasi sebagai proses neoliberalisme memberikan medium bagi pemilik modal untuk mengeskploitasi hasil kreatif dari pekerja kreatif demi kepentingan profit atau laba. Hal ini membuat pekerja rentan secara tidak langsung, sehingga para pekerja harus mengejar standar yang ada, ataupun melakukan pekerjaan dengan keterampilan, yang hasilnya akan dinikmati oleh pemilik modal dimana ia bekerja. Menurut Data Statistik dan Hasil Survie Ekonomi Kreatif dari Badan Ekonomi  Kreatif dan Badan Pusat Statistik, 14% tenaga kerja ekonomi kreatif itu berasal dari Indonesia. Dari 15,9 juta tenaga kerja tersebut 16,83% bekerja antara 15-34 jam, 45,72% untuk 35-48 jam, serta 31,98% untuk lebih dari 38 jam.

Selain itu menurut data International Labour Organization (ILO) pada tahun 2018, ada sekitar 1,4 milyar pekerja yang rentan pada tahun 2017, diperkirakan pada tahun 2019 naik sebesar 35 juta pekerja. Ironinya kelas pekerja rentan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik, upah buruh di Indonesia dalam 6 kategori berada di bawah upah buruh nasional, dengan rata-rata 2,65 juta rupiah, laki-laki 2,91 juta dan perempuan 2,21 juta.

Sebuah Solusi: Lantas Bagaimana?

Sembari meminum kopinya, para pekerja atau kelas pekerja haruslah kemudian mencari cara atau solusi untuk mereka keluar dari skema prekarisasi ini, begitu juga cengkraman kapitalisme yang secara langsung dan tidak langsung menindas kelas pekerja tersebut. Dalam hal gerakan sosial, kelas pekerja harus melampaui penyadaran dahulu agar nantinya kelas pekerja dapat membangun rasa kolektif serta serikat kolektif. Yang menurut Marx, dalam “class itself” bahwa kelas pekerja harus sadar terhadap dampak kapitalisme secara kolektif, lalu kemudian mengembangkan kesadaran tersebut, membentuk kelas sosial atau serikat, kemudian melawan borjuasi untuk dirinya sendiri, proletariat.

Namun, dalam kondisi hari-hari ini, kelas pekerja dapat lebih taktis melalui jalur-jalur hukum yang ada, serta lewat peraturan-peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan ataupun peraturan sejenis tentang hak kelas pekerja. Tentunya, jika kemudian berbicara tentang undang-undang dan peraturan, ada peran besar negara disana yang harus berpihak besar kepada masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana aturan itu dibuat, serta bagaimana pemerintah mengatur porsi keuangan negara. Disisi lain, hal ini diakibatkan juga oleh bagaimana model pembangunan ekonomi Indonesia, yang berisi arah kebijakan, bentuk kebijakan, hasil kebijakan, dan keberpihakan kebijakan.

Akhir kata, tulisan ini memang tidak benar-benar memberikan solusi, hanya mengajak kita berfikir dan merefleksikan diri, bahwa kota dan apa yang kita konsumsi dihasilkan oleh buruh dan kelas pekerja, serta merayakan May Day tentunya.

Penulis: Rinto Leonardo Siahaan
Editor: Oky Prasetyo


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.