Suasana diskusi RUU Permusikan yang dihadiri oleh pelbagai pelaku seni musik, Foto: Fira

MALANG-KAV.10 Komite Kebudayaan Kota Malang menggelar diskusi yang membahas permasalahan RUU Permusikan di Bypass Cafe Malang, (11/02) kemarin. Pelbagai pelaku seni diantaranya Nova Ruth, Samack, Dody Ide, Santosold, Sam Kega, Anwar Mbatu, Aji Prasetyo, Kristanto Budiprabowo, dan Fauzi selaku pegiat anti korupsi dari Malang Corruption Watch (MCW) turut mengikuti acara tersebut.

Sebelumnya pada maret 2018 telah diselenggarakan Konferensi Musik Indonesia (KAMI) di Ambon. Anwar Mbatu yang pada saat itu hadir menjelaskan bahwa dari 12 butir poin hasil rekomendasi pada konferensi tersebut. Hanya 10% yang masuk ke RUU yaitu tentang kurikulum musik, itu pun tidak secara gamblang dan komprehensif.

Samack salah satu penulis musik di Malang, kemudian mengungkapkan bahwa ada beberapa pasal yang bermasalah. Ada juga pasal yang tumpang tindih antara lain dengan UU Hak Cipta dan UU Kemajuan Kebudayaan. Samack beranggapan 85% dari pasal-pasal yang ada di RUU dianggap bermasalah.

“Dari awal RUU ini prosesnya sudah kurang bijak, kurang terbuka, dan kurang transparan. Pembuatan naskah akademiknya juga dianggap bermasalah, tidak melibatkan pelaku dan stakeholder secara umum. Prosesnya kurang melibatkan pihak-pihak pelaku musik,” ujarnya.

Solidaritas juga disuarakan oleh Nova Ruth musisi muda lokal Malang menganggap bahwa masih banyak musisi-musisi independen yang karena tidak diterima oleh khalayak umum kemudian membicarakan tentang ketertindasan dan itu sangat dirugikan dalam pasal 5 RUU. Nova juga mengomentari perihal sertifikasi yang harus dilakukan musisi untuk dapat dianggap profesional.

“Permasalahannya banyak, sertifikasi buat apa? Siapa yang menilai? Kalo ini misal di sahkan, aku takutnya nanti musisi Indonesia seperti shipping flag of convenience, jadi ada bendera-bendera yang sangat nyaman dipake. Bendera Indonesia gak nyaman sama sekali. Akhirnya pakai bendera luar,label luar. Tapi dihargai disana, suara didengarkan,” ujarnya.

Baca juga:  Iksan Skuter Turut Ramaikan May Day Kota Malang 

Fauzi selaku perwakilan dari MCW menegaskan bahwa RUU ini terkesan meregulasi para musisi. Menurut Fauzi secara hukum jika mengacu pada pasal 28 ayat 3, seluruh warga negara seharusnya berhak menyatakan informasi dan menyuarakan pendapatnya tanpa intervensi.

“Ini hampir sama sebetulnya ketika UU ITE muncul, yang terjadi kemudian banyak orang-orang yang disengketakan dan dipenjarakan. Dan itu banyak fenomena yang terjadi beberapa bulan lalu. Saya rasa tidak jauh berbeda. Ketika RUU ini mulai ditetapkan nanti, maka RUU ini berpotensi seperti UU ITE,” terangnya.

Penulis: Ima Dini Shafira
Editor: Oky Prasetyo


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.