Membela Lingkungan Hidup: Memar Dihantam Kriminalisasi

1
13

SURABAYA-KAV.10 “Stop Kriminalisasi Pejuang Lingkungan,” begitu bunyi tulisan dalam spanduk sepanjang lima meter yang dibentangkan di depan markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) 13 Desember 2018 lalu. Spanduk lain berbunyi “Menjaga Kelestarian Waduk Bukan Tindakan Kriminal”. Massa aksi yang menamakan diri Aliansi Selamatkan Waduk Sepat (Selawase) ini sedang memprotes penetapan tersangka dua orang warga Dukuh Sepat Kecamatan Lakarsantri Kelurahan Lidah Kulon Surabaya.

Ini merupakan buntut panjang kejadian Juli 2018 lalu. Walhijatim.or.id mencatat, warga masuk ke area waduk karena mendengar suara air deras menyerupai banjir, kala itu warga sedang melakukan salat tarawih di dekat waduk. Setelah berkoordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Lidah Kulon dan Polsek Lakarsantri, warga berbondong-bondong memasuki area melalui pintu utama waduk. Mereka menemukan pintu penutup air waduk memang sudah terpotong. Warga menduga pihak pengembang melakukan upaya pengeringan waduk secara paksa.

Pasca itu, Polda Jatim justru mulai melayangkan surat panggilan pemeriksaan pada empat orang warga. Mereka dilaporkan atas tuduhan memasuki pekarangan tanpa izin dan melakukan perusakan properti Waduk Sepat, lahan yang menjadi obyek sengketa sejak tahun 2010 antara PT Ciputra Surya dengan warga. Puncaknya, Darno dan Dian Purnomo ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 6 November 2018 lalu.

MEMBENTANG – Spanduk aksi damai warga Waduk Sepat (27/07).

Somasi WALHI kepada Joko Widodo

Warga Waduk Sepat hanya satu dari puluhan bahkan ratusan pejuang lingkungan hidup yang menjadi korban kriminalisasi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebut sepanjang 2015-2018 secara nasional telah terjadi 723 kasus kriminalisasi. Dikutip dari tirto.id, 163 diantaranya terjadi sepanjang 2018.

Menurut Direktur WALHI Jatim Rere Christanto, di Jawa Timur sendiri korban kriminalisasi terus meningkat selama 2015-2018. “Di Jawa Timur dari 2015 ke 2018 itu ada 37 pejuang lingkungan yang dikriminalisasi. Dari 37 itu setidaknya ada 14 orang yang dibawa ke pengadilan, termasuk Budi Pego,” tuturnya melalui sambungan telepon (29/12).

Situasi ini mendorong WALHI mengirim somasi kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (28/12). WALHI mengecam tindak intimidasi yang kerap menyasar pejuang lingkungan hidup baik secara fisik maupun melalui kekerasan struktural dalam bentuk kriminalisasi.

Dalam somasinya, WALHI menyebut terdapat beberapa pola, karakteristik dan bentuk kriminalisasi. Diantaranya melibatkan aparat penegak hukum, menggunakan proses hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum, proses hukum acara pidana dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup atau probable cause atau bukti yang diada-adakan, serta dilakukan dengan itikad buruk, atau improper motive atau improper purpose.

Adanya ketidakwajaran proses penanganan perkara, termasuk adanya diskriminasi dalam penanganan perkara maupun keberpihakan yang berlebihan atau tidak wajar kepada pelapor, merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan dugaan kriminalisasi. Indikator lain diantaranya penggunaan pasal-pasal pidana berlebihan, proses penanganan perkara yang tidak sesuai hukum acara dan administrasi perkara yang buruk, penggunaan upaya paksa bahkan melibatkan kekerasan dalam proses hukum, adanya kesengajaan untuk tidak mempercepat penanganan perkara, adanya ketidakwajaran siapa yang menjadi pelapor tindak pidana, serta lemahnya bukti permulaan yang cukup yang dimiliki oleh penyidik untuk memulai penyidikan. Dari motifnya, kriminalisasi bertujuan merusak reputasi korban, menghalang-halangi korban melakukan aktivitasnya, teror kepada pihak lain, kepentingan politik dan ekonomi.

Rere menilai, hal ini tampak dalam kasus yang dialami warga Dukuh Sepat. Laporan PT Ciputra Surya terhadap warga begitu cepat diproses kepolisian, berbanding terbalik dengan respon terhadap gugatan pemalsuan dokumen yang diajukan warga, justru dikenakan SP3 (Surat penghentian penyidikan perkara). “Sudah dua kali pelaporan dilakukan Ciputra dan direspon cepat oleh Polda, sementara laporan warga soal dugaan pemalsuan surat hak guna, itu malah di-SP3, padahal clear posisinya bentuk fisik disitu masih berupa waduk, dalam sertifikat sudah tertulis pekarangan,” terangnya.

Praktik kriminalisasi aktivis lingkungan telah terjadi sejak era Orde Baru untuk meredam gerakan rakyat, papar Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid pada cnnindonesia.com. Modusnya, aktivis lingkungan dituduh sebagai pihak yang melawan negara, dituduh menyebarkan ideologi komunisme dan anti-NKRI. Modus kedua, aktivis lingkungan dijerat kasus kriminal yang tidak kontekstual dengan kasus lingkungan yang mereka perjuangkan.

Baca Juga: Warga Sepat Diperiksa Polisi, Selawase Gelar Aksi

 

KRIMINALISASI – Sejumlah kasus kriminalisasi pejuang lingkungan yang terjadi sepanjang 2017-2018.

Memar Dihantam Kriminalisasi

Budi Pego dituduh menyebarkan paham komunisme di Banyuwangi. Sawin dan Sukma, warga Indramayu ditangkap kepolisian atas tuduhan memasang bendera merah putih dalam posisi terbalik. Bambang Hero dan Basuki Wasis digugat perdata karena pernyataan mereka sebagai saksi ahli dalam kasus perusakan lingkungan. Mereka merupakan sebagian dari sekian banyak pejuang lingkungan hidup yang menjadi korban kriminalisasi dengan tuduhan yang janggal.

Secara hukum, seharusnya kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan bisa dihindari. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 66 menyebut “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Namun nyatanya pasal ini hanya melindungi subyek korban dan pelapor kasus kerusakan lingkungan hidup yang menempuh jalur hukum. Para pejuang lingkungan yang memprotes tanpa menempuh jalur hukum tetap rentan dikriminalisasi.

Aturan teknis tambahan dirasa perlu untuk menjamin tidak ada lagi upaya kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan. Tahun 2013, Mahmakah Agung (MA) mengeluarkan pedoman penanganan perkara lingkungan yang memuat prinsip anti-SLAPP (Strategic lawsuit against public participation) merujuk Pasal 66 UU PPLH sebagai dasar hukumnya. Meski menjanjikan perlindungan pada pejuang lingkungan hidup baik dalam gugatan perdata maupun pidana, pedoman ini masih menimbulkan polemik terkait implementasinya dalam praktik peradilan pidana.

Agung Wardana, Dosen Hukum Lingkungan Universitas Gajah Mada dalam tulisannya yang dimuat harian Kompas (3/1/2018), menilai gagasan anti-SLAPP  yang disisipkan dalam UU PPLH sebenarnya cukup progresif. Namun, intensitas kasus SLAPP (strategi pembungkaman melalui mekanisme gugatan) yang justru terus terjadi dan cenderung meningkat membuatnya menuding alasan mendasar kondisi ini bukan hanya lemahnya pemahaman penegak hukum atas hukum lingkungan. Namun karena adanya kecenderungan keberpihakan negara melalui aparaturnya kepada korporasi.

Tahun lalu, KLHK merencanakan penerbitan aturan teknis untuk mengatur pelaksanaan Pasal 66 UU PPLH. Namun menurut Rere, aturan ini hanya berlaku di level kementerian saja, sedangkan untuk kepolisian, kejaksaan dan pengadilan membutuhkan payung hukum yang lebih yakni Peraturan Presiden (Perpres). Tuntutan ini yang sedang didorong WALHI melalui somasi terbuka mereka kepada Joko Widodo.

“Secara umum kita ingin pemerintah memastikan soal UU PPLH 2009, terutama karena memang kan dari pasal itu diturunkan lagi jadi semacam aturan paling tidak di level perpres lah, untuk mengatur apa itu yang disebut sebagai pejuang lingkungan, dan bagaimana mekanisme untuk peradilan dan sebagainya ini. Kalau untuk kasus-kasus lingkungan yang harus dilakukan kepolisian atau jaksa itu berkaitan dengan aturan teknis, itu sampai sekarang belum ada,” ujarnya.

Rere menuturkan, demokrasi yang dibangun pasca reformasi diruntuhkan dengan adanya praktik kriminalisasi oleh negara dan aparat keamanan. Menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan ruang hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara, maka menurut perintah undang-undang seharusnya para pejuang lingkungan hidup tidak bisa digugat secara pidana maupun perdata. Kriminalisasi menurutnya menjadi tanda kemunduran dalam cara kita berdemokrasi.

“Karena Jokowi saja sejak pernyataan pertamanya menginginkan untuk menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Itu poin pertama nawacita, tapi yang dirasakan sekarang, sama sekali tidak ada rasa aman untuk seluruh warga negara ketika orang mengeluarkan aspirasinya kemudian disikapi dengan kriminalisasi,” tegasnya.

Baca Juga: Membela Lingkungan Hidup: Cerita dari Budi Pego

Penulis: Nur
Editor  : Oky D. Prasetyo

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.