Mahasiswa sedang berorasi di Gedung Rektorat (02/05), foto: Oky

MALANG-KAV.10 Empat tahun berselang sejak pertama kali diusung dalam aksi 2 Mei tahun 2016, isu PTN-BH masih menjadi polemik yang digaungkan mahasiswa. Dalam aksi hari ini (02/05), isu PTN-BH kembali menjadi tuntutan. Namun kali ini, organ mahasiswa yang tergabung dalam koalisi Aliansi Brawijaya Menggugat tidak lagi satu suara dalam menyikapi PTN-BH.

Rafi Abiyyu selaku Koordinator Komite Pendidikan UB mengaku masih belum semua mahasiswa menganggap PTN-BH harus ditolak, “Kemarin mayoritas koalisi ini sepakat menolak, namun ada beberapa yang setuju dengan PTN-BH. Kami belum mendapatkan data rigidnya kenapa ia setuju. Mungkin masalah badan usahanya atau bisnisnya mungkin,” jelasnya.

Abiyyu juga menyatakan bahwa sebenarnya UB masih belum mampu menyandang status PTN-BH. Ia khawatir, jika PTN-BH disepakati akan berpengaruh pada kenaikan UKT mahasiswa. Kekhawatiran ini didasarkan kondisi sektor bisnis di UB yang masih mengalami defisit keuangan.

“Supaya UKT tidak naik, sektor bisnis harusnya sudah sustained tapi nyatanya di UB yang mengkaji sektor bisnis di UB mengaku masih mengalami defisit. Otoritas itu yang sebenernya kita ingin gugat,” tandasnya.

Lebih lanjut, Abiyyu berkeluh kesah terkait alotnya perjuangan menolak PTN-BH di UB. Ia menjelaskan secara legal memang tidak bisa kalau hanya lingkup UB, terutama untuk menempuh Judicial Review harus melalui Mahkamah Konstitusi.

“Yang seharusnya dilawan adalah PTN-BH. Mahasiswa adalah elemen juga didalam kampus. Padahal ini mayoritas di koalisi ini menolak PTNBH. Apakah rektorat hanya ingin mengambil sebagian suara saja yang menyetujui kami tidak tahu,” tegasnya.

Berbeda dengan Abiyyu, Presiden BEM Filkom UB Syaukani Audady menyatakan pihaknya tidak menolak PTNBH. “Menurut pandangan kami kondisi UB menjadi PTN-BH hanya tinggal menunggu waktu. Dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi PTN-BH sudah dikirim ke Kemenristekdikti, jadi hanya tinggal menunggu pengesahannya saja,” jelasnya.

Syaukani menambahkan, BEM Filkom dulu sempat mengawal penolakan. “Sehingga yang awalnya kami menolak, sekarang beralih ke mengawal mengenai PTN-BH dikarenakan faktor tersebut. Kami akan mengawal kesiapan UB itu sendiri dan khususnya fakultas kami ketika menjadi PTN-BH, supaya kebijakan-kebijakan yang muncul ketika menjadi PTN-BH tidak merugikan mahasiswa,” tambahnya.

Selain BEM Filkom, BEM FEB juga menyatakan tidak menolak PTN-BH.

Baca juga: Gelar Aksi Hardiknas, Mahasiswa Bawa Enam Tuntutan 

Kepastian apapun terkait PTN-BH yang nantinya dicapai Rektorat, Menteri Koordinasi Pergerakan EM UB 2019 Bagas Luhur Prabowo menyerahkan langkah selanjutnya pada aliansi. “Ya kalau misalkan kayak gitu kita kembalikan ke aliansi Brawijaya Menggugat bagaimana hasilnya nanti akan kami sepakati bersama-sama,’’ ujarnya.

Rektor UB Nuhfil Hanani dalam audiensi bersama mahasiswa di Lantai 8 Rektorat mengonfirmasi bahwa saat ini status PTN-BH UB masih dalam proses pengajuan.

“Ketika proposalnya dikirim ke Jakarta, di-review oleh Kemenristekdikti setelah selesai semuanya baru dikirim ke Presiden. Singkat cerita, dikirim dulu lah, seingat saya itu (pengajuan proposal PTN-BH, red) pada akhir 2018. Kemudian kita dipanggil oleh Kemenristekdikti sebulan yang lalu, segala macamnya harus direvisi sehingga dengan demikian sekarang dibawa proses setelah dari sana nanti akan digodok kembali,” terangnya.

Penulis: Oky Prasetyo
Editor: Nuris

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.