Aksi Lawan Kekerasan Seksual di Dinas Pendidikan Aliansi Masyrakat Tolak Kekerasan Seksual, Foto: Aegis


“Institusi pendidikan itu harusnya mencerdaskan pikiran, menghaluskan hati nurani, bukan malah memfasilitasi pelanggaran seksual”

Rinto Leonardo S

Akhir-akhir ini banyak kasus tentang pelecehan seksual yang terjadi di Sekolah, Kampus, dan Institusi Pendidikan lainnya. Hal ini selaras memperburuk citra pendidikan di Indonesia. Pelecehan seksual merupakan perilaku yang dilakukan tanpa keinginan seseorang oleh seseorang dan bersifat seksual. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan, kaum laki-laki juga bisa mendapat perilaku pelecehan seksual. Khususnya dalam dunia pendidikan kita dikejutkan kembali oleh berbagai kejadian pelecehan terhadap sivitas akademika di institusi pendidikan.

Kasus pelecehan seksual di institusi pendidikan mengalami kenaikan isu pasca Balairungpress.com, menerbitkan berita dugaan kasus pelecehan seksual terhadap Agni. Dalam kasus Agni, diduga terjadi pelecehan seksual oleh HS pada saat KKN. Dalam laporan Balairungpress.com, yang berjudul Nalar Pincang UGM atas Kasus Pemerkosaan, Agni sebagai korban diperkosa terduga HS saat melakukan KKN. Dalam proses investigasi yang dilakukan bersama dengan komite etik, Agni diberikan dua rekomendasi terkait kasus tersebut. Selain itu HS yang menjadi terduga pelecehan seksual akan segera diwisuda.

Seharusnya HS yang menjadi terduga sudah dapat diklasifikasikan sebagai tersangka. Karena tidak lama setelah isu pelecehan seksual tersebut mencuat di permukaan, HS sebagai terduga melakukan penjelasan dan permohonan maaf kepada seluruh pihak terkait. Jika merujuk pada Peraturan Rektor UGM nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa UGM, maka HS dapat dikatakan melanggar perilaku dan kewajiban yang harus dipatuhinya sebagai mahasiswa. Keputusan tersebut dilandaskan dari pengakuan, penjelasan, dan permohonan maaf HS kepada pihak yang dirugikan akibat tindakannya terhadap Agni pada saat KKN. HS seharusnya diberikan sanksi, yaitu; sanksi sedang, skorsing 1-2 semester atau lebih parah, yaitu mendapat sanksi berat.

Selain UGM, sivitas akademika UNDIP juga turut mengikuti pelecehan seksual seperti di UGM. Pelecehan ini dilakukan oleh Dosen Fakultas Ilmu Budaya, dengan nama inisial “Kodir” kepada mahasiswi bernama Dias. Selain Dias, Kodir juga melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswi lain, diantaranya Gia, Iriana, dan Vani. Adapun tindakan yang dilakukan seperti; meraba, menyentuh payudara, menggenggam tangan, mencubit pipi, merangkul pinggang, berusaha mencium.

Tidak berhenti di UGM dan UNDIP, kasus pelecehan seksual juga terjadi di Malang, tepatnya di SDN 3 Kauman, Malang. IM nama inisial guru olahraga di sekolah tersebut ditetapkan menjadi tersangka. IM melakukan tindakan pelecehan terhadap siswinya, dia melakukannya ketika siswinya sedang mengganti baju seragam olahraga. Karena tindakan tersebut, IM dijerat dengan Pasal 82 UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tidak hanya di kampus luar malang ataupun sekolah dasar, Universitas Brawijaya pada tahun 2016, mahasiswi FISIP UB mengaku pernah mengalami pelecehan seksual. Dari liputan UAPKM Kavling 10 pada 23 September 2016, LN nama inisial mahasiswi FISIP UB diduga mengalami pelecehan seksual, dimana pada saat berada di lift, beberapa mahasiswa menarik tali branya. Setelah itu tidak ada kelanjutan dari dugaan kasus tersebut.

Baca juga:  Mahasiswi FISIP Diduga Alami Pelecehan 

PELECEHAN SEKSUAL – Infografis/Lulu

Perempuan dalam Pusaran Sosial Masyarakat

Menurut Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), pada tahun 2018 terdapat 76% kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik, diantaranya; 911 kasus Pencabulan, 704 kasus Pelecehan Seksual, dan 699 kasus Perkosaan. Jika merujuk data di atas, perempuan cukup rentan menjadi korban dari pelecehan seksual sampai pada kekerasan terhadap perempuan. Helem Benedict, 1992 dalam studinya menyatakan bahwa perempuan sering dijadikan sebagai objek “provokatif” terjadinya tindakan kejahatan seksual. Selain penyebab di atas, konstruksi pemikiran masyarakat dan diskriminasi gender dapat menjadi penyebab rentannya perempuan menjadi korban atas pelecehan seksual.

Konstruksi pemikiran masyarakat melihat perempuan sebagai objek, atau jika merujuk pada Gayatri Spivak sebagai kaum subaltern. Konstruksi pemikiran masyarakat ini erat hubungannya dengan bagaimana hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Masyarakat dikonstruk pemikirannya bahwa perempuan adalah alasan kenapa seseorang atau pria melakukan tindak pelecehan seksual, diantaranya; dengan bagaimana perempuan berpakaian, bentuk tubuh, dan lain hal yang berhubungan dengan physical appearance dari perempuan. Konstruksi pemikiran masyarakat juga erat kaitannya dengan historisitas ataupun culture dari masyarakat. Pada pra-kemerdekaan, perempuan dijadikan sebagai pemuas hasrat atau nafsu militer Jepang (Jugun ianfu, red), sisi historis itu mempengaruhi konstruksi pemikiran masyarakat dikemudian hari. Dalam hal culture, sistem feodalisme yang memposisikan perempuan hanya sebagai objek yang hanya bisa masak, ngurus anak, dan pemuas ranjang juga mempengaruhi pola pikir, konstruksi pemikiran dan perilaku suatu entitas masyarakat terhadap perempuan. Pemikiran masyarakat juga mempengaruhi bagaimana seseorang menggunakan relasi kuasanya untuk melakukan tindakan pelecehan seksual. Misalnya, seorang dosen yang mempunyai kuasa melebihi mahasiswa dapat menggunakan kekuasaanya untuk memaksa mahasiswi mengikuti keinginannya, tentu dengan segala alat kekuasaan yang dia miliki, seperi; nilai, atau menjadi pembimbing skripsi.

Selain konstruksi pemikiran masyarakat, diskriminasi gender dapat menjadi alasan terjadinya pelecehan seksual kepada perempuan. Kurnianingsih dalam “Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja”, tahun 2003 menyatakan bahwa pelecehan seksual seringkali terjadi karena bentuk ketidaksadaran secara kolektif oleh laki-laki terhadap perbedaan gender yang ada di masyarakat. Pemikiran yang meletakkan perempuan di bawah struktur lelaki inilah yang disebut diskriminasi gender, karena pandangan tersebut dapat memberikan legitimasi kepada lelaki untuk melakukan segala sesuatu dengan bebas kepada perempuan, termasuk pelecehan seksual. Tidak jarang diskriminasi gender menjadi dasar bagi laki-laki melakukan tindakan pelecehan seksual, apalagi di lingkungan institusi pendidikan yang harusnya menjadi tempat entitas manusia mempertajam kecerdasan dan memperhalus perasaan.

Pria: Selain Perempuan, Kita Juga Bisa Menjadi Korban

Dalam laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2018, laki-laki juga berpotensi menjadi korban kekerasan seksual. Dalam catatan KPAI, terdapat 122 anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Korban mayoritas berasal dari bangku Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Selain itu, KPAI juga memberikan catatan terkait kekerasan seksual yang terjadi kepada 16 siswa SMP di Jakarta dan 41 siswa SMP di Banten, yang mana kekerasan seksual yang dilakukan adalah sodomi.

Selain siswa di Institusi Pendidikan, kita dapat melihat ke belakang pada saat Final Tunggal Putra Bulutangkis Asian Games 2018, pemain bulu tangkis Jonatan Christie mendapatkan respon seksual  secara online pada saat membuka bajunya. Jika merujuk kepada pendapat Hastuti dan Hernawati, 2003 dalam “Bentuk Pelecehan Seksual dan Faktor yang Mempengaruhinya”, pelecehan seksual adalah perilaku seksual yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan yang menjadi objek hasrat seksual, laki-laki dalam hal ini adalah Jojo dapat diklasifikasikan mendapat tindakan pelecehan seksual. Hanya saja dalam kasus Jojo, bentuk pelecehan seksual yang ia dapatkan adalah Pelecehan Online, yaitu pelecehan seksual yang menggunakan platform online/digital seperti; gambar, video, postingan, pesan, ataupun halaman. Dalam hal ini bentuk ekspresi yang dikeluarkan kaum perempuan kepada Jojo saat membuka baju dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pelecehan seksual, karena Jojo mendapatkan tindakan objektifikasi yang menjurus pada aspek seksualitas.

Baca juga:  Dinas Pendidikan Kota Malang Kurang Berpihak Tangani Kasus SD 03 Kauman 

Pelecehan Seksual dan Bagaimana Idealnya Kita Bersikap

Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik, bahkan dalam Institusi Pendidikan harusnya membuka mata kita tentang keadaan masyarakat hari ini. Tidak hanya kemudian memandang perempuan sebagai korban, laki-laki juga berpotensi menjadi korban dari pelecehan seksual. Dalam hal ini harus ada yang dilakukan oleh masyarakat ataupun Institusi Pendidikan untuk bersikap menolak segala tindakan pelecehan seksual. Masyarakat dalam sosialisasi primer dan sekunder dapat memberikan pendidikan tentang seks lebih dini kepada anak ataupun individu di lingkungannya. Tidak hanya pada fase pendidikan sejak dini, pengenalan bagaimana bersikap atau berprilaku kepada lawan jenis yang matang juga harus dikenalkan, simplenya mengenalkan sikap egaliter atau persamaan kedudukan antar gender kepada anak ataupun individu.

Tak hanya masyarakat, Institusi Pendidikan juga harus membuat skema bagaimana mengatasi pelecehan seksual. Tirto.id dalam “Yang Harus Kampus Lakukan Mengatasi Pelecehan Seksual”, menyebutkan harus ada tindakan yang wajib dilakukan kampus, seperti; membuat regulasi penanganan & sanksi, membentuk tim investigasi independen & imparsial (melibatkan seluruh elemen kampus), menyediakan pendampingan bagi korban, dan menyediakan jasa psikolog/psikiater, penanganan kesehatan fisik & keamanan bagi korban. Selain itu yang terpenting adalah membangun sistem layanan aduan bagi korban yang bersifat melindungi, setara, dan rahasia. Bukan malah menginterogasi atau menjatuhkan korban.

Dalam hal bersikap terhadap pelecehan seksual idealnya kita sebagai masyarakat, khususnya mahasiswa harus menolak segala bentuk tindakan pelecehan seksual, khususnya di lingkungan kampus. Karena bersikap terhadap pelecehan seksual tidak menuntut, berkutat, dan berpatok pada feminisme, maskulinisme, ataupun berada pada posisi Social Justice Warior (SJW). Dalam artian bersikap terhadap tindakan pelecehan seksual tidak perlu didasari oleh ideologi, kepercayaan, ataupun pandangan tertentu. Bersikap terhadap tindakan pelecehan seksual harus didasari atas kesadaran humanity atau bersifat humanis. Karena apapun tindakan pelecehan seksual, tindakan tersebut merengut hak dari korban. Tidak hanya pada tindakan pelecehan seksual, dalam hal apapun yang merengut atau menghambat hak seseorang dan tindakan ketidakadilan kepada seseorang, ada baiknya kita bersikap, karena didasari oleh humanity atau sifat humanis.

“Kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berfikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia sarjana.”
-Pramoedya Ananta Toer

Penulis: Rinto Leonardo S
Editor: Oky Prasetyo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.