Melawan komersialisasi pendidikan perguruan tinggi, Foto: Rinto

Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa harus ramah kepada peserta didik, dalam hal ini harus berbasis kepada public goods

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu cita-cita bangsa, hal itu tertulis di dalam pembukaan UUD RI 1945 alinea keempat, juga diperjelas dalam UUD RI 1945 Pasal 31 ayat 1-3, dan juga pasal-pasal HAM lainnya. Pendidikan adalah salah satu cara mencerdaskan bangsa. Kondisi pendidikan hari ini, khususnya Pendidikan Tinggi terjadi perubahan sistem pendidikan, dan itu dimulai dari reformasi, saat jatuhnya rezim Soeharto pada 21 Mei 1998. Perubahan itu berupa komersialisasi, liberalisasi, desentralisasi, privatisasi, dan nama sejenis identik dengan sesuatu yang disebut Otonomi Perguruan Tinggi.

Penelitian Putra dalam buku Politik Pendidikan: Liberalisasi Pendidikan Tinggi Periode 2000-2012 (Studi Komparasi: Indonesia dan India), gabungan dari konsep desentralisasi, privatisasi, dan komersialisasi perguruan tinggi merupakan bentuk dari liberalisasi pendidikan tinggi yang mengubah perspektif pendidikan tinggi, dari yang berbasis publik menjadi basis swasta.

Berbicara tentang Komersialisasi Pendidikan, menurut Dave Hill adalah penyelenggaraan pendidikan dengan tujuan komersil atau profit. Dalam penelitiannya yang bertajuk Winners or Lossers? Liberalizing Public Service.

Hill berfokus pada liberalisasi pendidikan yang terjadi di berbagai belahan dunia, dimana ia melihat bahwa pendidikan bukan lagi barang publik yang dimiliki secara universal, namun memberikan dampak human capital, dimana komersialisasi pendidikan akan memberatkan peserta didik melalui pembiayaan yang berlebihan. Sederhananya Komersialisasi Pendidikan didefinisikan sebagai praktik berbasis ekonomi yang mencari keuntungan finansial di ranah pendidikan.

Baca juga:  Mahasiswa Dukung Delegasi Tolak PTN-BH 

Di Indonesia praktik ini berjalan sejak runtuhnya rezim orde baru, berawal dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 dan No. 61 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi dan Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum. Peraturan tersebut lahir tidak dengan sendirinya, didorong oleh World Bank dan IMF melalui Structural Adjustment Programme (SAP). Bahkan sejak 1997 sampai 2003, Indonesia sudah menekan 26 Letter of Intent (LoI) dengan IMF (Tirto.id, 2017).

Dalam amatan tulisan dari Setiawan, menunjukkan bahwa selain lewat 2 kanal organisasi diatas. Otonomi Perguruan Tinggi untuk Liberalisasi Pendidikan juga dipromosikan oleh WTO lewat General Agreement on Trade in Services (GATS) ketika Indonesia meratifikasi Agreement Establising the World Trade Organization, yang kemudian dimunculkan melalui UU No. 7 Tahun 1994. Perjanjian tersebut berisi tentang liberalisasi 12 sektor jasa, termasuk diantaranya pendidikan.

Bentuk yang sistem ini berikan adalah Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Ada 7 universitas yang mengawali sistem pendidikan ini, diantaranya; Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Universitas Airlangga (Unair).

Setelah BHMN, muncul lagi sebuah sistem pendidikan yang dinamai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) disahkan melalui UU No. 20 Tahun 2003 yang terkenal dengan pasal 46 ayat 1 sebagai perdebatan pada masa itu. Pasal itu berbunyi;

“Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”

Selanjutnya, muncul lagi sistem semacam, yaitu Badan Hukum Pendidikan (BHP), melalui UU No. 9 Tahun 2009 tentang BHP. Dalam undang-undang ini perguruan tinggi badan hukum dapat melakukan hal seperti; melakukan investasi dalam bentuk portofolio, maupun investasi dengan mendirikan badan usaha. Seperti urai Ahmad, dalam bukunya yang berjudul Kuliah Kok Mahal?

Jika diamati, otonomi perguruan tinggi disini yang penting dan diperlukan hanya pada bidang keuangan. Sampai kemudian UU kontroversial ini akhirnya viral, menjadi permasalahan sosial dan dilakukan uji materiil atau judicial review oleh banyak pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tak lama setelah itu muncullah UU PT No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan sistim baru yaitu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Pada sistim ini, kampus diperbolehkan mengelola badan usaha dan menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi, artinya disamping kewajibannya menyelenggarakan pendidikan yang berdasar pada public goods dengan prinsip nirlaba, kampus juga terpecah fokusnya sebagai penyelenggara bisnis yang bersifat komersil, hal ini didasarkan oleh Ahsari dalam bukunya Tinjauan Yuridis Pengelolaan Keuangaan Negara pada Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Hal itu juga diperjelas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD RI 1945, berbunyi;

“Menjalankan dua peran secara bersamaan bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi dua peran tersebut memiliki karakter yang jauh berbeda, bahkan cenderung bertolak belakang. Penyelenggaraan pendidikan berorientasi pada pelayanan, sedangkan bisnis bersifat komersial yang orientasinya jelas mencari keuntungan. Dengan posisi seperti itu, sangat sukar untuk berharap PTN BH akan mampu menjaga orientasi penyelenggaraan pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Alih-alih begitu, dikhawatirkan yang mungkin akan terjadi adalah komersialisasi pendidikan.”

Universitas Brawijaya dalam Bayang-bayang Perubahan Status PTNBH

Universitas Brawijaya (UB) sebagai kampus bergengsi di Jawa Timur juga mendapat dampak dari PTNBH, salah satunya adalah bergulirnya wacana UB akan PTNBH. Dilansir dari Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Display, pada aksi hari pendidikan, Mahasiswa UB membawa isu komersialisasi pendidikan dan perubahan status UB menjadi PTNBH dalam tuntutannya.

Semenjak itu isu komersialisasi pendidikan dan PTNBH menjadi perdebatan. Mahasiswa lintas organisasi dan lintas disiplin ilmu pun membicarakan sekaligus berdebat tentang PTNBH, banyak pro kontra yang hadir di kalangan mahasiswa, sampai birokrat kampus.

Sepanjang bulan april 2017 banyak diskusi publik yang dilakukan oleh berbagai organisasi kampus dan mahasiswa, diantaranya; Kajian EM “Komersialisasi Pendidikan” pada 31 Maret 2017, Diskusi Publik Komite Pendidikan “UB Menuju PTNBH” pada 6 April 2017, Diskusi FP “PTNBH: Gerbang Menuju Kegagalan”, Diskusi Vokasi “PTNBH untuk Efisiensi atau Komersialisasi”, Diskusi FIA “Melihat PTNBH dari Sudut Pandang Administrasi”, Diskusi Filkom “Komersialisasi Pendidikan” yang ke-4nya diadakan pada 26-27 April 2017.

Rekam Jejak PTNBH di UB, Infografis/Ghani

Sebelumnya pada 12 Mei 2016 dalam laman LPM Perspektif, Wakil Rektor IV Prof Sasmito Djati, mengatakan UB tak siap menjadi PTNBH.

Tidak sampai disana, dilansir dari LPM Perspektif, WR II Dr Sihabudin mengatakan bahwa pendapatan UB 59 persen masih bergantung pada mahasiswa.

“Sekarang kalau untuk melihat itu (UKT), dibandingkan saja dari Universitas yang sudah PTN-BH, lihat aja itu lebih mahal atau tidak, kalau lebih mahal takut ya, dari hati kan lebih baik Badan Layanan Umum (BLU) aja ya”, ungkap beliau.

Kemudian di aksi memperingati Hari Pendidikan yang dilaksanakan pada 2 Mei 2017, Aliansi Mahasiswa Brawijaya melakukan aksi dan memasukkan kembali isu Komersialisasi Pendidikan dan PTNBH UB. Pada aksi tersebut, Rektor pada masa itu Prof Muhammad Bisri menjanjikan pertemuan dengan pihak Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), dan akhirnya pada 18 September 2017 ( dalam Notula Audiensi Delegasi Mahasiswa TIM PTNBH bersama dengan Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Senin, 18 September 2017 Kemenristekdikti, Gedung D Pintu 1 Senayan, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat)* 

Baca juga: PTN ber-BH dan Tetek Bengeknya 

Delegasi Mahasiswa dipertemukan dengan pihak Kemenristekdikti, yaitu Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Prof Ainun Na’im. Pada saat bertemu pihak Kemenristekdikti banyak terjadi proses dialektika antara Delegasi Mahasiswa UB dengan Kemenristekdikti, diantaranya membicarakan; mandat UB menjadi PTNBH, pemisahan harta kekayaan, prestasi UB, dll.

Pada 5 Maret 2018, Aliansi BEM se-UB meminta rektor terpilih untuk mengawasi dan mengevaluasi serta membenahi sistem PTN BH Universitas Brawijaya, dilansir dari LPM Kavling10.

Hari Pendidikan, 2 Mei 2018, mahasiswa kembali melakukan aksi dan mengajukan isu PTNBH di dalam tuntutannya. Pada aksi tersebut terbentuklah Tim Mahasiswa untuk mengkaji kebijakan PTNBH yang akan diaplikasikan di Universitas Brawijaya. Naasnya kejelasan Tim Mahasiswa sampai sekarang tidak diketahui oleh Mahasiswa UB.

Pada peliputan LPM Kavling10 pada 5 Februari 2019, Rektor Universitas Brawijaya Prof Nuhfil Hanani, pihak UB sudah mengirimkan 4 dokumen ke kemenristekdikti terkait kesiapan dan keinginan UB menjadi PTNBH.

Tidak sampai disana, dalam lanjutan laman LPM Kavling10, pada saat pelantikan Wakil Rektor baru dan pejabat lainnya, Tim Mahasiswa yang dibentuk sudah berdiskusi dengan Rektor dan sudah oke terkait keputusan PTNBH yang akan menjadi tantangan utama UB kedepan.

Brawijaya: PTNBH, UKT, dan Kehidupan Mahasiswa

Membahas pendidikan tinggi tidak jauh-jauh dari Uang Kuliah, dilansir melalui Tirto, UB adalah kampus yang uang kuliahnya mahal, apalagi sejak diberlakukannya sistim Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tahun 2013. Dari pemberitaan tersebut dapat dilihat meskipun banyak peminat, UB masih tergolong mahal dan dirasa membebani peserta didik. Dalam wawancara dengan Rektor Prof Nuhfil pada 20 September 2018 lalu, ia mengatakan bahwa UB dilarang untuk menaikkan lagi UKTnya oleh pihak kemenristekdikti, dikarenakan UKT UB sudah tinggi, hal itu juga dikaitkannya oleh laris atau tidaknya jurusan, prodi, atau fakultasnya.

Salah satu syarat menjadi PTNBH adalah kesiapan dana, namun, menurut Laporan Keuangan UB Tahun 2016 dalam laman PPID UB yang sudah diaudit, dengan jumlah pendapatan sebesar
Rp 1.322.312.806.362 defisit sebesar Rp 384.171.668.268.

Sedangkan Laporan Keuangan UB Tahun 2017, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) defisit sebesar Rp 430.993.149.157 dari pendapatan sebesar Rp 955.250.625.939, yang artinya belanja UB sebesar Rp 1.386.243.775.096. Jika dibandingkan dengan Laporan Keuangan Universitas yang sudah menjadi PTNBH, ketika mereka menjadi PTNBH, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mereka naik, dimana UKT atau Biaya Layanan Pendidikan termasuk dalam PNBP.

Maka dari itu, efek bergulirnya PTNBH adalah kekhawatiran akan naiknya UKT, bahkan tidak ada yang bisa memastikan apakah UKT akan naik atau tetap. Menurut penuturan Abdul Latief, Ketua Panitia PTNBH UB, selama masa transisi, yaitu 5 tahun setelah UB dinyatakan PTNBH UKT tidak akan mengalami perubahan.

“Kalau tidak salah,rektor sendiri yang menjamin UB tidak akan ada kenaikan (jumlah UKT per kategori, red). Kalaupun naik, kategori yang naik itu kategori III, IV, V, dan VI. UKT kategori I dan II tidak mungkin naik” ungkapnya dalam laman LPM Kavling10.

Dampak UKT tidak hanya pada peserta didik yang merasakan layanan pendidikan, tapi juga kepada biaya hidup mahasiswa, UB diantara 15 Universitas di malang memperoleh kedudukan tertinggi sebagai penerima mahasiswa terbanyak di Malang, menurut data BARENLITBANG Kota Malang, proses pertambahan mahasiswa di Kota Malang, diantaranya; Bertambahnya ragam mata pencaharian masyarakat yaitu dengan mengelola usaha tempat tinggal mahasiswa (indekost), bisnis jasa laundry pakaian anak-anak kos, membuka usaha rumah makan dan warnet. Meningkatnya pendapatan yang sangat berarti bagi masyarakat setempat akibat dari tercipta keberagaman bentuk perekonomian baru tersebut.

BARENLITBANG juga menambahkan, para ahli ekonomi sering melakukan pengukuran tingkat kesejahteraan dilihat dari variabel ekonomi yaitu tingkat pendapatan. Pendapatan disini dimaksudkan sebagai alat ukur dengan satuan uang yang diterima dalam satuan rupiah. Variabel ekonomi yang lain besarnya pengeluaran atau belanja atau konsumsi, baik untuk pangan maupun non pangan serta tingkat produksi.

Baca juga:  Jaket Angkatan 2015 Belum Dibagikan, Mahasiswa Aksi 

Dalam tingkat produksi dapat dikatakan bahwa mahasiswa sebagai sumber daya atau input yang mempengaruhi faktor produksi, dalam hal ini produk atau output adalah hal yang dipengaruhi oleh jumlah sumber daya yang ada. Sederhananya sumber daya modal dan sumber daya manusia mempengaruhi hasil produksi (produk), meningkatnya jumlah mahasiswa di Malang, mempengaruhi para penjual untuk meningkatkan produksi baik barang maupun jasa, dan juga mempengaruhi harga suatu produk tersebut.

Mungkin selain jumlah mahasiswa, kenaikan uang kuliah juga dapat mempengaruhi harga suatu produk, ketika UKT mahasiswa naik, harga produk juga dapat naik. Karena produsen yang mencari keuntungan dapat berpikir, jika dengan harga UKT yang setinggi itu mahasiswa dapat membayarnya, kenapa tidak dengan harga produk yang dinaikkan sedikit atau banyak ini?

Kita lihat saja harga warung lalapan di sekitaran kampus, pada tahun 2013, kebanyakan harga satu porsi berkisar dari 5 ribu sampai 8 ribu. Dengan UKT yang dulu dibawah UKT yang sekarang, sedangkan pada saat UKT sekarang, biaya lalapan bisa berkisar dari 8 ribu-13 ribu. Tentunya masih banyak determinan untuk menghitung biaya hidup mahasiswa tersebut, dan itu masih kemungkinan, tidak seperti banyak berdirinya mall dan cafe ketika mahasiswa bertambah banyak.

Penulis: Rinto L Siahaan
Editor: Oky Prasetyo

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.