“Pendidikan sebagai ladang investor”. Ilustrasi oleh Oky

Oleh: Rinto Leonardo Siahaan*

PTNBH, suatu bentuk baru dari Perguruan Tinggi. Tentunya sudah sering seliweran di telinga mahasiswa Universitas Brawijaya tercinta. Sebuah bahasan berkutat pada mahasiswa yang sering di CL, Saluyu, sampai pada ruang kelas penuh AC. Bahasan tukang parkir sampai penjual kain grosir di pasar besar tak peduli dan tak mengerti. Sebuah isu yang hadir sejak lama, bahkan sejak tahun Monyet Api. Sampai bergantinya ayahanda kita di kampus ini, isu itu tetap diangkat dan bergulir. Lantas apa sebenarnya PTN ber-BH ini? Dan kenapa bahasan ini selalu renyah dibahas di kalangan aktivis sembari menyeruput kopinya?.

Mari kita buka dengan memahami sejarah dari PTNBH. Sebelumnya pada tahun 1994 World Trade Organization (WTO) mengeluarkan General Agreement on Trade Services disingkat GATS meliberalisasi 12 sektor jasa, coba lihat saja substansial dari Undang-undang No 7 Tahun 1994, disana jelas Pendidikan 1 dari 12 sektor yang diliberalisasi. Di sisi lain International Monetary Fund (IMF) dan World Bank juga bertanggung jawab akan adanya praktik liberalisasi dan komersialisasi pendidikan di Indonesia. IMF dengan Structural Adjustment Program (SAP) dan WB dengan Development for Undergraduate Education (DUE), Higher Education for Relevance and Efficiency (HERE), Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (MHERE).

Di tahun 1999 pemerintah juga mengeluarkan PP No 61 Tahun 1999 mengenai penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum, yang melegitimasi otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan.  Munculnya status BH alias “Badan Hukum” inilah yang memulai bentuk kemandirian keuangan dan akreditasi di Perguruan Tinggi, ala-ala memberikan otonomi dengan dalih “desentralisasi”, undang-undang ini hanya memberikan kemandirian keuangan, sharing pendanaan dari pemerintah, privatisasi kepada masyarakat, dan pemisahan kekayaan dari pemerintah (Baca: Pasal 5 ayat 1). Di tahun 2003 wacana pelepasan tanggung jawab negara kembali digaungkan, dengan lahirnya Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dalam pasal 53 ayat 1 lahir juga terminologi “Badan Hukum Pendidikan”. Selanjutnya, tahun 2009 si BHP ini diberikan sebuah undang-undang untuk melegalkannya, namanya Undang-undang No 9 Tahun 2009 yang pada tahun 2010 di lakukan Judicial Review terhadap undang-undang ini. Setelah banyak yang bersyukur dicabutnya UU tersebut, maka tidak sedikit yang bahagia akan perjuangannya dalam menolak Komersialisasi Pendidikan di Indonesia. Namun, senyum merekah itu tak bertahan lama, pada tahun 2012 pemerintah lagi-lagi menyeret pendidikan untuk dikomersialkan, dengan mengeluarkan sebuah undang-undang yaitu Undang-undang Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012.

Nah, sampailah kita pada pembahasan UU PT 12/2012 ini, disinilah PTN ber-BH lahir dan berkembang menjadi topik diskusi warung kopi sampai larut malam, dan isu kampus sejak 2016 di seremonial 2 Mei. Frasa PTNBH ini muncul pada pasal 65, dengan penjabaran istilah, perbedaan dengan PTN BLU, wewenangnya, pola pengelolaan, dan pemisahan harta. Sekilas jika kita membaca ini ditambah dengan penjelasan undang-undangnya mungkin biasa saja dan tidak ada tuh bau-bau komersialisasi serta liberalisasi pendidikannya. Tunggu dulu, mari kita breakdown pasal ini, dari pasal ini kita dapat melihat bahwa memberikan wewenang yang sama dengan BHMN (Badan Hukum Milik Negara) adalah bentuk implikasi komersialisasi pendidikan, apalagi otonomi yang diseru-serukan oleh PTNBH hanyalah otonomi di sektor finansial. Ditambah lagi dengan wewenang PTNBH untuk mendirikan badan usaha dan pengembangan dana abadi yang tujuannya sudah jelas bukanlah tujuan dari pendidikan. Belum lagi peraturan dibawahnya yang melegitimasi kampus untuk membuka perusahaan dan kerjasama dengan pihak ketiga (PP No 26 Tahun 2015). Hal ini menjelaskan bahwa aspek filosofis dari pendidikan hari ini adalah economy oriented (berorientasi pada ekonomi) dimana pengelolaan pendidikan harus sesuai dengan tata kelola korporasi agar penyelenggaraan pendidikan tetap berlangsung.

PTNBH ini juga adalah bentuk dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap dunia pendidikan. Pasca PTNBH, kampus-kampus yang sudah bangga dan dirasa siap ber-BH, APBN yang diberikan negara menurun dan PNBP (UKT) itu naik, contohnya saja UNAIR, berdasarkan Laporan Keuangan UNAIR data diperoleh dari ditkeu.unair.ac.id tahun 2014 sampai tahun 2016, konsisten akan turunnya APBN dan naiknya PNBP. APBNnya turun dari 380.505 miliar menjadi 261.309 miliar, sedangkan PNBP naik dari 311.787 miliar menjadi 423.123 miliar. Kalau kita buat menjadi sebuah grafik, nampak jelas PNBP diatas APBN. Beberapa kampus yang PTNBH diawal kampus itu hijrah ke sistem ber-BH pasti UKTnya naik, dan hukumnya fardhu ain. PTNBH tidak mampu memberikan jaminan bahwa setelah ber-BH, UKT tidak akan naik. Mengutip perkataan seorang ahli hukum Prof Yusril Ihza Mahendra dalam kompas.com/ PTN Badan Hukum Dinilai Komersial, terkait PTNBH ini, “Secara substansi, berarti UU PT ini melegalkan tanggung jawab pemerintah dengan menggesernya ke PTN, yang nantinya membebani masyarakat”.

Ya, mungkin beberapa mahasiswa di kampus raja terakhir Kerajaan Majapahit menganggap hal diatas adalah konspirasi dan asumsi mahasiswa sok aktivis, yang cuma kuliah, diskusi dan suka baca buku kiri, biar dibilang kritis. “halah mana buktinya?, paling itu cuma asumsi mu doang kali!, udah kuliah yang bener dulu aja, jangan ngurusin beginian!, solusinya mana?”, itulah yang akan terucap dari beberapa mahasiswa jika kamu membahas PTN ber-BH ini. Harus dipahami bahwa pernyataan itu sudah terbantah jika melirik kegagalan PTNBH di kampus seperti UPI, UNHAS, UNPAD, UNAIR, dan mungkin PTN lainnya. Selain bermain data, bermain soal realita jalannya kampus ber-BH mematahkan argumen tersebut. Dari sini jelas, bahwa kita sebagai mahasiswa di kampus ini harus membangun ruang untuk mendiskusikan polemik ini, agar sharing informasinya merata, dan kita dapat menyamakan persepsi dalam penolakan akan PTNBH. Masih belum percaya? Nah, mari melihat lagi kampus ber-BH, UPI salah satunya, pasca PTNBH, UPI yang belum kuat dalam pendanaan, membuka unit bisnis untuk keperluan mencari uang agar operasional kampusnya terpenuhi, sampai kemudian membuat aturan terkait uang pangkal bagi mahasiswa mandiri untuk menambah pundi-pundi keuangan yang tak mencukupi. Tak hanya itu, UGM juga sedang mengalami polemik uang pangkal, karena kekurangan dana untuk mengisi pemasukannya. Lalu, apakah UB siap, dengan banyak unit bisnisnya yang defisit?

Oh tidak, tidak begitu, otonomi kampusnya tidak seperti yang kamu bayangkan kok!”, itu juga salah satu yang perlu kita pahami, dimana otonomi PTNBH hanya pada bidang finansial karenan nantinya kampus akan sibuk membuka perusahaan, mencari kerjasama sana-sini hanya untuk mengisi kekurangan dana kampusnya. Ujian yang tak terselesaikan dari PTNBH ini adalah otonomi akademik dan non akademiknya. Lihat saja UGM dan UI, sudah ber-BH tapi untuk diskusi dan mimbar akademik dengan mudahnya di batalkan dan di sweeping dengan dalih tak ada izin atau agar tidak membuat keributan. ITS juga, sampai sekarang keterbukaan publik akan laporan keuangan tidak pernah ada di bagian situs webnya, atau UB begitu juga? Tidak, tidak ada jaminan akan adanya otonomi akademik dan non akademik jika sudah PTNBH. Kita peringkat satu keterbukaan informasi publik pada tahap BLU saja, data dan dana susah didapat, bagaimana kalau sudah ber-BH? Tulisan ini bukan untuk menggiring opini agar membenci PTNBH, tapi lebih mengajak kita berpikir, seberapa pentingkah PTNBH? Apa keuntungannya untuk mahasiswa? Apa jaminannya? Bagaimana dampaknya bagi UB setelah ber-BH? Dan apakah kita sudah siap?

Mau bagaimanapun pemerintah harus mempunyai visi kedepannya, kapan dan bagaimana menjadikan pendidikan ini gratis dan menjangkau segala kalangan. Tentunya PTN ber-BH tidak bisa menjawab ini. Tan Malaka, seorang pahlawan dari kampung halaman saya pernah berkata “Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan”, tidak ada namanya untuk mencari keuntungan dari unit bisnis dalam rangka memperpanjang nafas institusi pendidikan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.