Audiensi Kebijakan Stiker di Ruang Sidang Gedung Rektorat lantai 8. Foto: Iqbal Maulana (LPM Perspektif)

MALANG-KAV.10 Pihak mahasiswa menilai hasil audiensi kebijakan stiker dengan rektorat belum memuaskan. Audiensi yang berlangsung pada Senin (18/03) di Ruang Sidang Gedung Rektorat lantai 8 ini dihadiri oleh Eksekutif Mahasiswa (EM) UB, beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas, Wakil Rektor II Gugus Irianto, dan Wakil Rektor III Abdul Hakim.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM FEB UB Miftah Qismullah menyayangkan respon dari pihak rektorat yang tidak memuaskan. “Hasil audiensi kemarin itu jawabannya normatif semua. Sejumlah hal yang kita permasalahkan itu gak ada yang terjawab,” tutur Miftah.

Adapun hasil audiensi antara lain: bis akan tetap beroperasi sesuai jadwal, penambahan armada dan halte bis, pemberlakuan pengecekan kendaraan masuk diperketat, stiker wajib ditempel di kendaraan bermotor, pencetakan dan pendistribusian kembali stiker dan kartu parkir di tiap-tiap fakultas, transportasi online tetap tidak masuk ke lingkungan kampus, dan peningkatan keamanan kampus di malam hari dengan sistem patroli oleh pihak keamanan

Miftah juga mengkritisi jawaban dari rektorat terkait pelarangan ojek dalam jaringan (daring) yang tidak bisa masuk kampus. Pihak rektorat bersikukuh untuk melarang ojek daring masuk ke kampus, walaupun pihak mahasiswa sudah menyampaikan dampak negatif dari pelarangan ini. Pelarangan ini juga dianggap tidak sinkron dengan kebijakan operasional bis yang hanya sampai sore.

“Kegiatan kampus kita itu kan ada yang sampai malam, kegiatan organisasi juga ada yang sampai malam. Seandainya ojek daring tidak boleh masuk, ya waktu operasional bisnya ditingkatkan sampai malam. Apalagi kita tahu UB ini cukup gelap waktu malam hari, bahaya buat teman-teman perempuan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Menteri Kajian Strategis BEM FIA UB, Yudha Rianda. Menurutnya, audiensi yang digelar hanya penyampaian saja tanpa ada tanggapan. “Kita memang belum puas dengan hasil dari audiensi kemarin. Semua yang di dalam [saat audiensi] hanya menyampaikan pernyataan setiap fakultas, tapi tidak di­feedback,” kata Yudha.

Ia menjelaskan penerapan stiker di UB merupakan jawaban dari tuntutan ketika aksi pada 2 Mei tahun lalu atau bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional terkait ketertiban dan keamanan. Namun, ia menyoroti ketidakikutsertaan mahasiswa dalam perumusan kebijakan tersebut dan penerapan kebijakan yang tidak terlalu kuat, misalnya pengecekan yang seringkali lengah.

“Sebenarnya kita ingin tahu alasan rektorat menerapkan kebijakan ini tanpa melibatkan mahasiswa. Katanya (rektorat, red) sih, karena mengikuti yang terdahulu, sehingga tidak perlu melibatkan mahasiswa,” katanya.

Dalam audiensi tersebut, BEM FIA dan sejumlah BEM Fakultas lainnya mengusulkan penerapan sistem e-tapping yang dianggap akan sangat aman. Menurutnya, e-tapping harus terintegrasi dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), sehingga semua mahasiswa dapat menggunakannya.

“Kalau dari hasil jawaban bu Rosadah [Kabag Umum, Hukum dan Tata Laksana UB] dan EM UB, e-tapping itu memang akan jadi kebijakan jangka panjang. Tapi kapan bisa dilaksanakan itu belum tahu. Walaupun kemarin itu tuntutannya harus berhasil dilaksanakan dalam enam bulan setelah tuntutan disampaikan,” ujar Yudha.

Menteri Kebijakan Kampus EM UB Mochamad Irfanudin pun mengungkapkan kekecewaannya atas hasil audiensi dengan pihak rektorat yang belum bisa memastikan sampai kapan kebijakan ini bertahan.

“Ketika kita menanyakan bagaimana rencana ke depannya terhadap kebijakan ini, rektorat tidak bisa menjawab. Ketika mahasiswa agak menyalahkan dan menyudutkan pihak rektorat, WR III menyatakan bahwa ‘ya jangan salahkan sepenuhnya kami (pihak rektorat, red), kami saja dilantik 4 Februari, sedangkan kebijakan ini berlaku tanggal 28 Januari’,” kata Chamad ketika berusaha mengingat jawaban dari WR III.

Meski begitu, ia menjelaskan bahwa audiensi tersebut menjadi langkah awal dalam mengawal kebijakan yang dikeluarkan pihak rektorat. Bahkan dalam waktu dekat ini dikabarkan akan ada aksi untuk menyikapi kebijakan rektorat. Sedangkan Miftah mengatakan belum ada informasi apapun terkait aksi. Menurutnya, kesepakatan BEM Fakultas masih sebatas audiensi.

Sementara itu, Yudha mengatakan aksi akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini dengan diinisiasi oleh BEM FMIPA. Walaupun ia belum bisa memastikan kapan aksi tersebut bisa dilaksanakan. “Kalau untuk bentuk aksinya, saya belum dapat kabar,” pungkasnya.

Penulis: Priska Salsabiila dan Abdi Rafi Akmal

Editor: Debbie Julia Gibson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.