Konferensi pers seusai acara Rapat Terbuka Senat, Sabtu (05/01). Dari kiri ke kanan: Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani, AR, MS (Rektor UB), Dr. Anwar Usman S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Konstitusi), dan Prof. Dr. Ir. Arifin, MS (Ketua Senat UB). Foto: Abdi

MALANG-KAV.10  Rektor Universitas Brawijaya Nuhfil Hanani berkesempatan menyampaikan pidatonya dalam laporan kinerja rektor pada Rapat Terbuka Senat di Gedung Samantha Krida, Sabtu (05/01) lalu. Di dalam pidatonya, Nuhfil menegaskan bahwa UB sudah mengirimkan dokumen yang diperlukan untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada akhir tahun 2018.

“Brawijaya di PTN-BLU (Badan Layanan Umum, red) sudah tidak ada yang menandingi lagi. Selalu juara satu, apapun program kerjanya dari Kemenristekdikti. Sehingga pada akhir tahun 2018, Universitas Brawijaya sudah mengusulkan untuk menjadi PTN-BH,” ujarnya.

Nuhfil juga menyebutkan ada empat dokumen yang dikirim ke Kemenristekdikti, namun dokumen tersebut belum mendapat tanggapan apapun. Pihak Kementerian masih harus mempelajari terlebih dahulu berkas yang diserahkan, jika masih ada yang kurang maka akan dikembalikan ke universitas untuk disempurnakan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum pada Pasal 3 menyebutkan dokumen yang harus dikirim antara lain: Evaluasi Diri PTN, Rencana Pengembangan Jangka Panjang PTN Badan Hukum, Rancangan Statuta PTN Badan Hukum, dan Rencana Peralihan PTN Badan Bukum.

Nuhfil menegaskan pengiriman dokumen tersebut sebagai bentuk kesiapan UB beralih menjadi PTN-BH, walaupun ia tidak tahu pasti kapan pemrosesan dokumen-dokumen tersebut akan selesai karena keputusan UB menjadi PTN-BH ada di tangan menteri dan presiden.

“Tidak tahu. Tapi yang penting sudah diajukan. Itu nanti tergantung menteri, tergantung presiden. Surat Keputusannya kan dari presiden,” paparnya.

Terkait dengan pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan, UB telah membentuk kepanitiaan sejak awal tahun 2017. Kepanitiaan yang beranggotakan 21 orang ini bertugas untuk mengkaji kelayakan UB menjadi PTN-BH serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Kemenristekdikti dari Pending hingga Mendesak PTN-BH
Ketika ditemui di Gedung Dekanat Fakultas Pertanian, pada Senin (07/01), Ketua Panitia PTN-BH UB Abdul Latief Abadi membenarkan dokumen tersebut telah dikirim pada akhir Desember 2018. Tetapi ia tidak tahu pasti tanggal berapa dokumen tersebut dikirim karena hal tersebut tidak lagi menjadi urusan panitia, melainkan urusan rektor.

“Bulan Oktober itu sudah kami serahkan dari panitia ke rektor. Tetapi karena beberapa hal, seperti masukan dari rektor, senat, dan sebagainya, kami sempurnakan lagi pada akhir November. Sehingga kami serahkan ulang kepada rektor di awal Desember. Setelah itu baru disampaikan ke menteri,” katanya.

Latief menjelaskan bahwa UB saat ini layak untuk menjadi PTN-BH. Bahkan sejak tahun 2014, UB seharusnya sudah menjadi PTN-BH bersama Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, Universitas Diponegoro, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

“Mestinya saat itu berlima, bukan berempat saja. Tetapi karena UB ada masalah dengan Kemenristekdikti, jadi dipunish untuk tidak PTN-BH dulu,” katanya.

Latief tidak menjelaskan secara rinci permasalahan yang dihadapi UB kala itu. Menurutnya, hukuman tersebut hanya berupa pending. Kemudian sejak saat itu, mulai dari tahun 2016, UB menjadi PTN yang ditunggu Kemenristekdikti agar segera menjadi PTN-BH, namun UB masih dalam tahap menimbang-nimbang menjadi PTN-BH.

“Waktu itu, rektor lama (Muhammad Bisri, red) sangat hati-hati. Walaupun berakhir dengan kesimpulan UB ini layak. Pada PTN-BH, ada PTN yang merasakan pahitnya lebih banyak, ada juga PTN yang lebih merasakan manisnya ketimbang pahitnya. Tapi yang pasti, manis dan pahit ini ada,” ujarnya.

Baru pada awal tahun 2017, UB menegaskan kesiapannya dengan membentuk Panitia PTN-BH yang akan mengurusi segala persiapan dan uji kelayakan lebih lanjut. Latief berharap UB dapat segera menjadi PTN-BH tahun ini karena jika prosesnya memakan waktu lebih lama, pihak panitia harus memperbarui kembali data-data yang sudah ada.

“Harapan kami tahun ini, supaya panitia tidak sibuk lagi mencari data baru. Karena kalau kita saat itu di awal 2017, data yang digunakan hanya sampai akhir 2016. Ketika masuk 2018, berarti data yang digunakan harus sampai akhir 2017,” ungkapnya.

Jaminan Mutu Terhadap Mahasiswa di Kala PTN-BH
Apabila UB resmi menjadi PTN-BH, Latief menyatakan bahwa mahasiswa akan merasakan mutu yang lebih baik. Menurutnya, dengan menjadi PTN-BH, hak otonom yang diberikan semakin luas. Hak otonom tersebut tidak hanya terbatas pada pengelolaan keuangan, tetapi juga pada bidang akademik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pada Pasal 25 menyebutkan otonomi pengelolaan PTN-BH meliputi bidang akademik dan nonakademik. Bidang akademik mencakup pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan penelitian. Sedangkan bidang nonakademik terdiri dari pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagakerjaan, serta sarana dan prasarana.

Selain itu, Latief juga menyatakan apabila UB resmi menjadi PTN-BH maka Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak akan mengalami perubahan selama masa transisi. Masa transisi yang dimaksud adalah jangka waktu lima tahun setelah UB dinyatakan menjadi PTN-BH.

“Kalau tidak salah, rektor sendiri yang menjamin UB tidak akan ada kenaikan (jumlah UKT per kategori, red). Kalaupun naik, kategori yang naik itu kategori III, IV, V, dan VI. UKT kategori I dan II tidak mungkin naik,” jelasnya.

 

Penulis: Abdi Rafi Akmal

Editor: Oky D. Prasetyo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.